Memberi Keterangan Palsu di Bawah Sumpah: Risiko bagi Saksi

Mengapa saksi bersumpah

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang berkaitan dengan perkara. Keterangannya menjadi alat bukti. Agar keterangan itu dapat dipercaya, saksi diminta bersumpah atau berjanji menurut agama atau keyakinannya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya.

Sumpah menegaskan bahwa kebohongan di sidang bukan sekadar tidak sopan. Kebohongan di depan hakim dapat menyesatkan putusan, dan karena itu hukum memberi sanksi khusus. Dasar umum tentang saksi dalam perkara pidana dapat dibaca di dipanggil polisi sebagai saksi.

Apa itu keterangan palsu di bawah sumpah

Keterangan palsu di bawah sumpah adalah pernyataan yang diketahui tidak benar, disampaikan secara lisan atau tertulis, pada saat hukum mewajibkan sumpah atau ketika keterangan itu menimbulkan akibat hukum.

Dalam KUHP baru, UU No. 1 Tahun 2023 yang berlaku sejak 2 Januari 2026, ketentuan ini ada di Pasal 373. Pasal itu mengatur keterangan palsu di atas sumpah, termasuk janji atau penegasan yang disamakan dengan sumpah, dan memungkinkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu. Lama ancaman dan rincian lain sebaiknya dibaca pada naskah resmi.

Bagian terpenting adalah unsur kesengajaan. Pelaku harus tahu bahwa keterangannya tidak benar. Saksi yang salah ingat tanpa maksud menyesatkan tidak otomatis melakukan tindak pidana ini.

Beda keliru, lupa, dan berbohong

Banyak saksi cemas karena takut salah bicara. Perlu dibedakan.

Prinsipnya: lebih baik mengatakan "saya tidak ingat" daripada menebak. Jawaban jujur yang tidak lengkap lebih aman daripada jawaban lengkap yang dikarang.

Mengapa saksi kadang berbohong

Sebagian saksi berbohong bukan karena jahat, melainkan karena tekanan.

• Ingin melindungi teman atau keluarga.
• Takut kepada terdakwa atau kelompoknya.
• Diminta atau dibayar pihak tertentu.
• Ingin menghindari urusan panjang.
• Merasa kesaksiannya tidak penting.
• Salah paham bahwa membantu "orang sendiri" boleh dengan cara apa pun.

Apa pun alasannya, kebohongan tetap berisiko. Perkara yang awalnya tidak melibatkan saksi bisa berubah menjadi masalah pidana baru bagi saksi itu sendiri. Mengajak atau membayar orang untuk memberi keterangan palsu juga dapat menjerat pihak yang menyuruh.

Bagaimana penegak hukum menilai kebohongan

Hakim dan jaksa membandingkan keterangan saksi dengan bukti lain: saksi lain, dokumen, rekaman, dan hasil pemeriksaan di tahap penyidikan. Perbedaan antara keterangan di polisi dan keterangan di sidang akan ditanyakan. Saksi diminta menjelaskan mengapa berbeda.

Perbedaan saja belum berarti bohong. Hakim mencari tahu mana yang benar. Namun apabila hakim yakin ada keterangan palsu, hakim dapat memperingatkan saksi dan, dalam keadaan tertentu, memerintahkan agar saksi diproses. Tindak lanjutnya mengikuti hukum acara yang berlaku, sehingga rincian perlu dibaca pada naskah resmi KUHAP baru, UU No. 20 Tahun 2025. Artikel ini tidak menyebut nomor pasal KUHAP.

Cara memperbaiki keterangan sebelum putusan

Saksi yang ingin mengoreksi keterangan punya jalan, terutama selama perkara belum diputus. Langkahnya:

1. Kenali bagian yang tidak benar. Tulis apa yang pernah dikatakan dan apa yang sebenarnya terjadi.
2. Cari tahu penyebabnya. Apakah karena lupa, salah paham, atau karena tekanan?
3. Konsultasi dengan advokat. Percakapan dengan advokat dilindungi kerahasiaan. Advokat dapat menilai risiko dan cara menyampaikannya.
4. Sampaikan kepada hakim atau melalui penuntut. Saksi dapat menyatakan ingin memperbaiki keterangannya. Hakim dapat memanggil kembali saksi.
5. Jelaskan dengan jujur. Uraikan alasan perubahan, termasuk bila ada tekanan.
6. Ikuti arahan pengadilan. Hakim yang menentukan bagaimana perbaikan dicatat.

Perbaikan sukarela dan tepat waktu dapat dipertimbangkan sebagai itikad baik. Namun tidak ada jaminan bebas dari proses hukum. Penilaian tetap ada pada aparat dan pengadilan.

Contoh: Seorang saksi menyebut kepada hakim bahwa ia tidak melihat siapa yang memulai pertengkaran. Beberapa hari kemudian ia menyadari bahwa ia sebenarnya melihatnya, tetapi takut kepada salah satu pihak. Ia menemui advokat, lalu menyampaikan kepada penuntut bahwa ia ingin memperbaiki kesaksiannya sebelum putusan. Penuntut mengajukan permintaan agar ia dihadirkan kembali, dan hakim memeriksa ulang.

