Syarat Permohonan Pailit: Dua Kreditur, Utang Jatuh Tempo, dan Pengadilan Niaga

Apa itu pailit dan siapa yang terkena

Pailit (dari bahasa Belanda *failliet*) adalah keadaan debitur yang dinyatakan oleh pengadilan niaga tidak mampu membayar utang-utangnya, dengan akibat seluruh hartanya diurus kurator untuk dibagikan kepada para kreditur. Dasarnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).

Pailit bukan hukuman pidana, tetapi berdampak besar: debitur kehilangan hak mengurus hartanya, usaha bisa terhenti, dan nama debitur tercatat. Karena itu syaratnya diatur ketat. Perbandingan pailit pribadi dan perusahaan dibahas di pailit pribadi dan utang menumpuk, sedangkan gambaran umum PKPU dan pailit ada di PKPU dan pailit dasar.

Siapa yang terkena? Debitur bisa perseorangan, perseroan terbatas, CV, firma, yayasan yang menjalankan usaha, dan badan usaha lain. Kreditur yang ingin menagih juga perlu paham syaratnya agar tidak menempuh jalan yang akhirnya ditolak.

Syarat pailit dalam bahasa sehari-hari

UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya (Pasal 2 ayat (1)). Dari rumusan itu lahir beberapa syarat.

1. Ada dua atau lebih kreditur. Debitur harus punya setidaknya dua kreditur. Alasannya, kepailitan adalah sita umum untuk dibagikan secara adil kepada para kreditur. Bila kreditur hanya satu, ia cukup menagih lewat gugatan biasa. Dalam praktik, pemohon harus membuktikan adanya kreditur lain, biasanya dengan menunjukkan utang debitur kepada pihak lain yang juga sudah jatuh tempo, meskipun pemohon tidak perlu menguraikan semua utang debitur.

2. Ada setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. "Jatuh waktu" berarti tanggal pembayaran telah lewat atau utang telah dapat dituntut karena sebab lain, misalnya percepatan pelunasan menurut perjanjian. "Dapat ditagih" berarti utang itu tidak tergantung pada syarat yang belum terjadi. Bukan sekadar utang yang diperselisihkan secara serius soal ada atau tidaknya. "Utang" dalam undang-undang diartikan luas, yaitu kewajiban yang dinyatakan dalam uang, baik langsung maupun akan timbul, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang.

3. Pembuktian sederhana. Permohonan dikabulkan bila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat pailit terpenuhi (Pasal 8 ayat (4)). Artinya perkara pailit bukan tempat memeriksa sengketa yang rumit tentang sah tidaknya utang. Bila keberadaan utang masih diperdebatkan secara substansial, jalur gugatan perdata biasa lebih tepat. Praktik pengadilan menekankan hal ini.

4. Pihak yang berwenang mengajukan. Selain debitur dan kreditur, kejaksaan dapat mengajukan untuk kepentingan umum. Untuk debitur bank, perusahaan efek, asuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara tertentu, hanya lembaga pengawas yang ditentukan yang boleh mengajukan. Setelah lahirnya UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kewenangan pengawas sektor keuangan diatur ulang; periksa teks resmi terbaru.

5. Pengadilan niaga yang berwenang. Permohonan diajukan ke pengadilan niaga yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur. Pengadilan niaga hanya berada di beberapa kota; lihat pengadilan niaga, kewenangan dan jenis perkara. Wilayah Malang termasuk dalam wilayah kerja pengadilan niaga di Surabaya.

6. Wajib melalui advokat. Permohonan harus ditandatangani advokat, kecuali diajukan oleh kejaksaan, Bank Indonesia, atau lembaga tertentu menurut undang-undang.

Langkah praktis bernomor bagi pemohon

1. Kumpulkan bukti utang: perjanjian, faktur, surat pengakuan utang, bukti penagihan, dan somasi. Baca isi surat somasi.
2. Pastikan utang jatuh tempo dan jelas jumlahnya. Periksa apakah debitur punya sengketa substansial tentang utang itu.
3. Cari bukti bahwa debitur punya kreditur lain yang juga belum dibayar. Sumbernya bisa surat dari kreditur lain, putusan, atau informasi publik.
4. Tentukan pengadilan niaga yang berwenang berdasarkan domisili debitur.
5. Tunjuk advokat untuk menyusun dan menandatangani permohonan.
6. Daftarkan permohonan beserta bukti dan bayar biaya perkara. Pendaftaran umumnya dilakukan lewat sistem pengadilan, termasuk layanan elektronik.
7. Hadiri sidang. Undang-undang menetapkan jadwal singkat untuk sidang dan putusan. Periksa teks resmi untuk jangka waktunya.
8. Bila dikabulkan, kurator ditunjuk dan pemohon mendaftarkan tagihannya melalui kurator. Lihat rapat verifikasi utang.

