Perselisihan Hak dan Perselisihan Kepentingan: Apa Bedanya?

Mengapa jenis perselisihan penting

Banyak pekerja dan pengusaha langsung membawa masalah ke pengadilan atau ke dinas tenaga kerja tanpa tahu jenis masalahnya. Padahal jenis perselisihan menentukan jalur penyelesaian yang tersedia.

Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial membagi perselisihan menjadi empat jenis: hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.

Perselisihan hak

Perselisihan hak terjadi karena ada pihak yang tidak memenuhi hak yang sudah jelas dasarnya. Dasarnya bisa berupa undang-undang, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Contoh: Bu Sari bekerja di sebuah toko. Perjanjian kerjanya menyebut upah lembur dibayar setiap bulan, tetapi selama tiga bulan lembur tidak pernah dibayar. Karena yang dipersoalkan adalah aturan yang sudah ada tetapi tidak dijalankan, ini perselisihan hak.

Intinya, yang diminta adalah pelaksanaan sesuatu yang sudah disepakati atau diwajibkan, bukan sesuatu yang baru.

Perselisihan kepentingan

Perselisihan kepentingan lahir dari perbedaan pendapat tentang pembuatan atau perubahan syarat kerja. Belum ada aturan yang dilanggar; kedua pihak sedang berebut isi aturan yang akan dibuat.

Misalnya serikat pekerja meminta kenaikan tunjangan dalam pembahasan perjanjian kerja bersama, sedangkan perusahaan menolak. Tidak ada yang melanggar apa pun, hanya belum ada titik temu.

Jalur penyelesaiannya pun berbeda dari perselisihan hak, antara lain karena arbitrase dapat dipilih untuk jenis ini dan putusannya bersifat final.

Langkah awal yang sama: bipartit

Apa pun jenisnya, pihak yang berselisih wajib mengupayakan perundingan bipartit lebih dulu, yaitu perundingan langsung antara pekerja atau serikat dengan pengusaha. Undang-undang memberi waktu paling lama 30 hari kerja.

Bila gagal, buatlah risalah perundingan. Risalah ini penting karena dilampirkan saat perkara dicatatkan ke dinas ketenagakerjaan untuk dimediasi.

Tahap setelah bipartit

Perkara dicatatkan ke instansi ketenagakerjaan setempat disertai bukti upaya bipartit. Instansi menawarkan pilihan penyelesaian sesuai jenis perselisihan. Bila tidak dipilih, perkara dilimpahkan kepada mediator.

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, dibuat perjanjian bersama. Jika tidak, mediator mengeluarkan anjuran tertulis. Bila anjuran ditolak, salah satu pihak dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Bagaimana menentukan jenis perselisihan Anda

Cara paling mudah adalah bertanya: apakah ada aturan atau perjanjian yang sudah jelas tetapi tidak dijalankan? Jika ya, kemungkinan besar itu perselisihan hak. Jika yang dipersoalkan adalah isi aturan yang belum ada atau mau diubah, kemungkinan itu perselisihan kepentingan.

Kadang satu masalah memuat dua unsur sekaligus. Misalnya pekerja menuntut upah yang belum dibayar (hak) sambil meminta perusahaan menaikkan tunjangan ke depan (kepentingan). Dalam keadaan seperti ini, pisahkan tuntutannya dan jelaskan satu per satu dalam risalah perundingan.

Mediator hubungan industrial di dinas ketenagakerjaan dapat membantu memastikan jenis perselisihan, sehingga Anda tidak salah memilih jalur.

Mengapa salah jalur berisiko

Salah menentukan jenis perselisihan dapat membuat perkara ditolak atau dikembalikan karena tidak sesuai tahapan. Waktu yang terbuang bisa cukup lama, sementara hak-hak yang dituntut tetap terikat batas waktu tertentu.

Karena itu, begitu perselisihan muncul, dokumentasikan kejadiannya, cari tahu dasar aturannya, dan segera mulai dengan perundingan bipartit secara tertulis.

Hal yang sering keliru

• Mengira semua masalah kerja otomatis boleh langsung digugat ke pengadilan tanpa bipartit dan mediasi.
• Mencampur jenis perselisihan, misalnya menyebut tuntutan upah yang belum dibayar sebagai perselisihan kepentingan.
• Tidak membuat risalah bipartit sehingga sulit membuktikan bahwa perundingan sudah ditempuh.

Dasar hukum

• UU No. 2 Tahun 2004 Pasal 1 angka 2 dan 3
• UU No. 2 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (1)

Dalam kategori yang sama

• Alur Perselisihan Hubungan Industrial: Bipartit Sampai PHI
• Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial: Alur dan Tenggat
• Kasasi Perselisihan Hubungan Industrial: Alur Singkat

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.