Memilih Bentuk Usaha: CV, PT, atau Perorangan untuk Pemula

Mengapa bentuk usaha penting

Bentuk usaha adalah "wadah hukum" tempat kegiatan usaha dijalankan. Wadah ini menjawab pertanyaan penting. Siapa pemilik usaha? Siapa yang menandatangani kontrak? Bila usaha berutang, apakah harta pribadi pemilik ikut terancam?

Kesalahan memilih wadah baru terasa ketika masalah datang. Pemilik usaha perorangan yang digugat vendor bisa kehilangan tabungan pribadi. Sebaliknya, pendiri yang memilih bentuk terlalu rumit membayar biaya dan kewajiban administrasi yang sebenarnya belum diperlukan.

Pilihan yang paling umum ada empat:

• usaha perorangan (tanpa badan usaha terpisah);
• CV atau Commanditaire Vennootschap, yaitu persekutuan komanditer;
• PT atau Perseroan Terbatas;
• PT perorangan, yaitu PT yang didirikan satu orang untuk usaha mikro dan kecil.

Usaha perorangan

Usaha perorangan adalah usaha yang dijalankan atas nama pribadi. Contohnya warung, toko online, atau jasa servis yang dikelola sendiri. Tidak ada akta pendirian di notaris. Pemilik cukup mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Kelebihannya jelas: murah, cepat, dan sederhana. Kekurangannya juga jelas: harta usaha dan harta pribadi tidak terpisah. Bila usaha berutang atau digugat, seluruh harta pribadi pemilik dapat menjadi jaminan pelunasan. Bentuk ini cocok untuk usaha sangat kecil dengan risiko rendah, misalnya penjualan eceran tanpa kontrak besar.

CV (persekutuan komanditer)

CV didirikan oleh minimal dua orang. Ada dua jenis peran:

• Sekutu aktif (komplementer), yang mengurus usaha dan bertanggung jawab sampai harta pribadi.
• Sekutu pasif (komanditer), yang hanya menyetor modal dan tanggung jawabnya terbatas pada modal yang disetor.

CV pada umumnya didirikan dengan akta notaris dan didaftarkan secara elektronik. CV bukan badan hukum. Artinya, tidak ada pemisahan penuh antara harta CV dan harta sekutu aktif. Untuk pembahasan lebih rinci, lihat Mendirikan CV dan tanggung jawab sekutu.

CV populer untuk usaha keluarga, kontraktor kecil, dan perdagangan, karena pendiriannya relatif murah dan pengelolaannya fleksibel. Risikonya terletak pada sekutu aktif yang menanggung utang secara pribadi.

PT (Perseroan Terbatas)

PT adalah badan hukum. Sebagai badan hukum, PT punya harta sendiri yang terpisah dari harta pemegang saham. Aturan pokoknya ada di UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah terakhir melalui UU No. 6 Tahun 2023 yang menetapkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Prinsip utamanya: pemegang saham pada dasarnya hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya. Ada pengecualian, misalnya bila pemegang saham memakai PT untuk kepentingan pribadi atau melawan hukum. Pembahasannya ada di artikel tentang tanggung jawab pribadi direksi.

PT biasanya memiliki:

• minimal dua pendiri (kecuali PT perorangan);
• akta pendirian dari notaris dan pengesahan dari Kementerian Hukum;
• direksi yang mengurus perseroan dan, pada PT tertentu, dewan komisaris yang mengawasi;
• pemegang saham yang memegang kepemilikan.

Modal dasar PT ditentukan berdasarkan kesepakatan pendiri, tetapi pendiri tetap perlu menyetor modal yang wajar. Modal yang terlalu kecil dapat menimbulkan kecurigaan mitra dan bank.

PT perorangan

PT perorangan adalah bentuk yang dibuat untuk usaha mikro dan kecil. Pendirinya satu orang. Peraturan pelaksananya adalah PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Ciri khasnya:

• didirikan oleh satu orang warga negara Indonesia yang cakap hukum;
• cukup dengan surat pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik, tanpa akta notaris;
• tetap berstatus badan hukum, sehingga ada pemisahan harta.