Bagi debitur yang dimohonkan pailit:

1. Segera cari advokat dan periksa surat panggilan.
2. Bantah syarat: apakah benar ada dua kreditur, apakah utang jatuh tempo dan dapat ditagih, apakah ada sengketa substansial.
3. Siapkan bukti pembayaran dan korespondensi.
4. Pertimbangkan mengajukan PKPU untuk memperoleh waktu menyusun rencana perdamaian; lihat proses PKPU.
5. Pelajari upaya hukum lanjutan, yaitu kasasi langsung ke Mahkamah Agung; lihat kasasi putusan pailit.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Rumusan syarat pailit tetap sama sejak UU 37/2004. Perubahan yang perlu diperhatikan ada pada lingkungan sekitar. Pertama, lembaga yang berwenang mengajukan pailit bagi lembaga keuangan tertentu mengikuti kerangka UU 4/2023. Kedua, perkara pengadilan semakin banyak diajukan lewat sistem elektronik. Ketiga, penafsiran pembuktian sederhana dan syarat dua kreditur terus berkembang melalui putusan pengadilan. Pembaca perlu memeriksa teks resmi dan putusan terbaru, karena praktik berkembang melalui putusan. Rencana perubahan undang-undang kepailitan telah lama dibicarakan; periksa apakah ada perubahan yang telah disahkan sebelum bertindak.

Kesalahan umum

Contoh penerapan

Contoh: Sebuah toko bahan bangunan memasok semen ke kontraktor dan menagih lebih dari satu tahun tanpa hasil. Toko mengirim somasi tiga kali, lalu menemukan bahwa kontraktor juga belum membayar dua pemasok lain, dan salah satunya sudah memegang putusan pengadilan. Toko mengajukan permohonan pailit melalui advokat ke pengadilan niaga tempat kedudukan kontraktor, dengan bukti faktur, somasi, dan putusan yang menunjukkan kreditur lain. Kontraktor menyatakan akan membayar sebagian dan meminta waktu. Pengadilan menilai syarat terbukti sederhana dan mengabulkan permohonan, lalu menunjuk kurator.

Contoh lain: Seorang pedagang dimohonkan pailit oleh satu pemasok yang tagihannya dipersoalkan karena barang dinilai cacat. Pedagang menunjukkan bahwa hanya ada satu kreditur dan tagihan itu disengketakan. Permohonan ditolak, dan pemasok disarankan menempuh gugatan wanprestasi biasa.

Alternatif selain pailit

Pailit bukan satu-satunya jalan. Kreditur dapat memilih gugatan wanprestasi, gugatan sederhana untuk nilai kecil, atau eksekusi jaminan bila ada. Debitur yang sehat tetapi sementara kesulitan dapat mengajukan PKPU. Perbandingan kedua jalur kepailitan dan PKPU diuraikan di proses PKPU sementara dan tetap. Penyelesaian damai atau restrukturisasi di luar pengadilan sering lebih murah; lihat restrukturisasi utang dan negosiasi saat gagal bayar.

Pembuktian sederhana dan cara debitur membantah

Pembuktian sederhana sering menjadi inti perdebatan. Pengadilan niaga tidak akan memeriksa sengketa panjang tentang sah tidaknya utang. Ia hanya memeriksa apakah syarat pailit terbukti dengan cara yang lugas.

Bagi pemohon. Pembuktian sederhana tercapai bila dokumen utang jelas, jumlah dan tanggal jatuh tempo tidak diperdebatkan secara serius, dan keberadaan kreditur lain dapat ditunjukkan. Contohnya perjanjian pinjaman dengan jadwal bayar tegas, atau putusan pengadilan yang menetapkan utang.

