Membawa Anak ke Luar Negeri Tanpa Izin Orang Tua: Aturan Umum

Mengapa persetujuan penting

Anak berhak diasuh dan berhubungan dengan kedua orang tuanya. Membawa anak ke luar negeri tanpa sepengetahuan orang tua lain dapat memutus hubungan itu, apalagi bila disertai niat tidak kembali.

Selain itu, urusan dokumen perjalanan anak diatur oleh keimigrasian. Pembuatan paspor anak umumnya mensyaratkan dokumen seperti akta kelahiran, kartu keluarga, serta identitas dan kehadiran orang tua atau wali.

Setelah perceraian, kantor imigrasi dapat meminta salinan putusan atau penetapan untuk memastikan siapa yang berwenang.

Bila hak asuh sudah diputus

Pemegang hak asuh umumnya mengurus kebutuhan sehari-hari anak, tetapi hak asuh bukan izin untuk memisahkan anak dari orang tua lain. Keputusan penting seperti pindah negara sebaiknya dibicarakan, terlebih bila putusan memuat batasan.

Baca amar putusan dengan teliti. Bila ada klausul tentang izin bepergian, ikuti klausul itu. Bila tidak diatur, tanyakan kepada advokat apakah perlu penetapan pengadilan.

Contoh: Bu Farah (fiktif) pemegang hak asuh ingin membawa anaknya liburan ke luar negeri. Ia meminta izin tertulis dari Pak Galih (fiktif), menyertakan jadwal dan alamat, serta berjanji mengembalikan anak tepat waktu.

Risiko bila tanpa izin

Secara perdata, orang tua yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atau permohonan agar anak dikembalikan dan hak asuh ditinjau ulang. Perilaku membawa anak tanpa izin dapat memengaruhi penilaian hakim.

Secara pidana, ketentuan tentang membawa pergi anak dari kekuasaan orang tuanya atau penculikan anak dapat dipersoalkan. Pasal dan ancamannya perlu dicek bersama advokat karena KUHP baru telah berlaku.

Di luar negeri, penyelesaian lebih sulit karena melibatkan yurisdiksi negara lain.

Bagaimana bila anak sudah dibawa pergi

Segera kumpulkan bukti: putusan, paspor, tiket, dan percakapan. Hubungi advokat dan, bila perlu, otoritas keimigrasian atau kepolisian untuk meminta saran.

Perwakilan RI di luar negeri dapat membantu perlindungan warga negara. Indonesia, setahu penulis, belum menjadi pihak Konvensi Den Haag 1980 tentang penculikan anak antarnegara, sehingga penyelesaian lebih bertumpu pada hukum nasional dan diplomasi.

Tetap tenang dan hindari tindakan balasan yang dapat memperburuk keadaan.

Tips menghindari sengketa

Buat surat persetujuan bermeterai yang memuat tujuan, tanggal pergi dan pulang, alamat tinggal, serta kontak. Lampirkan salinan identitas pemberi izin.

Jika izin tidak diberikan tanpa alasan masuk akal, mintalah penetapan pengadilan atau jalur mediasi. Jalur formal lebih aman daripada nekat berangkat.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah liburan singkat tetap memerlukan izin? Paling aman iya, terutama bila hak asuh dipegang bersama atau putusan tidak jelas.

Apakah ayah tanpa hak asuh dapat membuat paspor anak? Biasanya perlu persetujuan pemegang hak asuh atau penetapan pengadilan.

Peran lembaga dan bantuan

Bila Anda khawatir pihak lain akan membawa anak keluar negeri, konsultasikan dengan advokat tentang kemungkinan meminta penetapan pengadilan atau langkah pencegahan lain. Jangan menyimpulkan sendiri bahwa pencegahan keberangkatan dapat dilakukan tanpa dasar hukum.

Dinas perlindungan anak dan lembaga bantuan hukum juga dapat membantu mengatur komunikasi antar orang tua. Kesepakatan yang tertulis dan disahkan hakim memberi dasar yang kuat bagi kedua belah pihak.

Bagi keluarga campuran kewarganegaraan, hubungi juga perwakilan negara asal pasangan untuk mengetahui prosedur di sana.

Bila perjalanan untuk pendidikan atau pindah tugas

Kepindahan jangka panjang, seperti sekolah atau penugasan kerja, lebih serius dibanding liburan. Hal ini sebaiknya dibahas sejak awal, dan bila tidak ada kesepakatan, diajukan ke pengadilan agar hakim menilai kepentingan terbaik anak.

Siapkan rencana yang menjamin anak tetap dapat berhubungan dengan orang tua lain, misalnya jadwal panggilan video dan kunjungan pada masa libur.

Hal yang sering keliru

• Mengira pemegang hak asuh bebas membawa anak ke mana saja. Putusan dan hak orang tua lain tetap relevan.
• Mengira izin lisan cukup. Izin tertulis jauh lebih aman.
• Mengira persoalan selesai bila anak sudah di luar negeri. Justru penyelesaiannya lebih rumit.

Dasar hukum

• UU 6/2011 tentang Keimigrasian
• UU 23/2002 jo. UU 35/2014 Pasal 14
• UU 1/1974 jo. UU 16/2019 Pasal 41

Dalam kategori yang sama

• Perwalian Anak Yatim: Aturan dan Pengelolaan Harta Anak
• Poligami: Syarat dan Izin Pengadilan menurut UU Perkawinan
• Rujuk Setelah Talak: Syarat dan Batas Waktunya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.