Pembatalan Perjanjian karena Paksaan, Penipuan, atau Kekeliruan

Syarat sah perjanjian dan cacat kehendak

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebut empat syarat sah perjanjian: sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Dua syarat pertama disebut syarat subjektif, karena menyangkut orangnya. Dua syarat terakhir disebut syarat objektif, karena menyangkut isi perjanjian.

Kesepakatan harus diberikan secara bebas. Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan yang sah bila diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Keadaan ini disebut cacat kehendak, yaitu kehendak untuk menyepakati tidak murni.

Perbedaan penting: perjanjian yang cacat pada syarat subjektif tidak otomatis batal. Ia dapat dibatalkan, yaitu berlaku sampai ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif, misalnya sebabnya terlarang, batal demi hukum sejak awal. Artikel ini membahas yang pertama.

Tiga bentuk cacat kehendak

• Paksaan: ancaman yang membuat seseorang menyetujui sesuatu karena takut. Ancamannya harus nyata dan menimbulkan ketakutan yang wajar, misalnya ancaman kekerasan terhadap diri atau keluarga, atau ancaman membuka hal yang merugikan nama baik. Menurut KUH Perdata, paksaan dapat berasal dari pihak lawan maupun dari pihak ketiga.
• Penipuan: muslihat atau rangkaian kebohongan yang dipakai satu pihak sehingga pihak lain menyetujui sesuatu yang tidak akan disetujuinya bila mengetahui keadaan sebenarnya. Penipuan tidak dianggap ada begitu saja. Pihak yang mendalilkannya harus membuktikan.
• Kekeliruan atau kekhilafan: salah paham mengenai hal pokok dalam perjanjian, misalnya mengenai orang atau barang yang menjadi inti perjanjian. Tidak semua kesalahan dapat dijadikan alasan. Kesalahan yang menyangkut hal pokok, dan yang diketahui atau patut diketahui pihak lain, lebih mungkin diterima.

Ada pula konsep penyalahgunaan keadaan, atau misbruik van omstandigheden dalam bahasa Belanda. Maksudnya satu pihak memanfaatkan kondisi lemah pihak lain, misalnya kebutuhan mendesak atau ketergantungan. Konsep ini berkembang dalam praktik dan putusan, tetapi bukan jenis yang secara tegas disebut dalam Pasal 1321. Penerapannya bergantung penilaian hakim.

Perbedaan dengan wanprestasi dan pelanggaran lain

Cacat kehendak berbeda dari wanprestasi. Wanprestasi berarti pihak yang telah sah berjanji tidak menepati janjinya. Cacat kehendak berarti kesepakatannya sendiri bermasalah sejak lahir. Bila yang terjadi adalah wanprestasi, jalannya adalah somasi dan gugatan wanprestasi. Lihat gugatan wanprestasi langkah demi langkah.

Penipuan dalam arti perdata juga berbeda dari penipuan sebagai tindak pidana. Perdata mengejar pembatalan dan pemulihan keadaan. Pidana mengejar penghukuman pelaku. Keduanya bisa berjalan, tetapi tujuannya berbeda. Perbedaan unsur dibahas dalam artikel pasal penipuan dan penggelapan.

Batas waktu mengajukan pembatalan

Hukumonline, dengan mengutip Pasal 1454 KUH Perdata, menyebut bahwa kecuali undang-undang menentukan batas lebih pendek, tuntutan pembatalan dibatasi lima tahun. Menurut ketentuan itu, dalam hal paksaan, waktunya dihitung sejak paksaan berhenti. Dalam hal kekhilafan dan penipuan, waktunya dihitung sejak kekhilafan atau penipuan itu diketahui.

Ahli hukum perdata menyatakan bahwa perjanjian cacat kehendak itu tetap mengikat sampai dibatalkan. Bila pihak yang dirugikan tidak mengajukan pembatalan dalam batas waktu, atau menjalankan perjanjian seolah menyetujuinya, perjanjian itu dapat dianggap telah disetujui. Karena itu, jangan menunda setelah mengetahui keadaan sebenarnya. Periksa teks resmi untuk memastikan ketentuan yang berlaku pada kasus Anda.

