TJSL: Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perseroan

Apa itu TJSL dan siapa yang wajib

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Dalam bahasa populer, ini mirip dengan istilah corporate social responsibility (CSR). Perbedaannya: TJSL yang dimaksud undang-undang bersifat kewajiban hukum bagi perseroan tertentu, sedangkan CSR sering dipahami sebagai kegiatan sukarela.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), kewajiban TJSL berlaku bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Contohnya pertambangan, perkebunan dan kehutanan, perikanan, serta usaha yang memanfaatkan alam secara langsung, dan usaha yang berkaitan dengan itu. Perseroan di bidang lain tidak otomatis terkena kewajiban ini, tetapi dapat melakukannya secara sukarela, atau dapat diwajibkan oleh peraturan sektor lain.

Pihak yang terkena meliputi direksi yang melaksanakan, dewan komisaris atau RUPS yang menyetujui rencana, serta masyarakat dan lingkungan sekitar yang menjadi sasaran. Pembahasan lain yang berkaitan: laporan tahunan dan laporan keuangan PT.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Dasar pengaturannya adalah UU PT dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Intinya:

• Kewajiban bagi perseroan di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Ketentuannya muncul dalam UU PT dan dijabarkan di PP 47/2012.
• Dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. UU PT menyebut TJSL sebagai kewajiban yang dianggarkan, dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Karena itu angka tertentu tidak ditetapkan; besarnya disesuaikan kemampuan dan risiko usaha.
• Dilaksanakan oleh direksi. Berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan. Rencana itu disetujui dewan komisaris atau RUPS sesuai anggaran dasar.
• Dimuat dalam laporan tahunan. Pelaksanaan TJSL dilaporkan dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
• Sanksi. UU PT menyatakan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Jenis dan besarnya sanksi bergantung pada peraturan sektor, sehingga periksa teks resmi.

TJSL berbeda dari kewajiban lain seperti pengelolaan lingkungan melalui izin lingkungan, dana jaminan reklamasi pascatambang, atau program pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam izin sektor. Satu perusahaan bisa memiliki beberapa kewajiban sosial dan lingkungan sekaligus yang tidak boleh dicampur dalam laporan. Lihat keberatan izin lingkungan dan amdal warga untuk hubungan izin dengan warga.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Rumusan TJSL dalam UU PT dan PP 47/2012 pada intinya tetap. Yang perlu diperhatikan adalah konteks yang berubah.

• UU Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023) mengubah banyak aturan lingkungan dan perizinan, termasuk persetujuan lingkungan sebagai bagian dari perizinan berusaha. Hal itu tidak menghapus kewajiban TJSL dalam UU PT, tetapi cara perusahaan membuktikan kepatuhan lingkungan bergeser ke persetujuan lingkungan dan pelaporan lewat sistem elektronik.
• Perizinan berbasis risiko. Setelah pencabutan PP 5/2021 oleh PP 28/2025, kerangka perizinan berusaha berbasis risiko diatur ulang. Pelaku usaha di sektor sumber daya alam perlu memeriksa apakah izin dan kewajiban pelaporannya berubah. Lihat tingkat risiko usaha rendah, menengah, tinggi di OSS.
• Pelaporan keberlanjutan. Tuntutan investor dan regulator sektor keuangan terhadap laporan keberlanjutan meningkat, terutama bagi perusahaan terbuka. Aturan OJK tentang keuangan berkelanjutan dapat berlaku bagi sektor tertentu. Periksa regulasi terbaru.
• Aturan daerah. Sejumlah pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan TJSL. Karena isinya bervariasi, periksa peraturan daerah setempat.

Dampaknya: TJSL kini tidak berdiri sendiri. Ia dibaca bersama izin lingkungan, perizinan berusaha, dan pelaporan keberlanjutan.

Langkah praktis bagi perseroan

1. Tentukan apakah PT wajib. Cek kegiatan usaha dan kode bidang usaha di NIB. Jika berkaitan dengan sumber daya alam, anggap wajib dan konsultasikan bila ragu. Lihat memilih kode KBLI di NIB.
2. Susun rencana kerja tahunan TJSL. Tentukan program, sasaran, lokasi, dan anggaran. Pilih program sesuai kebutuhan masyarakat sekitar, bukan sekadar seremoni.
3. Dapatkan persetujuan. Rencana kerja dan anggaran disetujui dewan komisaris atau RUPS sesuai anggaran dasar.
4. Laksanakan dan dokumentasikan. Simpan kontrak, kuitansi, daftar penerima manfaat, foto kegiatan, dan laporan.
5. Libatkan masyarakat. Libatkan perangkat desa, kelompok warga, dan ahli. Program yang dirancang bersama lebih berkelanjutan.
6. Laporkan. Muat dalam laporan tahunan dan sampaikan kepada RUPS. Ikuti kewajiban pelaporan sektor yang berlaku.
7. Evaluasi. Ukur hasil dan perbaiki program tahun berikutnya.

Biaya mengikuti rencana yang disetujui dan skala perseroan, sehingga tidak dapat ditentukan secara umum.

