Surat Tinggal Sementara bagi Perantau: Lapor RT, Dokumen, dan Manfaatnya

Siapa yang disebut penduduk nonpermanen

Penduduk nonpermanen adalah warga negara Indonesia yang tinggal di luar kabupaten atau kota tempat tinggal tetapnya, alamat tinggalnya berbeda dengan alamat di KTP elektronik (KTP-el), dan ia tidak berniat pindah menetap. Contohnya mahasiswa yang kuliah di kota lain, karyawan yang ditugaskan beberapa bulan, pedagang musiman, atau pasien yang berobat lama.

Definisi ini terlihat, misalnya, dalam Peraturan Bupati Gresik No. 32 Tahun 2017 tentang pendataan penduduk nonpermanen. Peraturan daerah seperti itu merujuk pada peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman pendataan penduduk nonpermanen, yakni Permendagri No. 14 Tahun 2015. Karena aturan rinci berbeda antardaerah, selalu cek ketentuan di kota tempat Anda tinggal.

Beda dengan penduduk yang pindah menetap. Orang yang berniat tinggal tetap di kota baru perlu mengurus perpindahan penduduk lewat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sehingga KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) ikut berubah. Panduannya ada di pindah domisili dan perubahan data KK.

Mengapa perlu melapor

Pelaporan bukan sekadar formalitas. Beberapa alasannya:

• Tertib administrasi. Pemerintah desa dan kelurahan perlu tahu siapa saja yang berada di wilayahnya, untuk keamanan dan pelayanan.
• Keselamatan. Bila terjadi bencana, kecelakaan, atau kejadian darurat, identitas dan kontak penghuni lebih mudah dilacak.
• Bukti keberadaan. Surat pendataan dapat dipakai sebagai keterangan bahwa Anda memang tinggal di alamat itu, untuk keperluan tertentu.
• Hubungan dengan lingkungan. Warga dan pengurus RT lebih mudah menerima pendatang yang melapor.
• Perlindungan pemilik kos atau rumah sewa. Pemilik juga tidak dirugikan bila ada penghuni tak tercatat.

Banyak daerah menetapkan batas waktu pelaporan kepada ketua RT, misalnya dalam dua kali dua puluh empat jam sejak kedatangan. Angka itu berbeda-beda, sehingga yang aman adalah melapor secepatnya.

Langkah melapor dan mengurus surat

1. Tentukan statusnya. Apakah Anda hanya tinggal sementara, atau sudah berniat menetap? Jika menetap, urus pindah penduduk.
2. Lapor ke ketua RT. Datangi ketua RT atau pengurus lingkungan, perkenalkan diri, dan serahkan salinan KTP. Bila tinggal di kos, minta pemilik kos mendampingi.
3. Siapkan dokumen. KTP-el, KK, dan dokumen pendukung sesuai keperluan, seperti surat tugas, surat keterangan kuliah atau kerja, atau surat keterangan berobat. Dokumen itu diminta oleh banyak daerah.
4. Minta surat pengantar RT dan RW. Surat ini biasanya diperlukan untuk langkah berikutnya.
5. Daftarkan ke kelurahan atau desa, atau kanal daring daerah bila tersedia. Petugas mencatat Anda dalam buku registrasi penduduk nonpermanen.
6. Terima surat pendataan. Sebutan suratnya berbeda-beda, misalnya Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Nonpermanen, Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara (SKTS), atau kartu identitas penduduk musiman.
7. Perbarui bila perlu. Ada daerah yang menetapkan masa berlaku surat dan mewajibkan perpanjangan atau pelaporan ulang berkala.

Dokumen yang umumnya diperlukan

Daftar ini tidak sama di semua daerah. Datang dengan dokumen asli dan salinan agar tidak bolak-balik.

Apa fungsi surat itu, dan apa batasnya

Surat pendataan penduduk nonpermanen berfungsi sebagai bukti bahwa Anda telah tercatat tinggal sementara di suatu wilayah. Manfaat yang lazim:

• Mempermudah proses sewa rumah, kos, atau kontrakan.
• Melengkapi berkas melamar kerja atau mengurus keperluan di kampus.
• Membantu mendapatkan layanan di wilayah tempat tinggal, bila pemerintah daerah mengizinkan.
• Menjadi pegangan saat pemeriksaan administrasi oleh petugas lingkungan.

