Panduan Mengajukan PKPU atau Permohonan Pailit: Tahapan Umum

Apa itu PKPU dan pailit, dan siapa yang terkena

Kepailitan adalah sita umum atas seluruh harta debitur untuk dibagi kepada para kreditur di bawah pengawasan hakim. Pengurusannya dilakukan oleh kurator. PKPU adalah kesempatan bagi debitur untuk menawarkan rencana perdamaian kepada kreditur sehingga utang dapat dibayar bertahap tanpa harta dilikuidasi. PKPU juga dapat diminta oleh kreditur.

Pihak yang bisa terkena meliputi perseorangan, perseroan terbatas, CV, dan badan usaha lain, serta pemilik atau pengurus yang terlibat dalam pengelolaan utang. Kreditur yang terkena adalah bank, pemasok, pekerja yang belum dibayar upahnya, dan pihak lain yang punya tagihan. Dasar umumnya adalah UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pembaca dapat membandingkan konsep dasarnya di PKPU dan pailit, dasar dan syarat permohonan pailit.

Aturan yang berlaku dengan bahasa sehari-hari

Beberapa ketentuan pokok menurut UU 37/2004:

• Debitur dapat dinyatakan pailit bila memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.
• Permohonan pailit atau PKPU diajukan ke pengadilan niaga, yaitu bagian dari pengadilan negeri yang ditunjuk. Wilayah hukumnya mengikuti tempat kedudukan debitur. Untuk debitur di wilayah Malang, perlu diperiksa pengadilan niaga mana yang berwenang menurut ketentuan wilayah yang berlaku.
• Permohonan harus diajukan melalui advokat; pemohon tidak bisa mengajukannya sendiri tanpa kuasa.
• Pembuktian dilakukan secara sederhana: cukup terbukti ada utang jatuh tempo dan dua kreditur. Sengketa rumit tentang sah tidaknya utang pada umumnya bukan tempat penyelesaiannya.
• Putusan pailit dapat diajukan kasasi langsung ke Mahkamah Agung, tanpa banding. Lihat kasasi putusan pailit.
• Putusan pailit menyebabkan debitur kehilangan hak mengurus hartanya, yang dialihkan kepada kurator. Penjelasannya ada di akibat putusan pailit bagi harta dan pekerjaan debitur.

UU 37/2004 juga memuat batas waktu tertentu bagi pengadilan memutus dan bagi proses PKPU. Angka tenggat persis perlu dibaca pada teks resmi, karena tenggat yang salah dapat menggugurkan hak.

Perbedaan PKPU dan pailit

PKPU kerap dipilih debitur yang masih punya prospek usaha namun sedang kekurangan arus kas. Kreditur kadang memilih PKPU karena membuka forum negosiasi dan verifikasi tagihan. Pembahasan khusus ada di proses PKPU sementara dan tetap dan PKPU untuk usaha kecil.

Dokumen yang perlu disiapkan

Untuk pemohon (debitur atau kreditur), dokumen umumnya mencakup:

• Surat kuasa kepada advokat dan kartu advokat serta berita acara sumpahnya.
• Identitas atau legalitas pemohon dan termohon: akta pendirian, pengesahan badan hukum, nomor induk berusaha.
• Bukti adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih: perjanjian, faktur, surat pengakuan utang, bukti pengiriman, dan teguran tertulis.
• Bukti adanya kreditur lain, minimal satu, beserta jumlah tagihannya.
• Surat teguran (somasi) dan bukti penerimaannya, bila ada.
• Untuk debitur yang memohon PKPU: daftar utang dan kreditur, daftar harta, laporan keuangan, dan rancangan perdamaian bila sudah ada.
• Persetujuan pihak tertentu bila diharuskan oleh anggaran dasar atau undang-undang sektoral. Debitur seperti bank, perusahaan efek, dan asuransi dimohonkan oleh lembaga berwenang sektor itu.

Langkah praktis: gambaran tahapan umum

1. Periksa syarat. Pastikan ada dua kreditur atau lebih, utang jatuh tempo, dan bukti kuat. Hitung juga biaya dan risiko, sebab perkara ini mahal dan berdampak besar.
2. Kirim somasi bila belum. Teguran tertulis memperlihatkan bahwa utang sudah ditagih. Lihat somasi yang jelas.
3. Pilih jalur. Kreditur menimbang pailit atau PKPU. Debitur menimbang apakah mengajukan PKPU sendiri atau berunding di luar pengadilan.
4. Susun permohonan bersama advokat dan daftarkan ke pengadilan niaga yang berwenang.
5. Hadiri pemeriksaan. Pengadilan memanggil para pihak. Pembuktian sederhana dilakukan, dan majelis hakim memutus dalam tenggat yang diatur undang-undang.
6. Putusan. Dalam PKPU, pengadilan menetapkan PKPU sementara, menunjuk hakim pengawas dan pengurus, lalu dapat berlanjut ke PKPU tetap. Dalam pailit, pengadilan menunjuk kurator dan hakim pengawas.
7. Pendaftaran dan verifikasi tagihan. Kreditur mendaftarkan tagihan beserta bukti. Rapat verifikasi menentukan tagihan yang diakui. Baca rapat verifikasi utang.
8. Perundingan perdamaian. Debitur menyampaikan rencana perdamaian. Persetujuan kreditur harus memenuhi syarat jumlah dan nilai tagihan menurut undang-undang. Bila disetujui, pengadilan mengesahkan melalui homologasi. Lihat perdamaian dalam PKPU.
9. Pemberesan. Bila perdamaian gagal atau debitur dipailitkan, kurator menjual harta dan membagi hasilnya menurut urutan kreditur: separatis, preferen, dan konkuren. Penjelasannya ada di kreditur preferen, separatis, dan konkuren.
10. Upaya hukum. Kasasi bagi putusan pailit, dan peninjauan kembali dalam keadaan tertentu.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (UU 37/2004) belum diganti dan tetap menjadi dasar utama. Yang berubah terutama konteksnya. Pertama, perkara pidana yang berkaitan dengan utang, misalnya penipuan atau penggelapan, kini mengacu pada KUHP baru (UU 1/2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026, dan tata cara beracara pidananya mengikuti KUHAP baru (UU 20/2025). Kedua, urutan prioritas pembayaran upah pekerja dalam kepailitan dan hak yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi di bidang ketenagakerjaan perlu dicek pada peraturan terbaru. Ketiga, Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026 belum berlaku efektif, dan naskah resminya perlu dicermati karena dapat menyentuh hak pekerja saat perusahaan pailit.