Tekanan dan ancaman terhadap saksi

Saksi yang mengaku berbohong karena takut dapat meminta perlindungan. Di Indonesia ada lembaga yang melindungi saksi dan korban. Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban sudah diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2026 yang menggantikan UU No. 13 Tahun 2006. Rincian bentuk perlindungannya dapat dibaca pada naskah resmi.

Bacaan awal tentang lembaga perlindungan ada di perlindungan saksi dan LPSK. Saksi juga dapat melapor ke polisi bila diancam, karena ancaman terhadap saksi merupakan perbuatan yang dapat diproses.

Keterangan palsu di luar sidang

Keterangan palsu tidak selalu terjadi di ruang sidang. Pernyataan tertulis di bawah sumpah, misalnya surat pernyataan yang disumpah atau keterangan dalam akta, juga dapat bermasalah bila berisi hal yang tidak benar. Surat pernyataan biasa tanpa sumpah memiliki risiko lain, misalnya pemalsuan surat atau penipuan, tergantung isi dan tujuannya.

Kebohongan di tahap pemeriksaan polisi juga ada risikonya. Berita acara pemeriksaan ditandatangani saksi. Bila saksi memberikan keterangan tidak benar di tahap itu, ia dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, baca ulang berita acara sebelum menandatangani. Perhatikan dengan teliti apakah isinya sama dengan yang Anda katakan, dan minta perbaikan bila ada yang keliru. Hak saksi saat diperiksa dibahas di dipanggil polisi sebagai saksi.

Dampak bagi perkara pokok

Keterangan palsu dapat berdampak pada perkara pokok. Terdakwa yang dihukum karena saksi palsu mungkin menempuh upaya hukum luar biasa. Sebaliknya terdakwa yang bebas karena saksi menutupi fakta dapat merugikan korban. Dampak ini sering menjadi pertimbangan hakim dalam menilai berat ringannya sikap saksi.

Bagi saksi sendiri, dampaknya mencakup proses pidana baru, catatan hukum, dan kerusakan reputasi. Untuk pegawai atau pejabat, sanksi disiplin dapat menyusul. Karena itu, kejujuran di sidang adalah investasi jangka panjang.

Kesalahan umum

• Menghafalkan jawaban dari orang lain.
• Menerima "arahan" dari pihak yang berkepentingan tentang apa yang harus dikatakan.
• Menebak jawaban agar terlihat tahu.
• Tidak membaca berita acara sebelum menandatangani.
• Mengira kebohongan kecil tidak ada akibatnya.
• Diam saja setelah menyadari keterangannya salah.
• Menerima uang atau hadiah dari pihak yang berperkara.

Hak saksi yang perlu diketahui

Mengetahui hak membuat saksi lebih tenang dan tidak mudah terdesak untuk berbohong.

• Hak diperiksa tanpa kekerasan, ancaman, atau paksaan.
• Hak memahami pertanyaan. Saksi boleh meminta pertanyaan diulang atau dijelaskan.
• Hak menjawab sesuai pengetahuannya sendiri, bukan sesuai kehendak pihak lain.
• Hak meminta jeda bila kelelahan atau tertekan.
• Hak didampingi penerjemah bila tidak menguasai bahasa sidang.
• Hak meminta perlindungan bila merasa terancam.
• Hak membaca dan memperbaiki catatan keterangannya sebelum menandatangani.

Pada beberapa keadaan, hukum juga memberi hak kepada kerabat dekat terdakwa untuk tidak memberi kesaksian. Syarat dan batasnya diatur dalam hukum acara. Periksa naskah resmi atau tanyakan kepada advokat sebelum memutuskan.

Persiapan menjadi saksi yang jujur

Persiapan bukan berarti menghafal jawaban. Persiapan berarti mengingat kembali peristiwa dengan jernih.

1. Tuliskan sendiri apa yang Anda lihat, dengar, dan alami, lengkap dengan waktu dan tempat.
2. Pisahkan fakta yang Anda alami langsung dari cerita orang lain.
3. Baca kembali berita acara pemeriksaan di kepolisian.
4. Catat bagian yang tidak Anda ingat dengan pasti.
5. Latih menjawab dengan kalimat pendek.
6. Datang tepat waktu dan berpakaian rapi.

Jangan berkoordinasi dengan saksi lain untuk menyamakan jawaban. Penyamaan jawaban justru membuat keterangan terlihat direkayasa. Setiap saksi diminta menyampaikan apa yang ia alami sendiri.

Peran advokat bagi saksi

Saksi umumnya tidak wajib didampingi advokat saat bersaksi di persidangan. Namun saksi dapat berkonsultasi dengan advokat sebelum dan sesudah memberi keterangan. Konsultasi berguna bila saksi khawatir keterangannya dapat merugikan dirinya sendiri, atau bila ia sudah telanjur menyampaikan hal yang keliru.

