Paten Karyawan: Siapa Pemilik Invensi yang Dibuat dalam Hubungan Kerja

Apa itu invensi dalam hubungan kerja dan siapa yang terkena

Invensi adalah penemuan di bidang teknologi yang dapat dipatenkan bila memenuhi syarat. Invensi dalam hubungan kerja berarti invensi yang dihasilkan oleh pekerja ketika menjalankan pekerjaannya, atau yang dibuat dengan memanfaatkan data, fasilitas, atau sumber daya dari tempat kerja. Syarat paten sendiri dibahas pada paten: syarat kebaruan dan pendaftaran.

Persoalan ini menyentuh banyak pihak:

• perusahaan dan pemberi kerja yang membiayai penelitian dan pengembangan;
• karyawan teknis, insinyur, peneliti, dan tenaga ahli;
• dosen dan peneliti di lembaga pendidikan atau instansi pemerintah;
• mitra kerja dan pekerja lepas yang diminta mengembangkan teknologi.

Sengketa biasanya muncul ketika karyawan keluar lalu mendaftarkan sendiri sesuatu yang ia kembangkan di perusahaan, atau ketika perusahaan mendaftarkan paten tanpa mencantumkan penemunya dan tanpa memberi imbalan.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menjelaskan siapa yang berhak atas paten. Pada dasarnya, yang berhak adalah inventor, yaitu orang atau beberapa orang yang menghasilkan invensi, atau pihak yang menerima hak itu dari inventor. Untuk hubungan kerja, undang-undang menetapkan pola berikut.

• Invensi lahir dari tugas pekerjaan. Bila invensi dihasilkan dalam hubungan kerja yang memang berkaitan dengan tugas pekerja, pemegang hak paten pada prinsipnya adalah pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
• Invensi tidak terkait tugas, tetapi memakai sumber daya perusahaan. Pemberi kerja juga dapat dianggap berhak bila invensi itu memakai data atau fasilitas di tempat kerja, kecuali diperjanjikan lain.
• Hak inventor tetap ada. Inventor tetap berhak dicantumkan namanya sebagai penemu, dan berhak memperoleh imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi dari invensi.
• Imbalan boleh dibayar dengan berbagai cara. Bentuknya dapat berupa sejumlah uang, persentase, bonus, saham, atau gabungan, sesuai kesepakatan. Bila tidak ada kesepakatan, pihak yang berkepentingan dapat menempuh penyelesaian.

Pasal-pasal rinci perlu dibaca pada teks resmi, termasuk ketentuan khusus untuk instansi pemerintah dan lembaga pendidikan. Pada perguruan tinggi negeri atau lembaga riset, ada aturan khusus tentang pembagian hasil yang perlu diperiksa.

Kapan invensi dianggap lahir dari tugas pekerjaan

Batas antara tugas dan hobi pribadi sering kabur. Beberapa penanda berikut membantu:

Tabel ini hanya gambaran umum. Fakta tiap kasus, termasuk isi kontrak, akan menentukan hasil akhirnya.

Imbalan bagi penemu

Imbalan merupakan titik rawan. Undang-undang memakai istilah imbalan yang layak, tanpa menyebut angka. Karena itu, kesepakatan tertulis sangat berguna. Beberapa pendekatan yang sering dipakai:

• bonus sekali bayar ketika paten diajukan atau diberikan;
• persentase tertentu dari pendapatan produk yang memakai paten;
• imbalan berjenjang yang naik bila produk sukses secara komersial;
• penghargaan nonuang, seperti promosi atau pelatihan, sebagai pelengkap, bukan pengganti.

Untuk menilai kelayakan, pertimbangkan manfaat ekonomi invensi, biaya riset yang ditanggung perusahaan, dan kontribusi nyata penemu. Imbalan yang jauh di bawah manfaat ekonomi dapat dipersoalkan.

Langkah praktis mengatur paten karyawan

1. Periksa perjanjian kerja. Cari klausul tentang kekayaan intelektual, hasil kerja, dan kerahasiaan. Bacaan pendukung: perjanjian kerahasiaan karyawan.
2. Tetapkan kebijakan internal. Perusahaan sebaiknya punya aturan tertulis tentang pelaporan invensi, penilaian, dan imbalan, dimasukkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.
3. Laporkan invensi sedini mungkin. Karyawan melaporkan secara tertulis kepada atasan atau bagian hukum, lengkap dengan tanggal dan uraian singkat.
4. Dokumentasikan kontribusi. Catat siapa mengerjakan apa. Bila ada beberapa penemu, tentukan urutan nama dan porsi kontribusi.
5. Sepakati imbalan. Tuangkan dalam dokumen tersendiri atau addendum kontrak, ditandatangani kedua pihak.
6. Ajukan permohonan paten. Pemohon adalah pihak berhak, dengan penemu tercantum sebagai inventor.
7. Dokumentasikan pengalihan. Bila hak dialihkan dari penemu ke perusahaan, buat akta atau surat pengalihan tertulis, dan catat bila diperlukan.
8. Atur kewajiban setelah berhenti bekerja. Cantumkan kewajiban kerahasiaan dan kerja sama menandatangani dokumen paten walau karyawan sudah keluar.

