Hak Asuh Anak di Bawah 12 Tahun: Aturan Umum dan Praktiknya

Dasar hukumnya

Undang-Undang Perkawinan menyatakan bapak dan ibu tetap wajib memelihara dan mendidik anak semata-mata demi kepentingan anak. Bila terjadi perselisihan soal penguasaan anak, pengadilan memberi keputusan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sesudah itu, anak diberi kesempatan memilih antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.

Mengapa anak kecil umumnya bersama ibu

Anak yang masih kecil dianggap sangat membutuhkan pengasuhan dan kedekatan emosional dengan ibunya. Aturan itu mencerminkan pandangan bahwa ibu paling dekat dalam merawat bayi dan anak balita.

Namun ketentuan ini bukan hak mutlak. Hakim tetap memeriksa kondisi ibu, misalnya kesehatan, pekerjaan, perilaku, dan lingkungan tempat tinggal.

Ayah juga dapat berperan penuh dalam pengasuhan melalui hak bertemu dan kewajiban nafkah, meskipun anak tinggal bersama ibu.

Bila ibu dinilai tidak layak

Hak asuh dapat dialihkan bila ibu terbukti tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak walaupun biaya sudah dicukupi. Contohnya penelantaran, kekerasan, atau kondisi yang membahayakan anak. Pembuktiannya harus kuat dan hakim menilai secara hati-hati.

Contoh: Pak Rudi (fiktif) menggugat Bu Sinta (fiktif) agar hak asuh anak berusia tujuh tahun beralih kepadanya. Hakim memeriksa bukti dan melihat kondisi anak sebelum memutus. Alasan yang sekadar rasa tidak suka biasanya tidak cukup.

Ukuran utama adalah apa yang paling baik bagi anak.

Bagi pasangan non-Islam

Pasangan non-Islam menyelesaikan hak asuh di Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Aturan batas umur 12 tahun tidak muncul sebagai ketentuan baku, tetapi hakim juga memperhatikan usia anak dan kedekatannya dengan orang tua.

Prinsip kepentingan terbaik anak tetap menjadi pegangan utama.

Menyusun gugatan hak asuh

Tuliskan kondisi anak, riwayat pengasuhan, alasan mengapa Anda layak mengasuh, dan rencana akses bagi pihak lain. Lampirkan akta kelahiran, rapor, dan bukti kesehatan anak.

Sikap kooperatif dan memberi akses kepada pihak lain biasanya dinilai baik oleh hakim.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah ayah dapat menjadi pemegang hak asuh anak balita? Dapat, bila ada alasan kuat dan pembuktian yang meyakinkan, meski pada praktiknya tidak mudah.

Apakah hak asuh berarti memutus hubungan? Tidak. Anak tetap berhak berhubungan dengan kedua orang tuanya.

Hak asuh dan perwalian: dua hal berbeda

Hak asuh menyangkut siapa yang merawat anak sehari-hari. Perwalian menyangkut pengurusan hukum, seperti harta anak dan dokumen resmi. Keduanya dapat berada pada pihak berbeda, tergantung putusan.

Misalnya, ibu memegang hak asuh, tetapi persetujuan kedua orang tua tetap diperlukan untuk hal tertentu seperti paspor anak. Periksa bunyi putusan untuk mengetahui batas kewenangan masing-masing.

Mengubah putusan hak asuh di kemudian hari

Keadaan dapat berubah, misalnya pemegang hak asuh pindah jauh atau kondisinya memburuk. Pihak lain dapat mengajukan gugatan baru untuk mengubah pengasuhan dengan alasan kuat.

Pengadilan akan menimbang stabilitas hidup anak. Perubahan yang terlalu sering dianggap merugikan anak, sehingga alasan yang diajukan harus jelas dan didukung bukti.

Peran mediasi dalam hak asuh

Banyak perkara hak asuh dapat selesai lewat mediasi. Kesepakatan tentang tempat tinggal anak, jadwal bertemu, dan pembagian biaya dituangkan dalam akta perdamaian yang disahkan hakim.

Kesepakatan yang dibuat dengan kepala dingin sering lebih bertahan lama dibanding putusan yang dipaksakan, karena kedua orang tua merasa didengar. Anak pun lebih tenang bila orang tuanya tidak terus berperkara.

Hal yang sering keliru

• Mengira ibu pasti menang. Hakim menilai kepentingan anak dan keadaan nyata.
• Mengira hak asuh menghapus peran ayah. Hak bertemu dan nafkah tetap ada.
• Mengira umur 12 tahun otomatis memindahkan anak. Anak memilih, tetapi hakim tetap menimbang.

Dasar hukum

• KHI Pasal 105 huruf a dan b
• KHI Pasal 156 huruf a, b, c
• UU 1/1974 jo. UU 16/2019 Pasal 41 huruf a

Dalam kategori yang sama

• Mediasi dalam Perkara Perceraian: Alur dan Manfaatnya
• Membagi Harta Bersama Setelah Cerai: Berapa Porsinya?
• Membawa Anak ke Luar Negeri Tanpa Izin Orang Tua: Aturan Umum

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.