Batasnya juga perlu dipahami. Menurut contoh peraturan daerah yang dirujuk, surat pendataan itu bukan surat keterangan domisili dan tidak menjadikan pemegangnya penduduk tetap daerah tersebut. Artinya, surat itu tidak otomatis memberi hak yang hanya dimiliki penduduk tetap, seperti hak memilih dalam pemilihan lokal, bantuan sosial daerah, atau jalur domisili sekolah. Untuk surat keterangan domisili, lihat surat keterangan domisili lewat RT, RW, dan kelurahan.

Contoh: Rafi, mahasiswa dari luar kota, menyewa kamar kos di Malang selama empat tahun. Pemilik kos meminta ia melapor ke ketua RT. Rafi membawa KTP-el, KK, dan surat keterangan mahasiswa aktif. Ketua RT memberi surat pengantar, lalu kelurahan mencatatnya sebagai penduduk nonpermanen. Ketika Rafi melamar magang, ia memakai surat itu sebagai bukti alamat tinggal sementara. Saat mengurus beasiswa daerah asal, ia tetap memakai KK dan KTP-el daerahnya, karena surat tersebut tidak mengubah status kependudukannya.

Pemilik kos, pengelola, dan penghuni

Pemilik kos atau rumah sewa sebaiknya meminta penghuni baru menyerahkan salinan KTP dan melapor ke RT. Sebagian daerah mewajibkan pemilik melaporkan penghuni. Aturan kos dari pemilik, seperti jam malam atau larangan tamu menginap, sebaiknya tertulis. Lihat aturan kos antara pemilik dan penghuni dan hak penyewa kos dan kontrakan. Untuk mahasiswa yang menyewa bersama, panduan sewa rumah patungan mahasiswa dan perantau bermanfaat.

Kapan sebaiknya pindah penduduk saja

Bila tinggal di kota tujuan lebih dari beberapa tahun, bekerja tetap, atau membawa keluarga, pertimbangkan pindah penduduk secara resmi. Manfaatnya: anak mudah mendaftar sekolah dengan jalur domisili, layanan administrasi lebih mudah, dan hak politik dapat disalurkan di tempat tinggal. Pindah penduduk diurus lewat Dukcapil asal untuk surat pindah, lalu Dukcapil tujuan untuk KK baru. Prosedur dan persyaratannya berubah mengikuti kebijakan, jadi tanyakan kepada Dukcapil. Kebijakan pindah domisili dapat berubah, jadi pastikan detailnya di kantor Dukcapil setempat.

Hak dan kewajiban sebagai pendatang

Pendatang sementara tetap warga negara yang dilindungi hukum. Anda berhak diperlakukan sama, tidak dipungut biaya di luar ketentuan, dan mendapat pelayanan darurat tanpa memandang status kependudukan. Kewajibannya mengikuti aturan lingkungan: melapor, menjaga ketertiban, menghormati adat setempat, dan ikut membayar iuran lingkungan yang wajar bila memakai fasilitasnya. Soal iuran, baca juga iuran lingkungan perumahan dan warga menolak bayar.

Pengurus RT tidak berwenang menolak pendatang semata-mata karena asal daerah, agama, atau suku. Penolakan seperti itu bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Namun pengurus berhak meminta pendatang melapor dan mengikuti aturan yang disepakati warga. Bila terjadi perselisihan dengan pengurus lingkungan, musyawarah adalah langkah pertama; lihat musyawarah warga RT, RW, dan mediasi sengketa lingkungan.

Keperluan khusus: mahasiswa, pekerja, dan pasien

Mahasiswa. Surat keterangan aktif kuliah dari kampus menjadi dokumen utama. Sebagian kampus juga membantu mahasiswa baru melapor secara kolektif. Mahasiswa yang tinggal di asrama biasanya didata oleh pengelola asrama.

Pekerja kontrak atau penugasan. Surat tugas atau kontrak kerja dari perusahaan menjadi dokumen pendukung. Pemberi kerja yang menempatkan banyak pekerja di satu mes sebaiknya melapor secara kolektif ke RT dan kelurahan.

Pasien dan pendamping. Keluarga yang menemani pasien berobat lama dapat memakai surat keterangan berobat. Karena tinggalnya biasanya singkat, tanyakan apakah daerah mewajibkan pelaporan untuk tinggal di bawah jangka waktu tertentu.

