Menantu, Mertua, dan Hukum Tinggal Serumah

Hubungan semenda

Hubungan menantu dan mertua disebut hubungan semenda, yaitu hubungan keluarga yang lahir karena perkawinan. Hukum mengakui hubungan ini, misalnya dalam larangan perkawinan menurut Pasal 8 UU 1/1974: seseorang dilarang kawin dengan mertua atau menantunya.

Hubungan semenda tidak membuat menantu menjadi ahli waris mertua. Yang mewarisi dari mertua adalah anak kandung, yaitu pasangan menantu. Hak menantu atas warisan baru muncul bila ia menerima wasiat atau hibah, atau melalui pasangan dalam batas hukum waris yang berlaku.

Siapa yang menentukan tempat tinggal

Pasal 32 UU 1/1974 menyebut suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, dan tempat itu ditentukan bersama. Artinya, keputusan tinggal bersama orang tua semestinya merupakan kesepakatan suami dan istri, bukan keputusan sepihak, apalagi paksaan dari mertua.

Bagi yang tunduk pada Kompilasi Hukum Islam, suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak. Jika istri keberatan tinggal serumah dengan keluarga suami, itu dapat dibicarakan karena kenyamanan dan keamanan berumah tangga juga hak istri.

Status rumah dan hak menumpang

Rumah yang dimiliki mertua adalah harta mertua. Menantu yang tinggal di sana pada dasarnya menumpang berdasarkan kemurahan hati pemilik. Pemilik dapat meminta penghuni pindah, tetapi sebaiknya dengan pemberitahuan layak dan cara baik.

Bila menantu ikut membiayai renovasi atau membayar angsuran, simpan buktinya. Contoh: Pak Ari dan istrinya, Bu Tina, tinggal di rumah ibu Pak Ari. Mereka membiayai penambahan kamar sebesar tertentu. Jika kelak pindah, bukti pembayaran membantu mereka membicarakan penggantian biaya secara adil dengan pemilik rumah.

Bila terjadi kekerasan atau penelantaran

UU 23/2004 tentang PKDRT melindungi orang yang menetap dalam rumah tangga, termasuk karena hubungan keluarga akibat perkawinan. Jadi mertua, menantu, dan anggota keluarga lain yang tinggal serumah dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.

Korban dapat melapor ke kepolisian, meminta perlindungan, dan mencari pendampingan dari lembaga layanan. Hinaan terus-menerus dan pengucilan yang menimbulkan penderitaan mental juga dapat termasuk kekerasan psikis, tidak hanya pukulan.

Anak, cucu, dan pengasuhan

Di banyak keluarga, mertua ikut mengasuh cucu. Hal ini baik selama orang tua kandung tetap memegang keputusan utama, seperti pendidikan, kesehatan, dan agama. Menurut UU 1/1974 Pasal 45, tanggung jawab memelihara dan mendidik anak ada pada kedua orang tuanya. Kakek dan nenek dapat membantu, tetapi tidak menggantikan peran itu.

Bila terjadi perselisihan cara pengasuhan, suami istri dianjurkan membicarakannya dengan tenang dan menyampaikan batasan secara sopan kepada mertua.

Bila hubungan tidak lagi nyaman

Tinggal serumah bukan kewajiban hukum. Jika hubungan memburuk dan tidak dapat diperbaiki, suami istri berhak mencari tempat tinggal sendiri. Untuk itu, bicarakan dengan pasangan terlebih dulu, siapkan biaya kontrak atau cicilan, dan beri tahu mertua dengan baik, termasuk memberi waktu yang wajar untuk pindah.

Jika ada kekerasan atau ancaman, keselamatan adalah prioritas. Segera mencari tempat aman dan menghubungi kepolisian atau lembaga layanan perempuan dan anak merupakan langkah yang sah.

Utang, biaya, dan barang bawaan

Biaya listrik, air, dan makan di rumah bersama sebaiknya dibicarakan sejak awal. Barang yang dibeli menantu tetap miliknya atau milik suami istri. Barang milik mertua tetap milik mertua. Catatan sederhana tentang siapa membeli apa dapat mencegah sengketa bila suatu hari mereka pindah.

Menjaga hubungan baik

Hukum menyediakan batas, tetapi hubungan baik dibangun lewat komunikasi. Bicarakan harapan sejak awal, hormati ruang pribadi, dan selesaikan perbedaan sebelum membesar. Mediasi oleh tokoh keluarga sering lebih efektif daripada proses hukum.

Hal yang sering keliru

• Mengira menantu berhak atas rumah mertua. Hak itu tidak otomatis ada.
• Menganggap mertua berhak mengatur rumah tangga anaknya sepenuhnya. Keputusan rumah tangga ada pada suami istri.
• Menganggap pertengkaran dengan mertua bukan urusan hukum. Kekerasan dan penelantaran tetap dapat dilaporkan.

Dasar hukum

• UU 1/1974 Pasal 8 dan 32
• UU 23/2004 Pasal 2
• KUH Perdata Pasal 322
• KHI

Dalam kategori yang sama

• Rujuk Setelah Talak: Syarat dan Batas Waktunya
• Status Anak Angkat: Hak Waris dan Wasiat Wajibah
• Syarat Sah Perkawinan dan Pentingnya Pencatatan Nikah

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.