Pernikahan Beda Agama: Sikap Hukum dan Praktik di Indonesia

Apa kata undang-undang

UU 1/1974 tidak memuat satu pasal khusus yang melarang perkawinan beda agama secara tegas. Namun Pasal 2 ayat 1 menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan Pasal 2 ayat 2 mewajibkan pencatatan. Dalam praktik, jika hukum agama salah satu atau kedua pihak tidak membolehkan, perkawinan sulit dilangsungkan dan dicatat.

Bagi umat Islam, Kompilasi Hukum Islam menyebut larangan perkawinan antara pria Muslim dengan wanita non-Muslim (Pasal 40 huruf c) dan antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim (Pasal 44).

Sikap pengadilan dan Mahkamah Konstitusi

Sebelum 2023, sebagian pengadilan negeri pernah mengabulkan permohonan penetapan agar perkawinan beda agama dapat dicatat dengan merujuk pada UU Administrasi Kependudukan (UU 23/2006 jo. UU 24/2013). Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 24/PUU-XX/2022 menolak permohonan uji materi Pasal 2 UU Perkawinan. Setelah itu Mahkamah Agung menerbitkan SEMA 2/2023 yang meminta hakim tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat berbeda agama dan kepercayaan.

Praktik yang dikenal

Sebagian pasangan menikah di luar negeri. Pasal 56 UU 1/1974 menyatakan perkawinan di luar negeri sah bila dilakukan menurut hukum negara setempat dan tidak melanggar UU Perkawinan bagi warga negara Indonesia. Dalam waktu satu tahun setelah kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan didaftarkan di kantor pencatat. Namun kemungkinan pencatatan dan penilaian sahnya tetap dapat dipersoalkan, sehingga pasangan perlu berhati-hati.

Sebagian lain memilih salah satu pihak berpindah agama atau menundukkan diri pada hukum agama tertentu. Keputusan ini sangat pribadi dan bukan sesuatu yang layak diputuskan karena tekanan administrasi semata.

Akibat bila tidak tercatat

Contoh: Pak Andri dan Bu Maria berbeda agama dan menikah melalui upacara tanpa pencatatan negara. Ketika anak mereka akan didaftarkan sekolah, akta kelahiran hanya mencantumkan nama ibu. Mereka juga kesulitan membuktikan hubungan hukum saat Pak Andri meninggal. Nama dan kisah ini fiktif, tetapi masalah semacam ini lazim dihadapi pasangan yang tidak tercatat.

Perkawinan yang tidak tercatat dapat menyulitkan pembuktian status anak, hak waris, harta bersama, dan hak sebagai pasangan. Karena itu pasangan sebaiknya berkonsultasi sebelum memutuskan.

Hal yang perlu dipersiapkan sebelum berkonsultasi

Mengapa banyak pasangan bingung

Kebingungan muncul karena sumber aturannya berlapis: undang-undang perkawinan, aturan administrasi kependudukan, hukum agama, putusan pengadilan, dan surat edaran Mahkamah Agung. Setiap lapis membahas hal yang berbeda. Undang-undang berbicara tentang sah dan pencatatan, aturan administrasi berbicara tentang tata cara mencatat, sedangkan surat edaran berisi arahan bagi hakim dalam memeriksa permohonan.

Karena sifatnya terus berkembang, pasangan yang menghadapi situasi ini sebaiknya mencari informasi terbaru, mendengarkan nasihat tokoh agama masing-masing, dan berdiskusi dengan advokat atau notaris tentang konsekuensi hukum, terutama menyangkut anak, harta, dan warisan.

Dampak pada anak dan warisan

Status anak, nama orang tua dalam akta kelahiran, serta hak waris sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya pencatatan dan oleh agama yang menjadi dasar hukum waris. Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris pada dasarnya menghalangi hak waris, sedangkan KUH Perdata mengatur ahli waris secara berbeda. Pasangan dapat menyiapkan wasiat atau hibah sesuai batas yang diizinkan hukum, dengan bantuan notaris.

Bila pasangan sudah terlanjur menikah

Pasangan yang sudah menjalani perkawinan tanpa pencatatan dapat berkonsultasi tentang langkah yang tersedia sesuai agama dan situasinya, misalnya pencatatan setelah salah satu pihak menyesuaikan keyakinan atau jalur lain yang diizinkan hukum. Penting untuk tidak menghindar dari masalah, sebab bukti dan saksi paling mudah dikumpulkan sejak dini. Simpan pula dokumen penting anak seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan catatan sekolah.

Hal yang sering keliru

• Mengira menikah di luar negeri otomatis menyelesaikan seluruh masalah di Indonesia.
• Menganggap pencatatan sama dengan sahnya perkawinan menurut agama.
• Mengabaikan nasib anak, harta, dan warisan yang diatur hukum yang berbeda untuk tiap agama.

Dasar hukum

• UU 1/1974 Pasal 2 ayat 1 dan 2, Pasal 56
• KHI Pasal 40 huruf c, Pasal 44
• SEMA 2/2023

Dalam kategori yang sama

• Hak Asuh Anak di Bawah 12 Tahun: Aturan Umum dan Praktiknya
• Apakah Hak Asuh Gugur Bila Ibu Menikah Lagi?
• Hak Kunjung Anak Setelah Perceraian: Aturan dan Praktiknya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.