Panduan Menyusun Perjanjian Pemegang Saham dan Klausul Keluar

Apa itu perjanjian pemegang saham dan siapa yang membutuhkannya

Perjanjian pemegang saham (shareholders agreement) adalah perjanjian tertulis antara para pemilik saham PT, kadang juga dengan PT itu sendiri. Isinya mengatur hubungan antarpemilik: bagaimana keputusan diambil, siapa yang boleh menjual saham, bagaimana bila investor baru masuk, dan bagaimana bila salah satu ingin keluar. Anggaran dasar mengikat PT dan semua pemegang sahamnya secara umum, sedangkan perjanjian pemegang saham mengikat para pihak yang menandatanganinya.

Kebutuhan terbesar muncul pada:

• usaha keluarga dengan beberapa saudara sebagai pemilik;
• perusahaan rintisan dengan pendiri dan investor;
• usaha patungan dua atau tiga mitra;
• PT yang akan menerima investor baru atau penambahan modal.

Pembahasan hak pemegang saham dasar ada pada RUPS dan hak pemegang saham. Untuk perubahan komposisi pemilik, bacalah pengalihan saham dan perubahan pengurus PT dan perubahan pemegang saham PT, jual beli saham.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Kerangka utamanya adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), yang telah mengalami perubahan melalui UU Cipta Kerja dan penetapannya, yaitu UU No. 6 Tahun 2023. Ide pokok yang relevan:

1. Perseroan adalah badan hukum dengan organ: rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris.
2. Pemegang saham pada umumnya bertanggung jawab terbatas pada saham yang dimilikinya.
3. Hak suara melekat pada saham, dan secara umum satu saham memberi satu suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain sesuai batas undang-undang.
4. Anggaran dasar boleh mengatur pembatasan pengalihan saham, misalnya hak mendahului bagi pemegang saham lain.
5. Perubahan anggaran dasar dan sejumlah tindakan penting memerlukan akta notaris dan pemberitahuan atau persetujuan melalui sistem administrasi badan hukum.
6. Perjanjian pemegang saham tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar. Bila bertentangan, anggaran dasar dan undang-undang yang dikedepankan terhadap pihak ketiga.

Dengan kata lain, perjanjian pemegang saham adalah lapisan kesepakatan antar-pemilik. Hal yang oleh undang-undang harus dimuat di anggaran dasar, atau yang menyangkut pihak ketiga, sebaiknya juga diselaraskan di anggaran dasar. Nomor pasal perlu diperiksa pada teks resmi sebelum dikutip.

Klausul pokok dan fungsinya

Hak suara dan keputusan penting

Banyak sengketa muncul karena satu pihak memegang saham mayoritas dan mengambil keputusan sendiri. Perjanjian dapat menetapkan daftar keputusan yang membutuhkan persetujuan lebih besar atau persetujuan pemegang saham tertentu, misalnya:

• perubahan anggaran dasar;
• penerbitan saham baru;
• penjualan aset penting atau perubahan bidang usaha;
• pinjaman besar atau pemberian jaminan;
• transaksi dengan pihak terafiliasi;
• pengangkatan atau pemberhentian direksi;
• pembubaran perseroan.

Ambang persetujuan harus selaras dengan batas undang-undang dan anggaran dasar. Periksa teks resmi dan tanyakan kepada notaris apa yang harus tercantum di anggaran dasar.

Pengalihan saham dan hak mendahului

Pengalihan saham bebas dapat membuat mitra yang tidak dikehendaki masuk. Karena itu perjanjian lazim memuat:

1. Masa tahan (lock-up): pemilik tidak boleh menjual saham selama jangka waktu tertentu.
2. Hak mendahului: sebelum menjual kepada pihak luar, pemilik menawarkan kepada pemegang saham lain dengan harga dan syarat yang sama.
3. Persetujuan: penjualan kepada pihak luar membutuhkan persetujuan pihak tertentu.
4. Pengecualian: pengalihan kepada keluarga inti atau perusahaan afiliasi dengan syarat tertentu.
5. Tata cara: pemberitahuan tertulis, masa menjawab, dan penutupan transaksi.

Pengalihan saham tetap membutuhkan akta pemindahan hak, pencatatan dalam daftar pemegang saham, dan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan. Langkahnya dijabarkan pada panduan perubahan pemegang saham di atas.

Deadlock dan klausul keluar

Deadlock adalah keadaan buntu ketika pemilik dengan hak suara seimbang tidak dapat sepakat. Perjanjian yang baik menyediakan tangga penyelesaian.

1. Rapat khusus di antara pemilik dengan jangka waktu pendek.
2. Mediasi oleh pihak netral yang disepakati.
3. Opsi akhir, misalnya salah satu pihak membeli saham pihak lain, penjualan seluruh perusahaan, atau pembubaran.

Klausul keluar mengatur bagaimana pemilik dapat keluar dengan tertib. Hal yang perlu ditulis jelas:

• pemicu keluar, misalnya kehendak sendiri, meninggal dunia, pelanggaran perjanjian, atau kebangkrutan;
• cara menilai saham, misalnya penilai independen atau rumus yang disepakati;
• siapa yang wajib atau berhak membeli;
• cara dan jadwal pembayaran;
• nasib jabatan direksi atau komisaris pihak yang keluar;
• larangan bersaing setelah keluar, dengan batas yang wajar.