Cara membuktikan

Beban membuktikan pada umumnya ada pada pihak yang mendalilkan. Bukti yang membantu:

1. Perjanjian itu sendiri, beserta draf dan perubahan.
2. Percakapan, surel, dan rekaman yang menunjukkan ancaman, janji palsu, atau keterangan menyesatkan.
3. Saksi yang mendengar atau melihat tekanan atau pernyataan tertentu.
4. Dokumen yang menunjukkan fakta sebenarnya, misalnya sertifikat yang berbeda dari yang dijanjikan.
5. Bukti kondisi pihak yang dirugikan, misalnya sedang sakit atau terdesak, bila mendalilkan penyalahgunaan keadaan.
6. Laporan polisi, bila ada unsur pidana.
7. Catatan waktu yang rapi, dari kapan tekanan atau penipuan terjadi dan kapan diketahui.

Bukti elektronik memerlukan penanganan tersendiri. Baca pembuktian bukti elektronik, chat, dan rekaman sebelum menyerahkannya.

Langkah praktis

1. Hentikan tindakan lanjutan yang dapat dianggap menyetujui perjanjian, misalnya melanjutkan pembayaran, tanpa berkonsultasi.
2. Catat kronologi selengkap mungkin: tanggal, tempat, siapa yang hadir, apa yang dikatakan.
3. Amankan bukti dan buat salinan. Simpan telepon dan akun yang berisi percakapan.
4. Hitung batas waktu. Tandai tanggal paksaan berhenti atau tanggal penipuan diketahui.
5. Kirim surat keberatan atau somasi yang menyatakan perjanjian dipersoalkan, bila dinilai tepat. Contohnya ada pada somasi yang jelas.
6. Coba penyelesaian damai atau mediasi bila memungkinkan.
7. Bila gagal, ajukan gugatan pembatalan ke pengadilan negeri, dengan advokat bila perlu.
8. Minta pengadilan sekaligus mengatur pengembalian, yaitu pihak yang sudah menerima sesuatu mengembalikannya.

Akibat pembatalan

Bila perjanjian dibatalkan, keadaan pada dasarnya dikembalikan seperti sebelum perjanjian dibuat. Uang yang sudah dibayar dikembalikan, barang yang sudah diserahkan dikembalikan. Pihak yang dirugikan dapat pula menuntut ganti rugi bila memenuhi syarat. Pihak ketiga yang beritikad baik dapat terlindungi dalam kondisi tertentu, misalnya pembeli yang tidak tahu masalah. Karena itu, bila objeknya tanah atau kendaraan, bertindaklah cepat sebelum objek dialihkan lagi.

Contoh: Pak Rudi dijanjikan bahwa sebuah ruko yang ia beli bebas sengketa. Ia menandatangani akta jual beli dan membayar uang muka. Dua bulan kemudian ia mengetahui ruko itu sedang berperkara, dan penjual mengetahuinya tetapi menyembunyikannya. Pak Rudi mencatat kapan ia mengetahui hal itu, mengumpulkan percakapan dan dokumen perkara, lalu mengirim surat keberatan. Karena penjual menolak, ia mengajukan gugatan pembatalan sebelum lewat batas waktu, dengan permintaan pengembalian uang muka.

Perjanjian di hadapan notaris

Perjanjian dalam akta notaris tidak otomatis kebal dari pembatalan. Kehadiran notaris menguatkan bukti bahwa para pihak menyatakan kehendaknya, tetapi tidak menghapus kemungkinan cacat kehendak. Pihak yang merasa ditekan sebaiknya menyampaikan keberatan sejak awal, misalnya kepada notaris sebelum penandatanganan, dan menyimpan buktinya. Peran notaris dalam kasus tertentu juga dapat dipersoalkan, dengan mekanisme tersendiri.

Perjanjian yang sebagian sudah dijalankan

Sering kali perjanjian sudah dijalankan sebagian sebelum pihak yang dirugikan menyadari masalahnya. Jangan panik, tetapi bertindaklah dengan hati-hati. Menjalankan perjanjian setelah mengetahui cacatnya tanpa keberatan dapat ditafsirkan sebagai persetujuan. Bila terpaksa melanjutkan sementara waktu, sampaikan keberatan tertulis dengan jelas, dan nyatakan bahwa kelanjutan itu tidak berarti menyetujui. Simpan bukti pengirimannya.