Kesalahan umum

Contoh: PT Cahaya Mebel (nama fiktif) berutang kepada dua pemasok kayu dan sebuah bank. Pemasok A telah mengirim somasi tiga kali, dan utangnya jatuh tempo empat bulan lalu. Pemasok A dan Pemasok B berunding, lalu memutuskan mengajukan PKPU melalui advokat. Pengadilan menetapkan PKPU sementara dan menunjuk pengurus. Para kreditur mendaftarkan tagihan, dan PT Cahaya Mebel mengajukan rencana pembayaran bertahap. Sebagian besar kreditur menyetujuinya, dan pengadilan mengesahkannya.

Peran kurator dan pengurus

Dalam kepailitan, kurator mengurus dan membereskan harta pailit. Dalam PKPU, pengurus mendampingi debitur dan membantu proses verifikasi serta perundingan. Keduanya diawasi hakim pengawas yang ditunjuk pengadilan. Kurator berhak memeriksa dokumen debitur, mencatat harta, menagih piutang debitur, dan menjual aset. Debitur wajib bersikap terbuka dan menyerahkan data yang diminta.

Kreditur sebaiknya berkomunikasi dengan kurator secara tertulis, menyerahkan bukti tagihan yang jelas, dan menghadiri rapat. Pekerja yang belum dibayar upahnya juga kreditur, dengan kedudukan tertentu menurut hukum. Pelajari peran kurator dan pengurus dan perusahaan pailit dan nasib upah pekerja.

Alternatif sebelum menempuh pengadilan niaga

Pengadilan niaga bukan satu-satunya jalan. Debitur dan kreditur dapat lebih dulu menempuh perundingan restrukturisasi di luar pengadilan: penjadwalan ulang, pengurangan bunga, perpanjangan tenor, atau penukaran utang dengan aset. Kesepakatan seperti ini sebaiknya ditulis dalam perjanjian perdamaian yang jelas. Untuk utang yang nilainya kecil, gugatan sederhana dapat lebih hemat. Untuk sengketa utang yang dipersoalkan sah tidaknya, gugatan perdata biasa lebih tepat daripada permohonan pailit. Pertimbangkan pula mediasi sebagaimana dijelaskan di mediasi bisnis dan alternatif penyelesaian sengketa. Pilihan jalur yang tepat menghemat waktu, biaya, dan hubungan dagang.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pemohon harus memakai advokat? Ya. Menurut UU 37/2004 permohonan diajukan melalui advokat. Karena itu persiapan dokumen sebaiknya dikerjakan bersama advokat sejak awal.

Apakah PKPU berarti utang dihapus? Tidak. PKPU memberi waktu dan menata ulang pembayaran melalui perdamaian. Utang tetap harus dibayar sesuai rencana yang disahkan.

Apakah hanya perusahaan yang bisa dipailitkan? Tidak. Perseorangan juga dapat, walaupun lebih jarang. Lihat pailit pribadi dan utang menumpuk.

Apakah kreditur bisa langsung ke pailit tanpa menagih lebih dulu? Secara hukum syaratnya adalah utang jatuh tempo dan dapat ditagih serta ada dua kreditur. Dalam praktik, bukti penagihan tertulis sangat membantu.

Ringkasan

• Pailit membagi harta debitur lewat kurator; PKPU memberi ruang perdamaian agar usaha dapat terus berjalan.
• Syarat pokok: dua kreditur atau lebih dan sedikitnya satu utang jatuh tempo yang dapat ditagih; permohonan diajukan lewat advokat ke pengadilan niaga.
• Siapkan bukti utang, bukti kreditur lain, legalitas, dan daftar harta.
• Tahapan: permohonan, putusan, verifikasi tagihan, perdamaian atau pemberesan, upaya hukum.
• Periksa tenggat dan syarat pada teks resmi UU 37/2004 sebelum bertindak.

Dasar hukum

• UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (jaminan umum atas harta debitur)

Baca juga

• PKPU dan Pailit: Dasar Penyelesaian Utang Usaha
• Proses PKPU: Tahapan dari PKPU Sementara sampai PKPU Tetap dan Rencana Perdamaian
• Kurator dan Pengurusan Harta Pailit: Tugas, Wewenang, dan Hak Debitur
• Syarat Permohonan Pailit: Dua Kreditur, Utang Jatuh Tempo, dan Pengadilan Niaga
• Kreditur Preferen, Separatis, dan Konkuren dalam Pailit: Urutan Dibayar

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.