Panduan Menyusun Perjanjian Kerja Sama Usaha dengan Bagi Hasil

Apa itu perjanjian kerja sama usaha bagi hasil

Perjanjian kerja sama usaha bagi hasil adalah kesepakatan dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dan membagi hasilnya menurut rumus tertentu. Di hukum Indonesia, bentuk dasarnya ada dalam persekutuan perdata, yaitu perjanjian di mana dua orang atau lebih memasukkan sesuatu (uang, barang, atau tenaga) dengan maksud membagi keuntungan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1618 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Praktik modern juga mengenal perjanjian kemitraan, investasi, dan bagi hasil berbasis syariah.

Siapa yang terkena? Pemilik modal dan pengelola usaha, rekan sesama pengusaha kecil, keluarga yang berbisnis bersama, serta investor perorangan yang menaruh dana pada usaha orang lain.

Penting dibedakan dari perjanjian utang piutang. Dalam bagi hasil, pemodal ikut menanggung risiko usaha. Dalam utang piutang, peminjam wajib mengembalikan pokok apa pun hasil usahanya. Garis ini sering kabur, sehingga sengketa muncul. Contoh kasus ada di investasi bagi hasil usaha warung merugi.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Kebebasan berkontrak berlaku: para pihak bebas menyusun isi perjanjian asal memenuhi syarat sah di Pasal 1320 KUHPerdata (sepakat, cakap, objek tertentu, sebab yang halal) dan tidak melanggar hukum. Beberapa prinsip yang relevan:

• Setiap pihak harus memasukkan sesuatu: uang, barang, atau tenaga.
• Pembagian untung dan rugi harus ada. Klausul yang membuat salah satu pihak menikmati seluruh untung dan bebas dari seluruh rugi dikenal sebagai perjanjian singa dan dilarang dalam persekutuan perdata. Periksa teks resmi KUHPerdata mengenai larangan ini.
• Bila tidak ada kesepakatan lain, pembagian biasanya sebanding dengan kontribusi.
• Kerja sama tidak selalu menimbulkan badan hukum. Bila Anda ingin melindungi harta pribadi, pertimbangkan membentuk badan usaha seperti perseroan terbatas atau CV (commanditaire vennootschap).
• Usaha di bidang tertentu mensyaratkan izin. Perjanjian tidak menggantikan izin.

Jika bagi hasil mengambil bentuk penghimpunan dana dari publik secara luas, ia bisa masuk ranah pengawasan sektor keuangan. Untuk kerja sama kecil antarpribadi, ketentuan itu umumnya tidak terkait, tetapi bila Anda mengajak banyak orang berinvestasi, tanyakan dulu ke advokat atau OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Dokumen yang perlu disiapkan

Langkah menyusun perjanjian

1. Tulis tujuan usaha. Jenis usaha, lokasi, dan jangka waktu kerja sama.
2. Tentukan peran. Siapa pemodal, siapa pengelola, siapa yang mengambil keputusan harian.
3. Hitung modal. Tulis jumlah setoran, tanggal, dan bentuknya. Tenaga atau keahlian bisa dinilai dengan angka kesepakatan.
4. Tentukan rumus bagi hasil. Persentase dari laba bersih atau dari pendapatan kotor? Definisikan "laba bersih" secara jelas: pendapatan dikurangi biaya apa saja.
5. Tentukan rugi. Siapa menanggung dan batasnya. Misalnya pemodal menanggung rugi sebatas modal, pengelola menanggung rugi bila akibat kelalaiannya.
6. Atur pelaporan. Laporan bulanan, akses ke buku dan rekening, hak audit sederhana.
7. Atur pengambilan keputusan. Keputusan yang butuh persetujuan bersama, misalnya meminjam uang, membeli aset, atau menambah modal.
8. Atur pembagian dan pembayaran. Periode bagi hasil, tanggal, dan cara pembayaran.
9. Atur berakhirnya kerja sama. Jangka waktu, pemutusan sepihak, dan pembagian aset.
10. Atur penyelesaian sengketa. Musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan.
11. Tanda tangan bermeterai. Pertimbangkan akta notaris untuk nilai besar.

