Satu Ahli Waris Menolak Tanda Tangan Surat Keterangan Waris: Jalan Keluar dari Musyawarah sampai Pengadilan

Satu tanda tangan yang menahan semuanya

Tiga bersaudara, Rina, Adi, dan Tono (nama samaran), ingin mengurus rumah peninggalan orang tua mereka. Rina dan Adi sudah siap, tetapi Tono menolak menandatangani surat pernyataan ahli waris. Ia merasa paling lama merawat orang tua dan khawatir bagiannya dikecilkan. Urusan balik nama pun macet.

Keadaan seperti ini lazim terjadi. Kabar baiknya, hukum menyediakan beberapa jalan. Kabar kurang baiknya, setiap jalan memerlukan waktu dan biaya, sehingga upaya kekeluargaan tetap layak dicoba lebih dulu.

Kenapa tanda tangan semua ahli waris diperlukan

Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/BPN 16/2021 menyebut beberapa bentuk surat tanda bukti ahli waris untuk pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan. Salah satunya surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan dua saksi, serta diketahui kepala desa atau lurah dan camat.

Karena dibuat oleh para ahli waris, surat ini lazimnya ditandatangani semua ahli waris. Begitu pula akta pembagian waris di bawah tangan, yang menurut Pasal 111 ayat (3) dibuat oleh semua ahli waris dengan dua saksi. Bila satu orang menolak, jalur kesepakatan ini tertutup.

Pilihan jalan keluar

Jalan	Cocok bila	Dasar	Catatan
Musyawarah keluarga	Penolakan karena salah paham atau emosi	Tidak ada prosedur khusus	Libatkan tokoh yang dihormati semua pihak
Akta keterangan hak mewaris di notaris	Penolakan menyangkut cara, bukan siapa ahli warisnya	Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/BPN 16/2021	Notaris biasanya tetap memerlukan data dan keterangan semua ahli waris
Permohonan penetapan ahli waris	Tidak ada sengketa tentang siapa ahli warisnya	Penjelasan Pasal 49 huruf b UU 3/2006 (bagi muslim)	Bila ada pihak yang membantah, permohonan bisa beralih menjadi sengketa
Gugatan pembagian waris	Ada sengketa bagian atau siapa ahli waris	Pasal 49 UU 7/1989 jo. UU 3/2006; Pasal 4 PERMA 1/2016	Diawali mediasi wajib; putusan dapat dipakai sebagai bukti ahli waris

Jalan melalui pengadilan

Bagi pewaris muslim, Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara waris. Pasal 49 ayat (3) UU 7/1989 menjelaskan bidang kewarisan meliputi penentuan ahli waris, harta peninggalan, bagian masing-masing, dan pelaksanaan pembagiannya. Penjelasan Pasal 49 huruf b UU 3/2006 tentang Perubahan atas UU Peradilan Agama menambahkan penetapan atas permohonan tentang siapa ahli waris dan bagiannya.

Bila penolakan Tono hanya soal enggan repot, permohonan penetapan ahli waris oleh saudara yang lain bisa menjadi jalan. Namun, bila Tono membantah siapa yang berhak atau besarnya bagian, perkara itu lebih tepat diajukan sebagai gugatan waris. Bagi pewaris non-muslim, perkara diajukan ke Pengadilan Negeri.

Setiap gugatan perdata wajib diupayakan melalui mediasi lebih dulu (Pasal 4 ayat (1) PERMA 1/2016). Bila mediasi berhasil, kesepakatan dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian. Bila gagal, hakim memeriksa dan memutus. Putusan atau penetapan pengadilan termasuk surat tanda bukti ahli waris yang diterima Kantor Pertanahan (Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 2 dan 3 Permen ATR/BPN 16/2021).

Langkah praktis sebelum ke pengadilan

1. Dengarkan alasan penolakan. Ajak bicara secara pribadi, bukan di depan seluruh keluarga.
2. Buka data harta secara transparan. Tunjukkan sertifikat, tagihan PBB, dan perkiraan nilai tanah agar tidak ada kecurigaan.
3. Hargai kontribusi. Bila ada ahli waris yang merawat orang tua, kesepakatan damai bisa memberinya kompensasi tambahan secara sukarela dari ahli waris lain.
4. Kirim undangan musyawarah tertulis lewat pesan atau surat, dan simpan buktinya. Bukti ini berguna bila perkara berlanjut.
5. Gunakan pihak ketiga netral, misalnya tokoh agama, perangkat desa, atau mediator.
6. Bila tetap buntu, konsultasikan dengan advokat atau posbakum untuk memilih antara permohonan penetapan dan gugatan waris.

Bagaimana kisah Rina, Adi, dan Tono berakhir

Rina dan Adi akhirnya mengundang Tono bertemu di rumah paman mereka, tanpa membawa berkas. Dari pertemuan itu terungkap bahwa Tono hanya ingin jerih payahnya merawat orang tua diakui. Kedua saudaranya sepakat memberi Tono tambahan dari bagian mereka sendiri, lalu kesepakatan itu dituangkan dalam akta pembagian waris.

Tidak semua cerita berakhir semulus ini. Namun, contoh ini menunjukkan bahwa menanyakan alasan sering lebih ampuh daripada langsung menggugat.

Selama sengketa berjalan

• Jangan menjual atau menjaminkan harta warisan tanpa persetujuan semua ahli waris. Langkah itu berisiko digugat dan dapat berujung pidana.
• Bila ada ahli waris yang menguasai harta secara sepihak, catat keadaannya dan pertimbangkan permohonan sita dalam gugatan.
• Tetap bayar PBB dan simpan buktinya agar tidak timbul tunggakan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bisakah ahli waris yang menolak dilewati saja?

Tidak. Mengabaikan ahli waris yang sah membuat surat atau akta mudah dibatalkan. Gunakan jalur pengadilan bila kesepakatan tidak tercapai.

Apakah penolakan bisa dipaksa dengan somasi?

Somasi hanya teguran tertulis. Ia tidak memaksa orang menandatangani, tetapi dapat menjadi bukti itikad baik sebelum menggugat.

Bagaimana bila ahli waris yang menolak tinggal di luar negeri?

Ia tetap ahli waris. Bila ia tidak mau bekerja sama, jalurnya sama, yaitu pengadilan, dengan pemanggilan sesuai ketentuan bagi pihak di luar negeri.

Apakah putusan pengadilan cukup untuk balik nama?

Putusan atau penetapan pengadilan termasuk surat tanda bukti ahli waris yang disebut dalam Pasal 111 Permen ATR/BPN 16/2021. Berkas lain seperti sertifikat dan identitas tetap diperlukan.

Berapa lama gugatan waris?

Sangat bervariasi. Mediasi yang berhasil bisa selesai dalam beberapa minggu, sedangkan perkara yang diputus sampai kasasi bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Dasar hukum

• Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997
• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Dalam kategori yang sama

• Sertifikat Tanah Masih atas Nama Kakek: Cara Mengurus Waris Bertingkat sampai Balik Nama
• Sertifikat Tanah Masih atas Nama Kakek: Cara Mengurus Waris Bertingkat sampai Balik Nama

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.