Upaya Paksa dan Batasnya: Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan

Apa itu upaya paksa?

Upaya paksa adalah tindakan aparat penegak hukum yang membatasi kebebasan atau hak seseorang demi kepentingan pemeriksaan perkara pidana, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Karena menyentuh hak asasi, tindakan ini hanya sah bila memenuhi syarat undang-undang.

Prinsipnya, aparat tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Ada syarat formil seperti surat perintah dan syarat materiil seperti adanya dugaan tindak pidana yang didukung bukti.

Penangkapan

Penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara. Tembusan surat harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan.

Dalam KUHAP lama, penangkapan paling lama satu hari. Pengecualian berlaku bila seseorang tertangkap tangan, yaitu saat atau segera setelah melakukan tindak pidana, sehingga penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, tetapi tersangka segera diserahkan ke penyidik.

Penggeledahan

Penggeledahan rumah, pakaian, atau badan dilakukan untuk mencari barang bukti atau tersangka. Untuk penggeledahan rumah, penyidik pada dasarnya memerlukan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, dan harus disaksikan oleh dua orang saksi bila tersangka atau penghuni tidak setuju.

Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat bertindak lebih dulu tanpa izin, namun wajib segera melapor dan meminta persetujuan. Setelah penggeledahan, dibuat berita acara dan salinannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni.

Penyitaan

Penyitaan adalah pengambilan alih barang untuk pembuktian. Penyidik pada dasarnya perlu izin ketua pengadilan negeri, dan hanya barang yang berkaitan dengan perkara yang boleh disita. Benda yang disita dibuatkan tanda terima.

Contoh: Pak Joni dituduh menggelapkan dokumen perusahaan. Penyidik datang membawa surat tugas dan surat izin penggeledahan. Mereka menyita dokumen tertentu yang relevan, membuat berita acara, dan memberikan tanda terima. Pak Joni berhak meminta salinan berita acara tersebut.

Upaya jika merasa dilanggar

Jika merasa upaya paksa tidak sah, ada jalur praperadilan untuk menguji sah tidaknya penangkapan, penahanan, atau penyitaan, termasuk penetapan tersangka menurut putusan Mahkamah Konstitusi. Jalur ini memiliki aturan waktu dan prosedur sendiri.

Mintalah penasihat hukum mencatat kronologi, nama petugas, dan dokumen yang diterima sejak awal.

Batas dan perlindungan hak

Aparat wajib menghormati asas praduga tak bersalah. Selama upaya paksa, tersangka tetap berhak diperlakukan manusiawi, tidak disiksa, dan tidak dipaksa mengaku. Keterangan yang diperoleh dengan paksaan dapat dipersoalkan di pengadilan.

Penahanan juga ada batasnya, baik syarat maupun jangka waktu per tingkat pemeriksaan. Penahanan hanya dikenakan pada tindak pidana tertentu dan bila ada kekhawatiran melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi perbuatan.

Peran keluarga

Keluarga berhak mengetahui di mana anggota keluarganya ditahan dan alasannya. Jika tidak mendapat tembusan surat, tanyakan kepada penyidik dan catat jawabannya. Keluarga juga dapat menunjuk penasihat hukum untuk tersangka.

Hal yang sering keliru

• Menghalangi petugas dengan kekerasan, padahal keberatan sebaiknya disampaikan lewat jalur hukum.
• Tidak meminta salinan berita acara dan tanda terima.
• Mengira semua penggeledahan selalu butuh izin; ada pengecualian dalam keadaan mendesak.

Dasar hukum

• UU 8/1981 Pasal 17, 18, 33, 38
• UU 8/1981 Pasal 77 (praperadilan)

Dalam kategori yang sama

• Denda Pidana dan Subsider Kurungan: Cara Bayar dan Akibatnya
• Diversi dalam Peradilan Pidana Anak: Syarat dan Alur
• Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi: Apa Bedanya?

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.