Klausul yang paling sering menjadi sumber sengketa

Definisi hasil. Hasil kotor tidak sama dengan hasil bersih. Tulis apa saja yang boleh dikurangkan sebagai biaya: bahan, gaji, sewa, listrik, penyusutan, dan gaji pengelola.

Gaji pengelola. Apakah pengelola digaji selain bagi hasil? Jika tidak, tulis. Jika ya, tulis jumlahnya dan apakah dikurangkan sebelum laba dihitung.

Aset yang dibeli dari modal. Milik siapa saat kerja sama berakhir? Tulis dibagi, dijual, atau diambil salah satu pihak dengan harga tertentu.

Penarikan modal. Boleh atau tidak menarik modal di tengah jalan, dan dengan pemberitahuan berapa lama.

Rugi karena kelalaian. Bedakan rugi karena pasar dari rugi karena kecurangan atau kelalaian berat pengelola.

Non-persaingan. Apakah salah satu pihak boleh membuka usaha sejenis. Jangan membuat larangan terlalu luas.

Kerahasiaan. Resep, daftar pelanggan, dan data keuangan.

Perbedaan bentuk kerja sama yang sering dipilih

Pemilihan bentuk menyesuaikan nilai modal, risiko usaha, dan rencana pertumbuhan. Untuk usaha kecil yang baru mencoba, perjanjian tertulis yang baik sudah banyak membantu, lalu ditingkatkan menjadi badan usaha ketika usaha tumbuh. Konsultasikan kepada notaris atau advokat untuk pilihan yang paling cocok.

Pelaporan dan pencatatan yang sederhana tetapi efektif

Banyak kerja sama kecil gagal bukan karena rugi, tetapi karena tidak ada catatan. Pencatatan tidak perlu rumit. Cukup tiga hal.

1. Buku kas harian atau berkas lembar kerja. Semua uang masuk dan keluar dicatat, lengkap dengan tanggal dan bukti.
2. Rekening khusus usaha. Pendapatan masuk ke sana dan pengeluaran keluar dari sana. Hindari memakai rekening pribadi.
3. Laporan bulanan ringkas. Isinya pendapatan, biaya, laba, bagian masing-masing, dan sisa kas. Kirim ke semua mitra, minta tanggapan, dan simpan.

Dengan cara ini, perhitungan bagi hasil bisa dilakukan tanpa pertengkaran. Bila terjadi perselisihan, catatan itu menjadi bukti. Hak mitra untuk melihat buku dan rekening sebaiknya tertulis, termasuk bahwa permintaan dijawab dalam jangka waktu tertentu.

Menambah modal, menambah mitra, dan mengganti pengelola

Usaha berkembang, kebutuhan berubah. Perjanjian yang baik mengantisipasinya.

• Tambah modal. Apakah semua mitra wajib ikut? Bila satu pihak menambah modal sendiri, bagaimana proporsinya berubah? Tulis rumus.
• Mitra baru. Siapa yang menyetujui dan bagaimana bagian mitra lama berubah.
• Mengganti pengelola. Alasan yang membolehkan, proses pemberitahuan, dan serah terima dokumen serta akses rekening.
• Meninggalnya salah satu mitra. Apakah kerja sama berakhir atau dilanjutkan oleh ahli waris. Pasal tentang berakhirnya persekutuan dalam KUHPerdata mengatur hal tertentu, tetapi para pihak dapat membuat aturan sendiri. Kaitkan dengan hukum waris yang berlaku bagi keluarga masing-masing.

Mengakhiri kerja sama dengan tertib

Bagian paling sering diabaikan adalah cara keluar. Tulis langkah berikut dalam perjanjian.

