Status Hukum Nikah Beda Agama di Indonesia Saat Ini: Setelah SEMA 2/2023, Apa Pilihannya?

Dasar hukumnya: Pasal 2 UU Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) menambahkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Jadi ada dua hal berbeda: sah (urusan agama) dan tercatat (urusan administrasi negara). UU Perkawinan sendiri tidak memuat pasal yang secara tegas berbunyi "perkawinan beda agama dilarang". Namun, karena keabsahan diserahkan kepada hukum agama, dan sebagian besar ajaran agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan atau membatasi perkawinan dengan pemeluk agama lain, dalam praktik perkawinan beda agama sulit memenuhi syarat sah tersebut.

Pasal 8 huruf f UU Perkawinan juga melarang perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Bagi umat Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 secara tegas melarang perkawinan seorang Muslim dengan non-Muslim.

Celah lama: Pasal 35 huruf a UU Adminduk

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013) mengatur pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pasal 35 huruf a menyatakan pencatatan perkawinan juga berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Penjelasannya menyebut yang dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama.

Berdasarkan pasal inilah, selama bertahun-tahun sejumlah Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan penetapan agar pasangan beda agama dapat dicatatkan di Dukcapil. Putusan-putusannya tidak seragam: ada pengadilan yang mengabulkan, ada yang menolak. Ketidakseragaman inilah yang kemudian menjadi alasan Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran.

Apa isi SEMA Nomor 2 Tahun 2023?

Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, pada Juli 2023. Isinya pada pokoknya:

1. Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.

SEMA adalah petunjuk internal bagi hakim, bukan undang-undang. Namun dalam praktik, hakim di seluruh Indonesia mengikutinya, sehingga jalur penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatat nikah beda agama pada dasarnya tertutup sejak itu. Dukcapil juga menyatakan tidak akan mencatat perkawinan beda agama tanpa penetapan pengadilan.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 (diputus Januari 2023) menolak permohonan uji materi yang meminta perkawinan beda agama dilegalkan. Beberapa pemohon kemudian mempersoalkan SEMA ini, tetapi menurut pemberitaan resmi MA, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa SEMA bukan objek pengujian konstitusionalitas undang-undang.

Dampaknya bagi pasangan

Perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki akta perkawinan. Akibatnya bisa sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari:

• Kartu Keluarga tidak bisa mencantumkan keduanya sebagai suami-istri.
• Anak yang lahir bisa dicatat dalam akta kelahiran hanya dengan nama ibu, kecuali ada pengakuan atau pengesahan anak sesuai prosedur Dukcapil.
• Hak waris antara suami dan istri sulit dibuktikan, apalagi untuk pasangan Muslim karena hukum waris Islam tidak mengenal saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim.
• Pembagian harta bersama saat berpisah lebih sulit karena status perkawinan dipertanyakan.
• Urusan administrasi lain seperti tunjangan pegawai, asuransi, dan KPR atas nama bersama bisa terhambat.

Pilihan yang masih tersisa

Tidak ada jalan pintas yang sepenuhnya aman. Berikut pilihan yang sering dibahas, beserta catatannya:

• Salah satu pihak berpindah agama secara sukarela sehingga perkawinan dilangsungkan menurut satu agama, lalu dicatat di KUA (Islam) atau Dukcapil (non-Islam). Ini jalur yang paling jelas secara hukum, tetapi keputusan beragama adalah hak pribadi dan tidak boleh dipaksakan. Perpindahan yang hanya formalitas juga dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari.
• Menikah di luar negeri di negara yang membolehkan perkawinan sipil. Pasal 56 UU Perkawinan mengakui perkawinan WNI di luar negeri sah bila sah menurut hukum negara tempat dilangsungkan dan, bagi WNI, tidak melanggar UU Perkawinan. Dalam waktu satu tahun setelah kembali ke Indonesia, bukti perkawinan harus didaftarkan. Masalahnya, frasa "tidak melanggar UU Perkawinan" dan sikap Dukcapil setelah SEMA 2/2023 membuat pencatatan pelaporan ini tidak selalu mulus; pastikan informasi terbaru di Dukcapil setempat.
• Pemberkatan atau akad oleh pemuka agama yang bersedia. Beberapa lembaga keagamaan memiliki pandangan yang lebih terbuka. Namun tanpa pencatatan negara, statusnya tetap rentan, dan bagi pasangan Muslim perkawinan semacam ini tidak diakui KHI.
• Tidak menikah tetapi membuat perjanjian perdata (misalnya kepemilikan bersama atas rumah). Ini bukan perkawinan dan tidak memberi perlindungan status perkawinan, tetapi bisa melindungi sebagian kepentingan harta.