Bagi debitur. Bantahan yang berhasil biasanya menunjukkan salah satu hal berikut:

• hanya ada satu kreditur;
• utang belum jatuh tempo atau belum dapat ditagih karena syarat belum terpenuhi;
• utang disengketakan secara substansial, misalnya sedang digugat di pengadilan negeri atau ada klausul arbitrase;
• utang sudah dibayar atau dikompensasi dengan bukti;
• pemohon tidak berwenang atau permohonan tidak diajukan oleh advokat;
• pengadilan niaga yang dituju tidak berwenang atas wilayah debitur.

Contoh ilustrasi kreditur lain. Bila pemohon menyebut kreditur lain, debitur dapat menantang apakah utang kepada kreditur lain itu benar ada dan jatuh tempo. Dalam praktik, kreditur lain yang disebut tidak harus hadir, tetapi harus dapat ditunjukkan keberadaannya.

Pembuktian sebagai langkah awal. Perlu dibedakan antara pembuktian untuk putusan pailit dan pembuktian untuk menentukan jumlah tagihan. Jumlah rinci dipastikan kemudian lewat verifikasi; lihat rapat verifikasi utang.

Klausul arbitrase. Jika perjanjian utang memuat klausul arbitrase, ada pandangan yang berkembang bahwa pengadilan niaga mungkin tidak berwenang atas sengketa utang yang tercakup dalam klausul itu. Pandangan ini berkembang dalam praktik dan putusan. Pelajari arbitrase UU 30/1999, syarat klausul, dan putusan dan periksa putusan terbaru sebelum menilai posisi Anda.

Tentang jumlah utang. Tidak ada ambang jumlah minimum dalam rumusan syarat pailit. Namun pemohon sebaiknya menilai kelayakan: biaya perkara, risiko ditolak, dan kemungkinan perdamaian. Bagi tagihan kecil, jalur gugatan sederhana syarat, nilai, dan pihak yang boleh lebih rasional.

Strategi debitur yang sehat. Debitur yang mampu bayar tetapi sedang berselisih dengan satu kreditur sebaiknya tetap membayar kreditur lain tepat waktu, agar tidak muncul alasan "dua kreditur". Debitur yang sungguh-sungguh kesulitan sebaiknya berunding dengan semua kreditur atau mengajukan PKPU lebih dulu, sebelum dipaksa melalui permohonan pailit.

Hubungan dengan tindak pidana. Pailit bukan pidana. Namun menyembunyikan harta atau memalsukan pembukuan dapat menjadi pidana tersendiri. Hindari tindakan seperti itu, dan simpan pembukuan yang rapi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah utang Rp1 juta bisa dipailitkan? Undang-undang tidak menetapkan jumlah minimum utang. Namun permohonan untuk utang yang sangat kecil mudah dinilai tidak layak dan biaya perkara besar. Syarat dua kreditur dan utang jatuh tempo tetap berlaku.

Bisakah satu kreditur memailitkan debitur? Harus ada setidaknya dua kreditur. Satu kreditur dapat mengajukan permohonan, tetapi debitur harus memiliki kreditur lain yang utangnya juga jatuh tempo dan belum dibayar.

Berapa lama proses permohonan pailit? Undang-undang menetapkan jangka waktu yang pendek untuk sidang dan putusan di tingkat pertama. Periksa teks resmi untuk angka yang berlaku, karena pelaksanaannya di lapangan dapat berbeda.

Apakah upaya hukum bagi yang kalah? Putusan pengadilan niaga dapat dimohonkan kasasi langsung ke Mahkamah Agung, dan dalam keadaan tertentu peninjauan kembali. Tidak ada banding.

Ringkasan

• Pailit memerlukan dua kreditur atau lebih dan setidaknya satu utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih.
• Pembuktian bersifat sederhana, sehingga utang yang diperselisihkan secara serius kurang cocok.
• Permohonan diajukan lewat advokat ke pengadilan niaga yang berwenang.
• Pertimbangkan alternatif seperti gugatan wanprestasi atau PKPU.
• Periksa teks resmi terbaru sebelum bertindak.

Dasar hukum

• UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Baca juga

• PKPU dan Pailit: Dasar Penyelesaian Utang Usaha
• Kasasi Putusan Pailit: Mengapa Langsung ke Mahkamah Agung dan Bukan Banding
• Proses PKPU: Tahapan dari PKPU Sementara sampai PKPU Tetap dan Rencana Perdamaian
• Pengadilan Niaga: Kewenangan, Jenis Perkara, dan Hukum Acaranya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.