1. Alasan berakhir: jangka waktu habis, tujuan tercapai, kesepakatan bersama, atau pelanggaran berat.
2. Pemberitahuan tertulis dan masa transisi.
3. Penyusunan laporan akhir dan penghitungan laba rugi.
4. Penjualan atau pembagian aset, dan penyelesaian utang usaha lebih dulu.
5. Pengembalian sisa modal sesuai urutan yang disepakati.
6. Pernyataan penyelesaian bahwa para pihak tidak memiliki tuntutan lain.

Bila hubungan sudah buruk, jangan membiarkan usaha berjalan tanpa keputusan karena utang usaha akan terus tumbuh. Pertimbangkan mediasi lebih dulu, lalu pengadilan sebagai jalan terakhir. Pembahasan jalur sengketa ada di wanprestasi dan somasi.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan persekutuan dalam KUHPerdata relatif stabil. Yang berubah adalah ekosistem usaha: perizinan berusaha kini melalui sistem elektronik terintegrasi, dan UU Cipta Kerja dalam bentuk UU 6/2023 memperkenalkan kemudahan bagi usaha mikro dan kecil, misalnya bentuk perseroan perorangan. Detail syaratnya perlu diperiksa pada teks resmi. Perjanjian kerja sama bisnis dari pihak asing terkait ketentuan penanaman modal yang tersendiri. Pembahasan umum ada di MoU dan perjanjian kerja sama dan kerja sama tanpa akta.

Kesalahan umum

Contoh: Dua teman membuka kedai kopi. Satu menyetor modal, satu mengelola. Perjanjian mereka menetapkan pemodal mendapat bagian dari laba bersih bulanan, pengelola mendapat gaji tetap sebelum laba dihitung, dan keduanya wajib menyimpan seluruh pendapatan dalam satu rekening usaha. Laporan dibuat tiap bulan dan dibahas bersama. Setelah setahun, pengelola ingin membeli mesin baru. Karena perjanjian menyebut pembelian aset di atas batas tertentu perlu persetujuan bersama, mereka berunding dulu. Saat kerja sama berakhir, aset dibagi sesuai rumus yang ditulis sejak awal.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perjanjian bagi hasil harus dengan akta notaris? Tidak wajib. Perjanjian tertulis bermeterai sah. Akta notaris disarankan bila modal besar atau melibatkan aset penting.

Apa bedanya dengan utang? Dalam utang, peminjam wajib mengembalikan pokok. Dalam bagi hasil, pemodal ikut menanggung kemungkinan rugi. Jika perjanjian menjamin pokok kembali utuh, pengadilan bisa menilai hakikatnya utang.

Bagaimana jika pengelola menyalahgunakan dana? Kumpulkan bukti, kirim teguran tertulis, dan pertimbangkan gugatan perdata. Dalam kasus tertentu bisa berimplikasi pidana (misalnya penggelapan, di KUHP baru Pasal 486); periksa teks resmi.

Apakah pemodal bertanggung jawab atas utang usaha? Tergantung bentuk usaha. Dalam persekutuan sederhana tanggung jawab bisa pribadi. Badan usaha berbadan hukum memberi pemisahan harta, tetapi dengan syarat tertentu. Konsultasikan kepada advokat.

Ringkasan

• Bagi hasil berarti berbagi untung dan rugi; berbeda dari utang piutang.
• Tulis peran, modal, rumus laba, pelaporan, keputusan bersama, dan keluar dari kerja sama.
• Definisikan "laba" dan komponen biaya secara jelas.
• Pisahkan rekening usaha dan pribadi.
• Pilih bentuk badan usaha bila ingin melindungi harta pribadi.

Dasar hukum

• KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) tentang persekutuan perdata
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• MoU dan Perjanjian Kerja Sama: Perbedaan, Kekuatan Mengikat, dan Klausul Penting
• Kerja sama usaha tanpa akta: yang tetap harus ditulis
• Studi Kasus: Investor Kecil Menuntut Modal Kembali Saat Warung Bagi Hasil Merugi
• Studi Kasus: Kerja Sama Reseller Hanya Lisan, Lalu Berselisih
• Panduan Menyusun Perjanjian Utang Piutang dan Pengakuan Utang yang Kuat

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.