Dalam usaha keluarga, tambahkan mekanisme untuk kematian pemegang saham dan hak ahli waris; lihat saham dan usaha keluarga saat pewaris meninggal. Untuk gambaran sengketa nyata, bacalah studi kasus sengketa antar pemegang saham CV keluarga.

Langkah praktis menyusun

1. Kumpulkan dokumen dasar: akta pendirian, anggaran dasar, daftar pemegang saham, dan perjanjian investasi.
2. Petakan pemilik, jumlah saham, dan kepentingan masing-masing, termasuk rencana investor baru.
3. Daftar skenario sengketa: pemilik ingin keluar, investor baru masuk, perbedaan pendapat soal dividen, kematian pemilik, dan pemilik bersaing.
4. Periksa anggaran dasar agar perjanjian tidak bertentangan dengannya.
5. Susun draf klausul, mulai dari yang paling rawan.
6. Nilai kewajaran: apakah hak minoritas dan mayoritas seimbang, dan apakah klausul dapat dilaksanakan.
7. Diskusikan dengan seluruh pihak, lalu revisi.
8. Libatkan notaris agar perjanjian dan anggaran dasar selaras. Perjanjian dapat berupa akta notaris atau surat di bawah tangan; akta memberi pembuktian lebih kuat.
9. Tanda tangani dan bagikan salinan kepada semua pihak.
10. Perbarui anggaran dasar bila ada ketentuan yang harus dimuat di sana, dan laporkan perubahan melalui sistem administrasi badan hukum.
11. Tinjau perjanjian secara berkala, misalnya setiap ada putaran investasi.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

UU Cipta Kerja menambahkan kategori usaha baru, yaitu perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil, dan penetapannya sebagai UU No. 6 Tahun 2023 melanjutkan perubahan itu. Perseroan perorangan hanya memiliki satu pendiri, sehingga perjanjian pemegang saham tidak relevan sampai ada pemilik tambahan. Administrasi badan hukum berlangsung secara elektronik, dan kementerian yang menangani urusan hukum telah berganti nama. Periksa situs resmi sebelum mengurus.

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026. Dalam konflik antar-pemilik, dugaan penggelapan atau pemalsuan dapat berubah menjadi laporan pidana. Hukum acaranya mengikuti KUHAP baru; periksa teks resmi dan pengumuman instansi.

Kesalahan umum

Contoh: Tiga mitra fiktif, Rudi, Sinta, dan Toni, mendirikan PT dengan komposisi saham 40, 40, dan 20 persen. Mereka membuat perjanjian pemegang saham yang mengatur keputusan penting, hak mendahului, dan klausul keluar dengan penilaian oleh penilai independen. Dua tahun kemudian Toni ingin keluar. Karena aturannya sudah ada, Rudi dan Sinta membeli saham Toni sesuai penilaian tanpa konflik panjang. Kisah ini fiktif dan tidak menjamin hasil.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perjanjian pemegang saham harus berupa akta notaris? Tidak wajib, tetapi akta notaris memberi pembuktian yang kuat. Perubahan yang harus masuk anggaran dasar tetap memerlukan akta.

Apakah perjanjian ini mengikat PT? Mengikat para pihak yang menandatangani. Agar PT juga terikat, PT dapat menjadi pihak atau ketentuan dimuat di anggaran dasar.

Apakah pemegang saham minoritas dapat dipaksa menjual? Hanya bila ada dasar yang sah, misalnya klausul drag-along yang disepakati dan tidak bertentangan dengan hukum. Perlindungan minoritas dalam UU PT perlu diperiksa pada teks resmi.

Bagaimana bila pihak melanggar perjanjian? Pihak lain dapat menuntut sesuai klausul, termasuk ganti rugi atau penyelesaian sengketa sesuai forum yang dipilih.

Ringkasan

• Perjanjian pemegang saham melengkapi anggaran dasar dengan aturan antar-pemilik.
• Klausul pokok: hak suara, pengalihan saham, dilusi, deadlock, dan keluar.
• Selaraskan dengan UU PT dan anggaran dasar; libatkan notaris.
• Atur penilaian saham dan pembayaran sejak awal.
• Hindari templat asing yang tidak disesuaikan dan klausul yang tidak dipahami.
• Periksa teks resmi terbaru sebelum mengutip pasal atau mengubah anggaran dasar.

Dasar hukum

• UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Baca juga

• RUPS dan Hak Pemegang Saham: Kuorum, Pemanggilan, dan Perlindungan Minoritas
• Jual Beli Saham PT dan Perubahan Pengurus: Akta, RUPS, dan Pelaporan
• Panduan Perubahan Pemegang Saham PT Melalui Jual Beli Saham
• Studi Kasus: Dua Saudara Pendiri CV Berselisih soal Pembagian Laba
• Studi Kasus: Pendiri Startup Keberatan Sahamnya Terdilusi Investor

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.