Tabel: TJSL, CSR sukarela, dan kewajiban lain

Contoh: Sebuah PT yang menggarap perkebunan di pinggir desa menganggap sumbangan tahunan kepada panitia kegiatan desa sudah cukup sebagai CSR. Komisaris mengingatkan bahwa kegiatan PT terkait sumber daya alam dan karena itu TJSL adalah kewajiban yang harus direncanakan dan dilaporkan. Direksi lalu menyusun rencana kerja: pelatihan petani plasma, perbaikan sumber air bersih, dan penanaman pohon di tepi sungai. Rencana itu disetujui komisaris, dianggarkan, dan dicatat dalam laporan tahunan. Setahun kemudian, ketika warga mempertanyakan komitmen PT, perusahaan dapat menunjukkan dokumen, kegiatan, dan hasilnya. Tanpa dokumentasi, program yang sama sulit dibuktikan.

Kesalahan umum

• Mengira TJSL hanya soal dana. Ia juga menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
• Mencampur TJSL dengan kewajiban izin lingkungan. Keduanya terpisah, meski bisa saling mendukung.
• Tidak melapor dalam laporan tahunan. Pelaporan adalah bagian kewajiban.
• Mengabaikan peraturan daerah. Sebagian daerah mengatur lebih rinci.
• Menggunakan program untuk promosi semata. Tujuan utama adalah manfaat sosial dan lingkungan.
• Meremehkan sanksi. Sanksi diatur peraturan sektor dan dapat berubah; periksa teks resmi.

TJSL, sumbangan, dan program kemitraan: perbedaan praktis

Dalam praktik, tiga hal sering dicampur: TJSL menurut UU PT, sumbangan insidentil, dan program kemitraan khusus.

TJSL menurut UU PT adalah kewajiban terencana: ada rencana kerja, anggaran, persetujuan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam laporan tahunan. Fokusnya pembangunan berkelanjutan bagi perseroan, komunitas, dan masyarakat.

Sumbangan insidentil seperti donasi bencana atau dukungan acara desa bersifat sukarela. Ia bisa dimasukkan ke program TJSL bila direncanakan dan dicatat, tetapi sumbangan acak tanpa rencana tidak memenuhi kerangka TJSL.

Program kemitraan dan pemberdayaan sering diwajibkan oleh izin sektor atau perjanjian dengan pemerintah daerah. Misalnya perusahaan perkebunan diwajibkan memfasilitasi kebun masyarakat atau perusahaan tambang diwajibkan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Kewajiban ini bersumber dari peraturan sektor dan izin, bukan dari UU PT, sehingga harus dibaca terpisah. Periksa izin dan peraturan sektor Anda.

Dana jaminan reklamasi atau pascatambang adalah jaminan pemulihan lingkungan, bukan TJSL. Ia tidak dapat dihitung sebagai pemenuhan TJSL.

Praktik yang baik:

• Buat pemetaan kewajiban: apa yang berasal dari UU PT, apa dari izin, apa dari perjanjian.
• Siapkan anggaran terpisah dan catatan pembukuan terpisah untuk tiap kategori.
• Libatkan perwakilan masyarakat dalam perencanaan agar program tepat sasaran.
• Hindari janji berlebihan dalam komunikasi publik yang tidak dapat dipenuhi.
• Simpan bukti bahwa dana benar-benar sampai kepada penerima manfaat.

Bila warga merasa dirugikan oleh kegiatan PT, mereka dapat menyampaikan keberatan melalui jalur yang tersedia, termasuk melalui pemerintah daerah dan instansi lingkungan. Perusahaan yang terbuka terhadap dialog dan memiliki dokumentasi program biasanya lebih mudah menyelesaikan keberatan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah PT di bidang jasa atau perdagangan wajib TJSL? UU PT mengaitkan kewajiban dengan perseroan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. PT lain tidak otomatis wajib menurut UU PT, tetapi dapat tunduk pada aturan sektor atau memilih melaksanakannya secara sukarela.

Berapa persen laba yang harus dialokasikan? UU PT dan PP 47/2012 tidak menetapkan angka tunggal; anggaran ditetapkan dengan kepatutan dan kewajaran. Beberapa aturan sektor atau daerah dapat menetapkan hal berbeda. Periksa teks resmi.

Apakah direksi bisa dimintai pertanggungjawaban bila TJSL tidak dijalankan? Direksi yang lalai dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai UU PT dan peraturan terkait. Lihat tanggung jawab direksi dan komisaris.

Apakah TJSL dan program bina lingkungan BUMN sama? Tidak selalu. BUMN memiliki program tersendiri berdasarkan aturan BUMN, dan hubungan keduanya perlu dicek pada peraturan terbaru.

Ringkasan

• TJSL adalah kewajiban hukum bagi perseroan di bidang atau terkait sumber daya alam, bukan sekadar CSR sukarela.
• Direksi melaksanakan berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang disetujui komisaris atau RUPS, dan melaporkan dalam laporan tahunan.
• PP 47/2012 menjabarkan pelaksanaan, sementara sanksi bergantung peraturan sektor.
• Perizinan berbasis risiko dan persetujuan lingkungan membentuk konteks pelaksanaannya.
• Dokumentasi rencana, pelaksanaan, dan pelaporan adalah bukti utama kepatuhan.

Dasar hukum

• UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Baca juga

• Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT: Kewajiban Direksi
• Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris PT: Itikad Baik dan Risiko Pribadi
• Keberatan atas Izin Lingkungan dan Amdal: Hak dan Langkah Warga
• Tingkat Risiko Usaha di OSS: Rendah, Menengah, Tinggi dan Dokumen yang Diperlukan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.