Contoh klausul dan sikap sebelum menandatangani

Pencegahan lebih murah daripada perkara. Beberapa kebiasaan baik sebelum menandatangani perjanjian:

1. Baca seluruh isi, termasuk lampiran dan bagian yang berhuruf kecil. Tanyakan hal yang tidak dipahami.
2. Minta janji penting dimasukkan ke dalam naskah perjanjian. Janji lisan sulit dibuktikan.
3. Periksa sendiri fakta penting, misalnya status sertifikat tanah, kepemilikan kendaraan, atau kondisi usaha yang dijual.
4. Jangan menandatangani saat dikejar waktu atau dalam tekanan. Mintalah tenggang untuk berpikir.
5. Bawa pendamping, misalnya anggota keluarga atau advokat, terutama untuk perjanjian bernilai besar.
6. Simpan salinan lengkap perjanjian beserta seluruh korespondensi.

Para pihak juga dapat memasukkan pernyataan bahwa masing-masing telah memberi keterangan yang benar dan lengkap mengenai hal pokok. Klausul seperti ini mempermudah pembuktian bila belakangan terbukti ada yang disembunyikan. Kedua pihak yang beritikad baik biasanya tidak keberatan dengan pernyataan semacam itu. Prinsip itikad baik dibahas pada itikad baik dalam perjanjian.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menunda hingga melewati batas waktu pembatalan.
• Mengandalkan janji lisan tanpa bukti tertulis.
• Mencampur gugatan wanprestasi dengan pembatalan tanpa memilih strategi.
• Tetap menerima manfaat perjanjian setelah mengetahui cacatnya.
• Menganggap setiap kesalahan kecil sebagai kekeliruan yang membatalkan.
• Tidak mengamankan objek perjanjian yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
• Menggugat tanpa menyiapkan bukti kronologi.
• Mengancam balik pihak lawan sehingga justru menimbulkan masalah pidana baru.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perjanjian yang ditandatangani karena terpaksa otomatis batal? Tidak. Perjanjian itu dapat dibatalkan, dan tetap berlaku sampai ada putusan. Anda perlu membuktikan paksaan yang memenuhi syarat dan bertindak dalam batas waktu.

Berapa lama batas waktu mengajukan pembatalan? Menurut kutipan Pasal 1454 KUH Perdata oleh Hukumonline, umumnya lima tahun, dihitung sejak paksaan berhenti atau sejak penipuan atau kekhilafan diketahui. Periksa teks resmi untuk keadaan khusus.

Apakah saya bisa melaporkan penipuan sekaligus menggugat pembatalan? Bisa, karena jalur pidana dan perdata punya tujuan berbeda. Namun konsultasikan strategi, karena langkah di satu jalur dapat berpengaruh pada jalur lain.

Ringkasan

• Kesepakatan harus bebas; paksaan, penipuan, dan kekhilafan membuatnya cacat (Pasal 1321 KUH Perdata).
• Perjanjian cacat kehendak dapat dibatalkan lewat putusan pengadilan, bukan batal otomatis.
• Pembatalan umumnya dibatasi lima tahun dengan titik hitung yang berbeda; periksa teks resmi.
• Beban membuktikan ada pada pihak yang mendalilkan.
• Pembatalan mengembalikan keadaan seperti semula.
• Bertindak cepat dan jangan menyetujui kelanjutan perjanjian tanpa keberatan tertulis.

Dasar hukum

• KUH Perdata, Pasal 1320 dan Pasal 1321 (syarat sah dan cacat kehendak)
• KUH Perdata, Pasal 1449 dan Pasal 1454 (tuntutan pembatalan dan batas waktunya, sebagaimana dikutip Hukumonline)

Baca juga

• Gugatan Wanprestasi Langkah demi Langkah: dari Somasi sampai Putusan
• Itikad Baik dalam Perjanjian: Mengapa Tidak Cukup Hanya Sesuai Tulisan
• Klausula Baku dalam Perjanjian: Yang Dilarang dan Cara Mengenalinya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.