Saksi yang kemudian diduga memberikan keterangan palsu berubah posisinya. Ia dapat menjadi terperiksa dan memiliki hak sebagai tersangka, termasuk hak didampingi advokat. Karena itu, jangan menunggu sampai proses itu berjalan untuk mencari bantuan hukum.

Contoh: Seorang tetangga dipanggil menjadi saksi sengketa antarwarga. Sebelum hari sidang, ia menemui advokat, membawa catatan peristiwa dan berita acara dari polisi. Advokat menyarankannya hanya menyampaikan yang ia lihat sendiri dan berkata tidak tahu bila memang tidak tahu. Saat bersaksi, ia menjawab singkat dan tenang, dan tidak terpancing pertanyaan yang menjebak.

Hal yang tidak boleh dilakukan pihak lain terhadap saksi

Pihak yang berperkara kadang mendekati saksi. Ada yang menawarkan uang, ada pula yang mengancam. Perbuatan semacam itu berisiko pidana bagi pelakunya. Membujuk atau menyuruh orang memberi keterangan palsu dapat dianggap ikut serta dalam tindak pidana. Mengancam saksi agar mengubah keterangan juga dapat diproses secara terpisah.

Saksi yang didekati sebaiknya tidak membalas dengan janji apa pun. Catat kejadiannya, simpan buktinya, dan beri tahu penuntut, penyidik, atau lembaga perlindungan saksi. Dengan begitu, saksi tidak menanggung tekanan sendirian, dan upaya menyimpangkan perkara dapat dihentikan sejak dini.

Pihak yang berperkara pun sebaiknya menahan diri. Menemui saksi untuk "meluruskan cerita" terlihat wajar bagi sebagian orang, tetapi dapat ditafsirkan sebagai upaya memengaruhi. Hubungan dengan saksi sebaiknya melalui penasihat hukum.

Pencabutan keterangan di tahap penyidikan

Saksi kadang ingin mencabut keterangan yang ia berikan kepada polisi. Alasannya beragam: merasa ditekan, salah paham saat membaca berita acara, atau berubah pikiran. Pencabutan tidak otomatis diterima. Hakim akan menilai alasan dan membandingkannya dengan bukti lain.

Alasan yang masuk akal biasanya disertai bukti, misalnya ada tekanan yang dapat ditunjukkan atau kesalahan pencatatan yang jelas. Tanpa alasan kuat, perubahan keterangan dapat menurunkan kepercayaan hakim. Konsultasikan dulu kepada advokat tentang cara menyampaikannya dengan benar.

Mengapa kejujuran lebih menguntungkan

Banyak saksi berbohong karena mengira itu menolong. Pada kenyataannya, kebohongan sering terbongkar lewat bukti lain: rekaman, pesan, dokumen, atau keterangan saksi berbeda. Begitu terbongkar, kredibilitas saksi runtuh dan keterangan jujur lainnya ikut diragukan. Kejujuran, walau tidak menyenangkan, melindungi saksi dari risiko pidana dan menjaga martabatnya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saksi yang lupa bisa dipidana? Tidak, selama benar-benar lupa dan tidak ada niat menyesatkan. Katakan apa adanya bahwa Anda tidak ingat, dan jangan menebak.

Bisakah keterangan diperbaiki setelah selesai bersaksi? Bisa, terutama bila perkara belum diputus. Sampaikan melalui advokat, penuntut, atau kepada hakim agar saksi dapat dipanggil kembali. Setelah putusan, jalurnya lebih sulit dan perlu nasihat hukum.

Apakah berbohong demi melindungi keluarga dibenarkan? Tidak. Hukum mengakui hak tertentu, misalnya mengundurkan diri sebagai saksi bagi kerabat dekat dalam keadaan yang ditentukan aturan, tetapi tidak membenarkan berbohong. Tanyakan ke advokat apakah Anda dapat menggunakan hak itu.

Ringkasan

• Saksi bersumpah atau berjanji untuk mengatakan yang benar.
• Keterangan palsu di atas sumpah diatur KUHP baru pada Pasal 373, dengan kemungkinan pidana tambahan.
• Unsur penting adalah kesengajaan; lupa dan keliru tanpa niat berbeda dengan bohong.
• Lebih baik mengatakan tidak ingat daripada menebak.
• Keterangan dapat diperbaiki, terutama sebelum putusan, dengan bantuan advokat.
• Saksi yang ditekan atau diancam dapat meminta perlindungan dan melapor.
• Periksa naskah resmi terbaru untuk ancaman dan tata cara.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• UU No. 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Baca juga

• Perlindungan Saksi dan Korban: Peran LPSK dan Haknya
• Laporan Palsu dan Fitnah: Risiko Melaporkan Tanpa Dasar dan Cara Menghadapinya
• Alat Bukti dalam Perkara Perdata: Surat, Saksi, dan Lainnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.