Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi: Apa Bedanya?

Dasar kewenangan

UUD 1945 Pasal 14 memberi Presiden kewenangan memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, serta amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Kewenangan ini bukan upaya hukum dan tidak menilai ulang benar tidaknya putusan. Ia bersifat pengampunan atau pemulihan.

Grasi

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diberikan kepada terpidana. Pengaturannya ada dalam UU Grasi.

Permohonan umumnya diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan ada batasan jenis pidana yang dapat dimohonkan, misalnya pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan lama tertentu. Terpidana, keluarga, atau kuasanya dapat mengajukan.

Amnesti dan abolisi

Amnesti adalah penghapusan akibat hukum pidana bagi sekelompok orang yang melakukan tindak pidana tertentu, biasanya terkait peristiwa yang bernuansa politik atau kepentingan bangsa. Abolisi adalah penghentian proses penuntutan terhadap seseorang atau sekelompok orang.

Perbedaan pentingnya terletak pada waktu: abolisi menghentikan penuntutan sebelum atau selama proses, sedangkan amnesti meniadakan akibat hukum pidananya.

Rehabilitasi

Dalam hukum acara pidana, rehabilitasi berarti pemulihan hak seseorang dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya, misalnya setelah ia dinyatakan bebas atau perkaranya dihentikan. Pengertian ini dapat muncul dalam konteks pengadilan maupun kewenangan Presiden.

Contoh: Pak Heru ditahan, lalu dinyatakan tidak terbukti bersalah. Ia dapat meminta pemulihan nama baiknya melalui mekanisme rehabilitasi yang tersedia.

Ringkasan perbedaan

Cara mudah mengingat: grasi untuk pidana yang sudah dijatuhkan, abolisi untuk penuntutan yang dihentikan, amnesti untuk menghapus akibat pidana bagi kelompok, rehabilitasi untuk memulihkan nama dan hak.

Proses permohonan grasi secara umum

Permohonan grasi diajukan secara tertulis kepada Presiden, dan salinannya disampaikan melalui pengadilan tingkat pertama. Pengadilan lalu meneruskan berkas ke Mahkamah Agung untuk dimintakan pertimbangan, kemudian diteruskan kepada Presiden melalui kementerian terkait.

Permohonan grasi pada prinsipnya tidak menunda pelaksanaan putusan, kecuali untuk pidana mati. Prosesnya dapat memakan waktu, sehingga pemohon sebaiknya tetap mengikuti perkembangan lewat penasihat hukum atau pihak lembaga pemasyarakatan.

Mengapa pengampunan bukan jalan pintas

Keempat bentuk pengampunan ini bersifat luar biasa dan bergantung pada pertimbangan kepala negara. Selain itu, ada pertimbangan keadilan bagi korban dan masyarakat, sehingga tidak semua permohonan dikabulkan.

Pemohon grasi yang menunjukkan penyesalan, perilaku baik, dan alasan kemanusiaan yang kuat umumnya memiliki dasar permohonan yang lebih jelas, namun hasilnya tetap tidak dapat dijamin.

Contoh perbandingan

Contoh: Pak Dadang dipidana penjara dalam jangka lama dan putusannya telah tetap. Ia berperilaku baik dan keluarganya memohon grasi. Kasus ini berbeda dengan Pak Eko, yang penuntutannya dihentikan atas kebijakan kepala negara sehingga perkaranya tidak berlanjut; itu abolisi. Kedua orang ini mendapat pengampunan, tetapi pada tahap dan bentuk yang berbeda, dan keputusannya bukan penilaian ulang atas putusan hakim.

Hal yang sering keliru

• Mengira grasi sama dengan banding; grasi tidak membahas salah benarnya putusan.
• Menyamakan amnesti dengan grasi, padahal amnesti untuk kelompok dan menghapus akibat pidana.
• Berpikir semua permohonan pasti dikabulkan; keputusan sepenuhnya di tangan Presiden.

Dasar hukum

• UUD 1945 Pasal 14
• UU 22/2002 tentang Grasi sebagaimana diubah UU 5/2010

Dalam kategori yang sama

• Banding Perkara Pidana: Tenggat dan Alurnya
• Kapan Tersangka Wajib Didampingi Penasihat Hukum?
• Denda Pidana dan Subsider Kurungan: Cara Bayar dan Akibatnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.