Syarat Sah Perkawinan dan Pentingnya Pencatatan Nikah

Dua syarat yang berjalan bersamaan

Banyak orang mengira menikah cukup dengan acara adat atau agama. Undang-Undang Perkawinan (UU 1/1974 jo. UU 16/2019) menyebut dua hal sekaligus. Pertama, perkawinan harus sah menurut hukum agama dan kepercayaan calon mempelai. Kedua, perkawinan itu dicatat menurut peraturan yang berlaku.

Pencatatan bukan sekadar urusan administrasi. Akta nikah atau buku nikah adalah bukti resmi bahwa dua orang terikat sebagai suami istri, dan bukti itu dibutuhkan untuk banyak urusan: akta kelahiran anak, tunjangan, warisan, hingga perceraian di pengadilan.

Syarat materiil dalam UU Perkawinan

Selain sah menurut agama, undang-undang menetapkan beberapa syarat dasar yang harus dipenuhi calon mempelai:

• Ada persetujuan kedua calon mempelai, tanpa paksaan (Pasal 6 ayat 1).
• Usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan (Pasal 7 ayat 1 setelah diubah UU 16/2019).
• Bagi yang belum berusia 21 tahun, perlu izin orang tua (Pasal 6 ayat 2).
• Tidak berada dalam hubungan yang dilarang, misalnya hubungan darah dekat atau semenda (Pasal 8).
• Tidak sedang terikat perkawinan lain, kecuali pengadilan memberi izin poligami (Pasal 9).

Bagi umat Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambah rukun nikah: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul (Pasal 14 KHI).

Tata cara pencatatan menurut PP 9/1975

Peraturan Pemerintah 9/1975 mengatur pelaksanaan UU Perkawinan. Calon mempelai memberitahukan kehendak menikah kepada pegawai pencatat, paling lambat sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pegawai pencatat memeriksa berkas, lalu mengumumkan kehendak itu di tempat yang mudah dibaca umum agar masyarakat dapat mengajukan keberatan bila ada halangan.

Setelah syarat terpenuhi, perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat dan dua saksi, atau dicatat setelah upacara agama. Pasangan Muslim biasanya mengurus ini melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan, sedangkan pasangan beragama lain melalui Dinas Dukcapil kabupaten atau kota.

Contoh sederhana

Contoh: Pak Bambang (28 tahun) dan Bu Sari (25 tahun) menikah secara adat di kampung halaman tanpa mengurus ke KUA karena mengira cukup dengan restu keluarga. Dua tahun kemudian mereka hendak membuat akta kelahiran anak, tetapi petugas meminta akta nikah. Mereka harus menempuh jalur tambahan, yaitu mengajukan itsbat nikah ke pengadilan, yang memakan waktu dan biaya. Seandainya sejak awal mereka mendaftar, urusan ini tidak perlu terjadi. Nama dan kisah ini fiktif.

Berkas yang biasanya diminta

Daftar berikut bersifat umum. Pastikan kembali ke kantor pencatat setempat karena kebutuhan tambahan dapat berbeda, misalnya untuk duda, janda, atau calon mempelai beda kewarganegaraan.

Bagaimana bila pernikahan sudah terjadi tetapi belum dicatat?

Pasangan Muslim dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur Pasal 7 KHI, antara lain untuk perkawinan yang terjadi sebelum UU Perkawinan berlaku atau bila akta nikah hilang. Pasangan non-Muslim dapat berkonsultasi dengan pengadilan negeri dan Dinas Dukcapil mengenai penetapan pencatatan. Prosedur dan syaratnya dapat berubah, jadi periksa ketentuan terbaru.

Mengapa akta nikah begitu penting

Akta nikah dipakai sebagai dokumen dasar dalam banyak urusan. Saat membuat akta kelahiran anak, nama kedua orang tua dicantumkan berdasarkan akta tersebut. Saat mengurus tunjangan keluarga bagi pegawai, asuransi, atau pensiun, pihak penyelenggara hampir selalu meminta salinannya. Ketika terjadi perselisihan, pengadilan juga memeriksa akta untuk memastikan siapa yang berhak mengajukan gugatan.

Bagi pasangan yang kelak ingin bercerai, pengadilan menuntut bukti perkawinan. Jika bukti tidak ada, gugatan dapat tertahan sampai status pernikahan dibuktikan lebih dulu. Karena itu sebaiknya akta disimpan rapi, difotokopi, dan dipindai sebagai cadangan.

Perbedaan jalur Muslim dan non-Muslim

Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA, dan dalam sengketa keluarga yang berwenang adalah Pengadilan Agama (UU 3/2006 jo. UU 50/2009). Bagi pemeluk agama lain, perkawinan dilangsungkan menurut tata cara agamanya lalu dicatat di Dinas Dukcapil, dan sengketa diperiksa Pengadilan Negeri. Ketentuan KUH Perdata Buku I masih menjadi rujukan tambahan bagi sebagian golongan, sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perkawinan.

Hal yang sering keliru

• Menganggap sah agama saja sudah cukup sehingga tidak perlu dicatat.
• Mencatat nikah baru setelah ada masalah, padahal bukti dibutuhkan sejak awal.
• Mengira KUA melayani semua agama; non-Muslim mencatat di Dukcapil.

Dasar hukum

• UU 1/1974 jo. UU 16/2019 Pasal 2, 6, 7
• PP 9/1975 (pemberitahuan kehendak nikah)
• KHI Pasal 7 dan 14

Dalam kategori yang sama

• Memilih Ikut Ayah atau Ibu: Seberapa Penting Pendapat Anak?
• Menantu, Mertua, dan Hukum Tinggal Serumah
• Menjual Harta Bersama Tanpa Persetujuan: Akibat Hukumnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.