Talak Raj'i, Ba'in, dan Masa Iddah: Istilah dan Akibatnya

Apa itu talak menurut KHI

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan talak sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Jadi talak tidak sekadar ucapan di luar sidang, melainkan harus melalui pengadilan.

Pasal 118 sampai 120 KHI kemudian membedakan talak menjadi raj'i, ba'in sughra, dan ba'in kubra.

Talak raj'i

Talak raj'i, menurut Pasal 118 KHI, adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Selama masa itu, perkawinan belum sepenuhnya berakhir.

Bila iddah berakhir tanpa rujuk, kesempatan itu hilang dan keduanya hanya dapat kembali dengan akad nikah baru.

Talak ba'in sughra dan kubra

Talak ba'in sughra (Pasal 119 KHI) adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi bekas suami istri dapat menikah kembali dengan akad nikah baru dalam masa iddah. Termasuk di dalamnya talak sebelum terjadi dukhul, talak dengan tebusan (khuluk), dan talak yang dijatuhkan pengadilan agama.

Talak ba'in kubra (Pasal 120 KHI) adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Pasangan hanya dapat kembali setelah mantan istri menikah dengan laki-laki lain, hubungan suami istri terjadi, bercerai, dan selesai masa iddah.

Masa iddah: berapa lama

Pasal 153 KHI mengatur masa tunggu. Istri yang ditinggal mati suami menjalani iddah 130 hari. Istri yang bercerai menjalani iddah tiga kali suci dengan minimal 90 hari bila masih haid, atau 90 hari bila tidak haid. Istri yang hamil menjalani iddah sampai melahirkan.

Bagi istri yang bercerai sebelum terjadi dukhul, tidak ada waktu tunggu. Aturan ini berlaku bagi Muslim; non-Muslim mengikuti KUH Perdata dan ketentuan lain.

Contoh: Setelah menjatuhkan talak pertama, Pak Wawan menyadari ia menyesal. Karena istrinya, Bu Tina, masih dalam masa iddah dan itu talak raj'i, ia datang bersama Bu Tina ke KUA dan keduanya menyatakan rujuk di hadapan pegawai pencatat. Bila masa iddah sudah lewat, keduanya hanya bisa kembali dengan akad nikah baru.

Hak dan kewajiban selama iddah

Selama iddah dalam talak raj'i, suami pada dasarnya wajib memberi nafkah, tempat tinggal, dan kiswah kepada istri, kecuali istri nusyuz. Pada talak ba'in, kewajiban nafkah bergantung pada ketentuan KHI dan putusan hakim.

Istri yang sedang menjalani iddah tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan orang lain. Aturan ini memberi kepastian status dan perlindungan bagi istri dan anak.

Pencatatan dan administrasi

Apa pun jenis talaknya, status baru perlu dicatat di Kantor Urusan Agama dan Dukcapil. Tanpa pencatatan, instansi lain dapat menolak mengubah status.

Jika ragu mengenai jenis talak atau masa iddah, tanyakan kepada penghulu atau petugas Pengadilan Agama sebelum mengambil keputusan.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah talak lewat pesan singkat sah? Dalam hukum Indonesia, perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Ucapan atau pesan di luar sidang belum mengakhiri perkawinan secara hukum negara.

Apakah suami yang sudah menalak boleh tinggal serumah? Pada talak raj'i, banyak yang menganggap tinggal bersama dapat diterima selama iddah; pada talak ba'in tidak demikian. Karena pandangan beragam, tanyakan kepada penghulu atau ulama setempat.

Dampak bagi anak dan harta

Jenis talak tidak mengubah kewajiban orang tua terhadap anak. Nafkah dan pengasuhan anak tetap diputus berdasarkan kepentingan terbaik anak.

Harta bersama dibagi sesuai aturan dan dapat diajukan bersamaan dengan perkara cerai atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pembagiannya tidak bergantung pada jenis talak.

Hal yang sering keliru

• Mengira ucapan talak di luar sidang otomatis sah dan menghitung iddah dari ucapan itu.
• Menganggap iddah selalu 3 bulan padahal bergantung pada keadaan istri.
• Tidak mengecek jenis talak sebelum memutuskan rujuk atau menikah lagi.

Dasar hukum

• KHI Pasal 117, 118, 119, 120, 153

Dalam kategori yang sama

• Menantu, Mertua, dan Hukum Tinggal Serumah
• Menjual Harta Bersama Tanpa Persetujuan: Akibat Hukumnya
• Mut'ah dan Nafkah Iddah: Cara Menuntutnya di Pengadilan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.