Hal praktis sebelum memutuskan

Jika Anda dan pasangan sedang mempertimbangkan nikah beda agama, bicarakan sejak awal soal agama anak, pendidikan, dan pengaturan harta. Pertimbangkan membuat perjanjian kawin bila nantinya perkawinan dapat dicatat, karena perjanjian ini membantu kejelasan harta dan utang.

Simpan semua dokumen: akta kelahiran, surat dari lembaga agama, akta perkawinan luar negeri yang dilegalisasi atau diapostil, dan terjemahan resmi. Datangi Dukcapil sebelum mengambil langkah apa pun untuk menanyakan syarat yang berlaku saat ini, karena praktik pencatatan dapat berubah.

Karena aturan di bidang ini sensitif dan dapat berubah melalui putusan pengadilan atau perubahan undang-undang, konsultasikan rencana Anda dengan advokat atau lembaga bantuan hukum, terutama jika menyangkut hak anak dan warisan.

Hal yang sering keliru

• Mengira UU Perkawinan punya pasal yang langsung berbunyi "dilarang". Yang ada adalah syarat sah menurut agama dan larangan dalam Pasal 8 huruf f.
• Menganggap SEMA 2/2023 adalah undang-undang. SEMA adalah petunjuk bagi hakim, tetapi dampaknya nyata karena diikuti pengadilan.
• Menganggap nikah di luar negeri pasti bisa dicatat tanpa hambatan di Indonesia.
• Mengira anak dari perkawinan yang tidak tercatat sama sekali tidak bisa memiliki akta kelahiran. Akta tetap bisa dibuat, meski pencantuman nama ayah memerlukan prosedur tambahan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pasangan beda agama yang sudah dicatat sebelum SEMA 2/2023 menjadi tidak sah?

SEMA 2/2023 mengatur perkara yang diajukan ke pengadilan dan tidak secara otomatis membatalkan pencatatan yang sudah dilakukan. Pembatalan perkawinan hanya dapat terjadi melalui putusan pengadilan atas permohonan pihak yang berhak.

Bisakah kami tetap mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri?

Secara teknis permohonan masih bisa didaftarkan, tetapi dengan adanya SEMA 2/2023 kemungkinan besar tidak akan dikabulkan.

Apakah anak kami bisa mewarisi dari kedua orang tua?

Tergantung status pencatatan perkawinan, agama para pihak, dan hukum waris yang berlaku. Untuk keluarga Muslim, beda agama menghalangi saling mewarisi menurut KHI, walaupun bisa ditempuh hibah atau wasiat wajibah sesuai praktik pengadilan. Konsultasikan kasus konkret dengan advokat.

Apakah ada rencana perubahan undang-undang?

Wacana perubahan sering muncul, tetapi hingga artikel ini ditulis belum ada perubahan undang-undang yang membolehkan pencatatan perkawinan beda agama secara tegas.

Dasar hukum

• UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (diubah UU Nomor 16 Tahun 2019), Pasal 2, 8 huruf f, 56
• UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah UU Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 35 huruf a
• SEMA Nomor 2 Tahun 2023
• Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf c dan 44
• Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022

Dalam kategori yang sama

• Pembagian Harta Gono-Gini setelah Cerai: Apa Saja yang Dibagi, Cara Membuktikan, dan Cara Menggugatnya
• Pembagian Harta Gono-Gini setelah Cerai: Apa Saja yang Dibagi, Cara Membuktikan, dan Cara Menggugatnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.