Syarat usaha mikro dan kecil ditentukan oleh peraturan, terutama menyangkut modal usaha atau hasil penjualan. Periksa kriteria terbaru pada teks resmi sebelum mendaftar. Bila usaha tumbuh melewati kriteria itu, bentuk usaha perlu disesuaikan.

Perbandingan ringkas

Tabel ini hanya gambaran umum. Biaya, syarat, dan formulir dapat berubah, jadi periksa sistem OSS dan layanan Kementerian Hukum terbaru.

Langkah memilih bentuk usaha

1. Hitung jumlah pemilik. Satu orang mengarah ke usaha perorangan atau PT perorangan. Dua orang atau lebih mengarah ke CV atau PT.
2. Nilai risiko. Apakah usaha menandatangani kontrak besar, menyimpan stok bernilai tinggi, atau melibatkan banyak karyawan? Risiko tinggi menuntut pemisahan harta.
3. Lihat kebutuhan mitra. Tender, bank, dan investor sering mensyaratkan badan usaha tertentu. PT lebih mudah diterima.
4. Cek kriteria usaha mikro dan kecil. Bila memenuhi, PT perorangan layak dipertimbangkan.
5. Tentukan nama dan kegiatan usaha. Pilih nama yang tidak sama dengan merek orang lain, dan pastikan kegiatan usaha sesuai klasifikasi baku (KBLI, yaitu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).
6. Urus pendirian. Akta atau pernyataan pendirian, lalu NIB melalui OSS.
7. Urus izin tambahan. Beberapa usaha, misalnya makanan, kesehatan, atau konstruksi, memerlukan izin khusus.

Contoh: Ibu A dan adiknya ingin membuka usaha katering dengan modal bersama. Mereka berencana menerima pesanan kantor dengan nilai kontrak cukup besar. Karena ada dua pemilik dan risiko tagihan vendor tinggi, mereka membandingkan CV dan PT. Mereka memilih PT agar harta pribadi tidak mudah tersentuh bila terjadi sengketa, lalu menyusun perjanjian antarpemegang saham untuk mengatur pembagian untung dan keluarnya salah satu pihak.

Perjanjian antarpendiri

Apa pun bentuknya, pendiri sebaiknya membuat perjanjian tertulis. Isinya antara lain:

• besaran modal dan porsi kepemilikan;
• pembagian tugas dan wewenang;
• cara pengambilan keputusan penting;
• pembagian keuntungan dan penanganan kerugian;
• cara keluarnya pendiri dan penjualan bagian;
• penyelesaian sengketa.

Perjanjian yang jelas mencegah konflik di tahun-tahun awal, saat usaha rawan perbedaan pendapat.

Perizinan yang tetap diperlukan

Apa pun bentuknya, usaha perlu legalitas dasar. Di Indonesia, pintu utamanya adalah sistem OSS (Online Single Submission) yang menerbitkan NIB. NIB berfungsi sebagai identitas pelaku usaha dan, untuk usaha berisiko rendah, sekaligus menjadi izin untuk berusaha. Usaha dengan risiko lebih tinggi memerlukan izin tambahan, misalnya izin lingkungan, izin edar, atau sertifikat standar.

Perizinan berbasis risiko ini diatur dalam peraturan pemerintah yang beberapa kali diganti. Karena itu, daftar izin yang dibutuhkan sebaiknya dicek pada sistem OSS saat Anda mendaftar, bukan dari informasi lama. Alamat usaha, kegiatan usaha, dan bentuk badan usaha yang Anda pilih ikut menentukan izin apa yang muncul.

Kontrak dan tanggung jawab dalam praktik

Bentuk usaha terasa nyata ketika Anda menandatangani kontrak. Ada beberapa kebiasaan yang membantu.

• Tulis nama badan usaha, bukan nama pribadi, sebagai pihak dalam kontrak.
• Tandatangani dengan jabatan yang jelas, misalnya direktur atau sekutu pengurus.
• Hindari memberi jaminan pribadi kecuali benar-benar siap menanggungnya. Jaminan pribadi membuat harta pribadi kembali terancam, walaupun usahanya berbadan hukum.
• Simpan akta pendirian, NIB, dan identitas pengurus dalam satu berkas agar mudah ditunjukkan kepada mitra dan bank.