Biaya yang perlu dianggarkan: biaya permohonan paten, honorarium konsultan bila dipakai, serta imbalan penemu. Tarif resmi permohonan diatur pemerintah dan berubah dari waktu ke waktu.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan dasar tentang invensi dalam hubungan kerja relatif stabil sejak Undang-Undang Paten 2016. Beberapa hal tetap perlu diperhatikan:

• Undang-Undang Cipta Kerja, kini berlaku sebagai UU 6 Tahun 2023, mengubah sebagian ketentuan paten, terutama soal pelaksanaan paten. Aturan siapa berhak atas invensi karyawan tidak menjadi inti perubahan itu, tetapi tetap periksa teks resmi.
• Perjanjian kerja yang memuat klausul kekayaan intelektual perlu dibaca ulang setelah perusahaan mengubah kebijakan atau struktur. Lihat perjanjian kerja harus tertulis: isi dan bahasa.
• Hak cipta atas karya karyawan, termasuk program komputer, punya aturan terpisah. Lihat hak cipta karya karyawan.

Contoh klausul yang sebaiknya ada dalam kontrak

Agar aturan tidak sekadar teoritis, berikut unsur klausul yang lazim dimasukkan pemberi kerja dalam perjanjian kerja atau kebijakan internal. Isinya perlu disesuaikan dan ditelaah advokat.

• Definisi hasil kerja. Jelaskan bahwa invensi yang lahir dari tugas, atau yang memakai data dan fasilitas perusahaan, termasuk hasil kerja yang dilaporkan.
• Kewajiban pelaporan. Karyawan melaporkan invensi secara tertulis dalam jangka waktu tertentu.
• Pengalihan hak. Hak atas invensi dialihkan kepada perusahaan, dengan pengakuan atas hak penemu dicantumkan namanya.
• Imbalan. Bentuk, besaran atau rumus, serta waktu pembayaran.
• Kerja sama setelah berhenti. Penemu bersedia menandatangani dokumen yang diperlukan untuk permohonan paten.
• Kerahasiaan. Larangan mengungkapkan invensi sebelum perusahaan mengajukan permohonan.
• Pengecualian. Karya pribadi yang tidak terkait tugas dan tidak memakai sumber daya perusahaan tetap menjadi milik karyawan.

Bagi karyawan, klausul seperti ini patut dibaca teliti. Perhatikan apakah cakupan hasil kerja tidak terlalu luas, apakah imbalan jelas, dan apakah ada mekanisme bila perusahaan memutuskan tidak mendaftarkan paten. Dalam hal itu, bagi penemu sangat masuk akal meminta agar haknya dikembalikan atau dapat dimanfaatkan sendiri.

Sengketa tentang invensi karyawan sebaiknya diselesaikan lebih dulu lewat perundingan. Bila tidak berhasil, mediasi atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat ditempuh sesuai pokok masalahnya. Perselisihan murni mengenai hak paten dapat berujung pada gugatan perdata. Pembahasan jalur ini serupa dengan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase hubungan industrial.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang teknisi di pabrik pengolahan makanan ditugaskan memperbaiki sistem pengeringan. Ia merancang susunan ruang pengering yang menghemat energi, dikerjakan di jam kerja dengan alat pabrik. Perusahaan mengajukan permohonan paten dengan teknisi tercantum sebagai penemu. Mereka menyepakati bonus saat paten diberikan dan persentase kecil dari penghematan biaya selama beberapa tahun. Kesepakatan ditulis dalam addendum, sehingga tidak ada perselisihan ketika teknisi pindah kerja.

Contoh lain: Seorang karyawan bagian keuangan menggambar alat penyimpan alat tulis di rumah pada akhir pekan tanpa memakai fasilitas kantor. Karena tidak terkait tugas dan tidak memakai sumber daya perusahaan, ia dapat mengajukan permohonan sendiri, walau sebaiknya tetap memberi tahu atasan agar tidak ada salah paham.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah karyawan yang membuat invensi otomatis kehilangan haknya? Tidak sepenuhnya. Hak paten pada prinsipnya ada pada pemberi kerja untuk invensi terkait tugas, namun karyawan tetap berhak dicantumkan sebagai penemu dan menerima imbalan yang layak.

Bagaimana bila kontrak kerja tidak mengatur apa pun? Aturan dalam undang-undang berlaku sebagai dasar. Karena rincian imbalan tidak jelas, risiko sengketa lebih besar. Sebaiknya segera dibuat kesepakatan tertulis.

Apakah pekerja lepas atau kontraktor sama dengan karyawan? Tidak selalu. Hubungan kerja dan hubungan pesanan karya berbeda. Hak atas hasilnya sangat bergantung pada isi kontrak. Lihat kontrak freelance: hak cipta hasil kerja.

Apakah imbalan penemu wajib berupa uang? Undang-undang menyebut imbalan yang layak. Bentuknya dapat disepakati, tetapi uang paling jelas dan mudah dibuktikan.

Ringkasan

• Invensi yang lahir dari tugas pekerjaan pada prinsipnya menjadi hak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
• Penemu tetap berhak dicantumkan namanya dan memperoleh imbalan yang layak.
• Invensi di luar tugas yang memakai sumber daya perusahaan dapat diklaim pemberi kerja.
• Kontrak kerja, kebijakan internal, dan addendum imbalan mencegah sengketa.
• Periksa teks resmi dan aturan khusus untuk instansi pemerintah.

Dasar hukum

• UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Baca juga

• Paten: Syarat Kebaruan, Langkah Inventif, dan Cara Mendaftarkan Invensi

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.