Menjual Harta Bersama Tanpa Persetujuan: Akibat Hukumnya

Aturan persetujuan

Pasal 36 ayat (1) UU 1/1974 menyatakan mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. KHI Pasal 92 menegaskan suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Bagi non-Muslim, KUH Perdata menempatkan harta persatuan dalam pengurusan tertentu, dan perubahan aturan serta putusan MK membuat kedudukan suami istri kini sejajar.

Dalam praktik, notaris atau PPAT hampir selalu meminta tanda tangan atau surat persetujuan pasangan ketika tanah dan rumah dijual. Itulah mengapa penjualan sepihak biasanya terjadi lewat pemalsuan tanda tangan, status lajang yang tidak benar, atau persetujuan yang tidak sah.

Akibat hukumnya

Penjualan tanpa persetujuan yang diperlukan dapat dipersoalkan keabsahannya karena syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, termasuk kewenangan dan kesepakatan, tidak terpenuhi. Pasangan yang dirugikan dapat menggugat pembatalan akta jual beli dan meminta pengembalian aset. Perbuatan itu juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bila ada pemalsuan atau penggelapan.

Namun pembeli yang benar-benar tidak tahu dan telah bersikap hati-hati dapat dilindungi sebagai pembeli beritikad baik. Pengadilan akan menilai apakah pembeli telah memeriksa dokumen, menanyakan status perkawinan penjual, dan melihat harga yang wajar.

Contoh dan langkah praktis

Contoh: Bu Ratna (nama fiktif) mengetahui bahwa rumah keluarga yang tercatat atas nama suaminya, Pak Agus, telah dijual kepada orang lain. Bu Ratna tidak pernah menandatangani apa pun. Ia sebaiknya segera meminta salinan akta jual beli dari notaris atau PPAT, memeriksa status di kantor pertanahan, mengirim peringatan tertulis, lalu berkonsultasi dengan advokat untuk gugatan pembatalan serta permohonan sita agar rumah tidak dipindahkan lagi.

Penting bertindak cepat. Semakin banyak perpindahan tangan, semakin rumit penyelesaiannya karena pembeli berikutnya bisa mengaku beritikad baik.

Mencegah sejak awal

• Simpan salinan sertifikat dan dokumen penting di tempat yang Anda juga ketahui.
• Catat nomor sertifikat dan tanggal pembelian.
• Bila ada kecurigaan, tanyakan ke kantor pertanahan tentang status tanah.
• Pertimbangkan perjanjian perkawinan yang jelas mengatur kewenangan masing-masing.

Gugatan pembatalan dan sita jaminan

Gugatan pembatalan biasanya diajukan kepada Pengadilan Negeri, atau Pengadilan Agama bila terkait sengketa harta bersama pasangan Muslim. Dalam gugatan, dapat dimohonkan sita jaminan agar aset tidak dipindahtangankan selama perkara berjalan. Permohonan ini perlu alasan kuat, misalnya adanya kekhawatiran aset akan dialihkan.

Jika putusan menyatakan penjualan batal, para pihak diupayakan dikembalikan ke keadaan semula: aset dikembalikan, harga dikembalikan. Pembeli yang dirugikan dapat menuntut pihak penjual, sehingga sengketa ini biasanya melibatkan beberapa pihak sekaligus.

Bila pasangan memalsukan tanda tangan atau status

Penjualan yang dilakukan dengan memalsukan tanda tangan, mengaku belum menikah, atau menggunakan persetujuan palsu dapat berimplikasi pidana. Laporan dapat disampaikan ke kepolisian disertai bukti. Namun jalur pidana dan perdata berjalan berbeda: pidana menghukum pelaku, sedangkan perdata menentukan nasib aset dan hak atas harta.

Pertimbangkan dampak terhadap keluarga dan anak sebelum memilih jalur. Banyak orang lebih dahulu menempuh jalur perdata dan mediasi, lalu menyiapkan jalur pidana sebagai pilihan lanjutan.

Peran notaris dan PPAT

Notaris dan PPAT wajib memeriksa identitas penjual dan status perkawinannya. Jika penjual sudah menikah, biasanya diminta akta nikah dan persetujuan pasangan. Bila pejabat itu lalai, pihak yang dirugikan dapat mempertimbangkan pengaduan kepada majelis pengawas atau organisasi profesinya. Meski demikian, pertanggungjawaban pejabat harus dibuktikan dan tidak otomatis.

Bagi calon pembeli, pelajaran praktisnya jelas: periksa sertifikat, tanyakan status perkawinan penjual, dan minta tanda tangan pasangan. Langkah sederhana ini melindungi pembeli dari sengketa bertahun-tahun.

Hal yang sering keliru

• Mengira sertifikat atas nama satu orang berarti pasangan tidak punya hak.
• Menunggu terlalu lama sehingga aset berpindah ke pihak ketiga.
• Langsung mengusir penghuni baru tanpa putusan, yang bisa menimbulkan masalah pidana.

Dasar hukum

• UU 1/1974 Pasal 36 ayat (1)
• KHI Pasal 92
• KUH Perdata Pasal 1320

Dalam kategori yang sama

• Talak Raj'i, Ba'in, dan Masa Iddah: Istilah dan Akibatnya
• Tanggung Jawab Orang Tua bila Anak Berbuat Pidana
• Tes DNA sebagai Bukti Asal-Usul Anak: Alur dan Aturannya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.