Contoh: Bapak B mendirikan PT perorangan untuk usaha percetakan. Bank menawarkan kredit modal kerja, tetapi meminta jaminan pribadi dari Bapak B. Setelah membaca perjanjian, ia sadar bahwa jaminan itu membuat hartanya ikut terikat. Ia menegosiasikan jaminan berupa mesin usaha saja, sehingga pemisahan harta yang ia cari lewat badan hukum tidak hilang begitu saja.

Kapan perlu naik tingkat

Tidak ada kewajiban memilih bentuk paling besar sejak awal. Beberapa tanda bahwa bentuk usaha perlu ditingkatkan:

• omzet dan modal sudah melewati kriteria usaha mikro dan kecil;
• ada calon investor yang meminta kepemilikan berbentuk saham;
• usaha mulai mengikuti tender yang mensyaratkan badan hukum;
• jumlah karyawan dan kontrak membesar sehingga risiko gugatan meningkat;
• ada rencana mengajak mitra baru masuk sebagai pemilik.

Saat naik tingkat, perhatikan nasib kontrak lama, izin, merek, dan rekening. Pengalihan sering memerlukan persetujuan pihak lawan kontrak, sehingga rencanakan jauh hari.

Kesalahan yang sering terjadi

• Memilih bentuk hanya karena biaya termurah, tanpa menimbang risiko utang.
• Menandatangani kontrak atas nama pribadi padahal usaha sudah berbadan usaha.
• Mencampur uang pribadi dan uang usaha.
• Tidak membuat perjanjian antarpendiri.
• Memakai nama usaha yang mirip merek terdaftar milik orang lain.
• Menunda NIB dan izin, lalu terkendala saat ada tender atau pemeriksaan.
• Mengira CV otomatis melindungi harta pribadi sekutu aktif.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah CV lebih aman daripada usaha perorangan? Tidak selalu. CV memisahkan peran sekutu, tetapi sekutu aktif tetap menanggung utang sampai harta pribadi. CV membantu soal kerja sama dan citra usaha, bukan soal perlindungan penuh harta pribadi.

Bolehkah PT perorangan dipakai untuk usaha besar? PT perorangan dibuat untuk usaha mikro dan kecil. Bila usaha melampaui kriteria yang ditetapkan peraturan, bentuk usaha perlu disesuaikan. Periksa ketentuan terbaru atau tanyakan kepada notaris atau advokat.

Bisakah bentuk usaha diubah di kemudian hari? Bisa. Usaha perorangan dapat dimasukkan ke CV atau PT, dan CV dapat diubah menjadi PT. Prosesnya memerlukan akta dan pengurusan ulang perizinan, dan perlu memperhatikan kontrak serta aset yang sudah ada.

Ringkasan

Usaha perorangan murah tetapi tidak memisahkan harta. CV cocok untuk kerja sama kecil, tetapi sekutu aktif tetap berisiko. PT dan PT perorangan berstatus badan hukum sehingga harta usaha terpisah dari harta pribadi, dengan beban administrasi yang berbeda. Pilih bentuk berdasarkan jumlah pemilik, risiko, kebutuhan mitra, dan kriteria usaha mikro-kecil. Buat perjanjian antarpendiri, pisahkan keuangan, dan konsultasikan pilihan akhir dengan notaris atau advokat.

Dasar hukum

• UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
• PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
• Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (ketentuan tentang persekutuan komanditer).

Baca juga

• Mendirikan CV dan Tanggung Jawab Sekutu Aktif serta Pasif
• PT, CV, dan usaha pribadi: siapa yang menanggung utang
• NIB dan Perizinan Usaha Kecil: Langkah Legal untuk UMKM
• Direksi Bertanggung Jawab Pribadi: Kapan Harta Pribadi Bisa Disita
• Pemegang Saham Minoritas: Hak dan Perlindungan Hukum

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.