Pedagang musiman. Pedagang pasar malam atau musiman melapor melalui pengelola pasar atau kelurahan dan memperlihatkan izin berdagang sesuai aturan daerah.

Menjaga data pribadi saat melapor

Pelaporan berarti Anda menyerahkan salinan KTP dan KK kepada pengurus lingkungan atau pemilik kos. Salinan itu memuat nomor induk kependudukan, alamat, dan data keluarga. Tuliskan keperluan pada salinan, misalnya "hanya untuk pelaporan penduduk nonpermanen, tanggal sekian", agar tidak mudah disalahgunakan. Jangan mengirim foto KTP lewat grup pesan terbuka. Bila data Anda dipakai untuk tujuan lain tanpa izin, lihat jangan kirim KTP sembarangan dan hak subjek data pribadi.

Minta pengurus RT atau pemilik kos menyimpan arsip dengan baik, dan tanyakan berapa lama data itu disimpan. Pertanyaan semacam ini wajar dan menunjukkan Anda peduli pada keamanan data.

Perbedaan dengan surat keterangan domisili dan surat pindah

Tiga dokumen ini sering tertukar. Surat keterangan domisili menyatakan seseorang berdomisili di suatu alamat, biasanya diterbitkan kelurahan atau desa untuk keperluan tertentu. Surat pindah adalah dokumen yang diterbitkan Dukcapil asal untuk penduduk yang berpindah menetap, dan menjadi dasar penerbitan KK baru di daerah tujuan. Surat pendataan penduduk nonpermanen hanya mencatat bahwa Anda tinggal sementara. Memilih dokumen yang keliru membuang waktu, jadi tanyakan kepada petugas kelurahan apa yang dibutuhkan untuk keperluan Anda, misalnya membuka rekening, melamar kerja, atau mendaftar kursus.

Kesalahan yang sering terjadi

• Tidak melapor sama sekali karena merasa "hanya sebentar".
• Melapor tetapi tidak menyimpan surat pengantar atau tanda terima.
• Mengira surat pendataan sama dengan KTP atau surat domisili.
• Memakai KTP palsu atau alamat fiktif untuk mengurus surat.
• Menumpang di alamat orang lain tanpa sepengetahuan pemilik rumah.
• Tidak memperbarui data setelah pindah kos.
• Membayar pungutan yang tidak ada dasarnya kepada oknum.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua pendatang wajib punya surat tinggal sementara? Kewajiban rinci mengikuti peraturan daerah. Banyak daerah mewajibkan pelaporan kepada ketua RT dan pencatatan oleh kelurahan atau desa. Cek ketentuan di tempat Anda tinggal.

Apakah surat ini mengubah KTP saya? Tidak. KTP-el dan KK Anda tetap sama. Surat pendataan hanya mencatat bahwa Anda tinggal sementara di alamat itu.

Dengan surat ini, bisakah anak saya memakai jalur domisili untuk sekolah? Umumnya tidak, karena jalur domisili bertumpu pada data kependudukan penduduk tetap. Aturan teknisnya dapat berbeda di tiap daerah, sehingga tanyakan kepada dinas pendidikan setempat.

Ringkasan

Pendatang yang tinggal sementara di kota lain disebut penduduk nonpermanen. Mereka diminta melapor ke ketua RT, lalu didata oleh kelurahan atau desa, dengan dokumen seperti KTP-el, KK, dan surat pendukung. Suratnya berguna sebagai bukti tinggal sementara, tetapi bukan surat domisili dan tidak membuat pemegangnya menjadi penduduk tetap. Bila hendak menetap, urus pindah penduduk lewat Dukcapil.

Dasar hukum

• Permendagri No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen (periksa status berlaku dan aturan daerah).
• UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Baca juga

• Pindah Domisili dan Perubahan Data Kartu Keluarga: Alur, Dokumen, dan Tips
• Surat Keterangan Domisili: Alur dari RT, RW, hingga Kelurahan dan Kegunaannya
• Aturan Kos: Isi yang Wajar, Tamu Menginap, Kenaikan Harga, dan Pengusiran
• Sewa Rumah Patungan untuk Mahasiswa dan Perantau: Kontrak, Jaminan, dan Teman yang Pindah

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.