Hak Kunjung Anak Setelah Perceraian: Aturan dan Praktiknya

Dasar hukum hak bertemu anak

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa bila orang tua berpisah, anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, serta memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan pembiayaan dari keduanya.

Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan bahwa bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak setelah perceraian. Dengan demikian, hak bertemu bukan hadiah dari pemegang hak asuh, melainkan hak anak.

Dalam praktik peradilan, pengadilan semakin sering memperhatikan akses pihak yang tidak memegang hak asuh, tetapi rincian rumusannya perlu dicek.

Bagaimana mengatur jadwal

Jadwal yang baik jelas dan realistis: hari, jam, tempat penjemputan, serta pengaturan libur sekolah dan hari raya. Pertimbangkan jarak, sekolah, dan usia anak.

Untuk bayi dan balita, pertemuan lebih sering tetapi singkat biasanya lebih cocok. Untuk anak sekolah, akhir pekan dan sebagian libur dapat dijadwalkan lebih panjang.

Contoh: Pak Eko (fiktif) dan Bu Nina (fiktif) sepakat anak bertemu ayah setiap Sabtu pukul 09.00 sampai 17.00, dan libur sekolah dibagi dua. Kesepakatan ditulis dan ditandatangani, lalu disahkan hakim.

Bila akses dihalangi

Pertama, ajak bicara dan simpan bukti upaya Anda bertemu anak, seperti pesan singkat dan catatan penolakan. Bila perlu, gunakan mediator keluarga atau lembaga bantuan hukum.

Bila putusan sudah mengatur hak bertemu, pihak yang dihalangi dapat meminta bantuan pengadilan, misalnya melalui permohonan eksekusi. Pelaksanaannya terhadap anak lebih sensitif dibanding terhadap uang, sehingga pengadilan biasanya mengutamakan pendekatan persuasif.

Hindari tindakan sepihak seperti menjemput anak paksa karena dapat menimbulkan masalah hukum dan trauma bagi anak.

Pemegang hak asuh juga punya kewajiban

Pemegang hak asuh sebaiknya menjaga hubungan anak dengan pihak lain selama tidak membahayakan anak. Sikap menghalangi tanpa alasan sah dapat dinilai buruk oleh hakim bila hak asuh dipersoalkan kemudian.

Sebaliknya, pihak yang bertemu anak wajib menepati jadwal, menjaga keselamatan anak, dan mengembalikan anak tepat waktu.

Keselamatan anak sebagai batas

Hak bertemu dapat dibatasi bila ada bukti pertemuan membahayakan anak, misalnya kekerasan, penyalahgunaan zat, atau ancaman. Pembatasan umumnya berbentuk pertemuan yang diawasi atau di tempat tertentu, bukan pemutusan total.

Pembatasan hendaknya ditetapkan pengadilan atau disepakati tertulis, bukan diputuskan sendiri.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah hak bertemu bisa ditukar dengan nafkah? Tidak. Kewajiban nafkah dan hak bertemu berdiri sendiri.

Apakah kunjungan harus di rumah pemegang hak asuh? Tidak harus; tempat dapat disepakati asalkan aman bagi anak.

Apakah pertemuan virtual diakui? Bisa disepakati sebagai pelengkap, terutama bila berjauhan, tetapi tidak menggantikan pertemuan langsung.

Contoh klausul kesepakatan

Kesepakatan yang baik memuat hal-hal praktis. Misalnya: anak bertemu ayah setiap pekan kedua dan keempat, penjemputan dilakukan di rumah ibu, dan pembatalan diberitahukan paling lambat satu hari sebelumnya kecuali keadaan darurat. Kesepakatan juga dapat mengatur komunikasi telepon atau video pada jam tertentu.

Klausul seperti ini mengurangi salah paham. Bila kemudian terjadi sengketa, hakim atau mediator dapat melihat apa yang disepakati. Jika kedua pihak setuju, kesepakatan dapat dimintakan pengesahan sebagai akta perdamaian.

Peran keluarga besar dan lingkungan

Kakek, nenek, dan kerabat lain juga berarti bagi anak. Bila hubungan baik, mereka dapat membantu menjemput atau menemani anak sehingga pertemuan tidak menegangkan.

Namun jangan menjadikan keluarga besar alat tekanan. Tetaplah fokus pada kenyamanan anak, bukan pada kemenangan antar keluarga.

Menyikapi perasaan anak

Anak mungkin menolak bertemu karena marah, takut, atau sekadar canggung. Jangan langsung menyimpulkan ada pengaruh dari pihak lain. Beri waktu, mulai dengan pertemuan singkat di tempat yang nyaman, dan dengarkan perasaannya.

Bila penolakan berlangsung lama, konselor anak dapat membantu menilai penyebabnya dan menyarankan langkah yang aman.

Hal yang sering keliru

• Menahan nafkah karena akses ditolak. Dua hal itu terpisah.
• Menyembunyikan anak atau pindah tanpa kabar. Tindakan ini dapat dinilai merugikan anak.
• Mengandalkan kesepakatan lisan. Tulis dan sahkan agar kuat.

Dasar hukum

• UU 23/2002 jo. UU 35/2014 Pasal 14 ayat 2 huruf a
• UU 1/1974 jo. UU 16/2019 Pasal 41 huruf a
• KHI Pasal 156

Dalam kategori yang sama

• Membawa Anak ke Luar Negeri Tanpa Izin Orang Tua: Aturan Umum
• Memilih Ikut Ayah atau Ibu: Seberapa Penting Pendapat Anak?
• Menantu, Mertua, dan Hukum Tinggal Serumah

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.