MDR QRIS bagi Pedagang Kecil: Apa Itu, Siapa yang Menanggung, dan Cara Mengadu

Apa itu MDR dan siapa yang terkena

MDR adalah biaya yang dikenakan kepada pedagang atas setiap transaksi pembayaran nontunai yang diterima. Dalam QRIS, biaya itu dipotong dari nilai transaksi sebelum dana disetor ke rekening pedagang. Sebagian MDR menjadi pendapatan penyedia jasa pembayaran yang mendaftarkan pedagang, sebagian lain dibagi dengan pihak yang terlibat dalam sistem.

Yang terkena adalah pedagang, mulai dari warung, penjual makanan, pedagang pasar, hingga toko modern. Pembeli pada dasarnya tidak membayar MDR secara langsung, tetapi bisa terkena dampaknya bila pedagang menaikkan harga atau membebankan biaya tambahan. Pengantar tentang QRIS secara umum ada di QRIS: cara kerja, hak pengguna, dan tanggung jawab pedagang.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Dasar pengaturan MDR ada pada ketentuan Bank Indonesia tentang standar kode QR pembayaran dan tarif yang berlaku untuk penyedia jasa pembayaran. Nomor dan angka tarif perlu dicek pada pengumuman resmi Bank Indonesia karena beberapa kali disesuaikan. Prinsip-prinsip yang berlaku sejauh ini:

• Tarif dibedakan menurut kategori usaha. Usaha mikro memperoleh tarif yang lebih rendah dibanding usaha menengah dan besar. Untuk kategori tertentu, seperti transaksi sosial, donasi, atau layanan publik, tarifnya dapat dibebaskan.
• Ada batas atas. Penyedia jasa pembayaran tidak boleh mengenakan MDR melebihi batas tarif yang ditetapkan untuk kategori usaha pedagang. Menetapkan tarif melebihi batas adalah pelanggaran terhadap ketentuan.
• Tarif harus transparan. Pedagang berhak mengetahui tarif yang berlaku sebelum menandatangani pendaftaran atau persetujuan syarat layanan.
• Penentuan kategori usaha. Kategori berdasarkan skala usaha, bukan sekadar permintaan pedagang. Penyedia jasa pembayaran memeriksa data usaha. Jika data usaha tidak sesuai, tarif yang dikenakan dapat berbeda.
• Beban kepada pembeli. Pembebanan biaya tambahan secara sepihak kepada pembeli yang membayar nontunai, di luar yang dibolehkan aturan, patut dipersoalkan sebagai praktik yang merugikan konsumen. Pengaturan rinci perlu dicek pada ketentuan Bank Indonesia dan UU Perlindungan Konsumen.
• Pelindungan konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan harga yang jelas. Pedagang yang menaikkan harga hanya bagi pembayar nontunai perlu memberitahu secara terbuka. Aturan harga dan label dibahas di kewajiban pelaku usaha mencantumkan harga dan label.

Pastikan Anda tidak mengandalkan angka tarif dari artikel lama atau obrolan di media sosial. Tarif dapat berubah, dan program keringanan sering diumumkan untuk jangka waktu tertentu.

Gambaran kategori yang lazim

Tabel ini hanya gambaran. Besaran angka dan syarat pengecualian dapat berbeda dan berubah, sehingga periksa pengumuman resmi Bank Indonesia.

Langkah praktis bernomor bagi pedagang kecil

1. Simpan dokumen pendaftaran. Lihat syarat layanan, kategori usaha, dan tarif yang disebutkan saat Anda mendaftar.
2. Periksa laporan transaksi. Unduh laporan dari aplikasi pedagang dan hitung selisih antara nilai penjualan dan dana yang masuk.
3. Bandingkan dengan tarif resmi. Cari tarif yang berlaku untuk kategori Anda pada situs Bank Indonesia atau penjelasan penyedia jasa pembayaran.
4. Ajukan pertanyaan tertulis. Jika potongan tampak lebih besar, kirim pertanyaan tertulis ke layanan pedagang penyedia jasa pembayaran dengan melampirkan contoh transaksi.
5. Minta perbaikan kategori. Bila usaha Anda mikro tetapi terdaftar kategori lain, ajukan pembetulan beserta dokumen pendukung.
6. Simpan nomor tiket. Catat nomor pengaduan dan waktu pengajuan.
7. Eskalasi ke Bank Indonesia. Bila jawaban tidak memuaskan, ajukan pengaduan melalui kanal Bank Indonesia, termasuk pusat kontak. Alurnya dapat dibaca di lapor atau mengadu ke Bank Indonesia soal sistem pembayaran.
8. Pertimbangkan jalur lain. Sengketa perdata atau perlindungan konsumen dapat ditempuh bila perlu.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Kebijakan tarif QRIS telah beberapa kali disesuaikan sejak diluncurkan. Arah umumnya melindungi usaha mikro dengan tarif lebih rendah atau pembebasan untuk kondisi tertentu, dan menetapkan batas atas untuk kategori usaha lain. Pembaruan juga dilakukan seiring perluasan fitur QRIS dan kerja sama lintas negara. Selain itu, Bank Indonesia memperkuat pelindungan konsumen sistem pembayaran, yang berdampak pada kewajiban transparansi tarif dan penanganan pengaduan. Karena perubahan ini sering terjadi, baca pengumuman terbaru sebelum menghitung margin usaha, bukan mengandalkan tabel dalam artikel ini.

Bagi pedagang kecil, dampak praktisnya adalah biaya penerimaan pembayaran nontunai bisa sangat rendah atau nol pada kategori tertentu, tetapi hanya bila data usaha tercatat benar.

Bagaimana menghitung biaya secara adil

Pedagang sebaiknya menghitung biaya menerima nontunai sebagai bagian dari struktur harga, bukan sebagai potongan yang membuat rugi. Misalnya, jika tarif untuk kategori usaha Anda rendah, biaya itu sering sebanding dengan biaya mengelola uang tunai: kembalian, risiko uang palsu, dan waktu menyetor. Namun jika tarif yang dipotong lebih besar dari yang seharusnya, itulah yang perlu dipersoalkan.

Hindari reaksi spontan seperti menaikkan harga hanya untuk pembayar QRIS tanpa pemberitahuan. Pembeli yang merasa dirugikan dapat mengadu, dan praktik itu dapat dinilai bertentangan dengan pengaturan pelayanan pembayaran. Alternatifnya adalah menyampaikan harga yang sama untuk semua cara bayar atau memberi potongan bagi pembayaran tunai secara terbuka sesuai aturan yang berlaku.

Contoh: Bu Dewi berjualan nasi di pinggir jalan dan mendaftar QRIS lewat sebuah aplikasi. Setelah dua minggu ia menghitung bahwa dana yang masuk selalu lebih kecil dari nilai penjualan, dan potongan terasa lebih besar dari yang dijanjikan saat pendaftaran. Ia mengunduh laporan transaksi, mencatat tiga contoh, lalu mengirim pertanyaan tertulis ke layanan pedagang. Setelah ditelusuri, usahanya terdaftar dalam kategori yang bukan mikro. Atas permintaan Bu Dewi dengan dokumen usaha, kategori diperbaiki. Pelajarannya: periksa kategori usaha pada data pendaftaran.

Cara mencatat potongan agar mudah dibuktikan

Pedagang kecil cukup menyiapkan tabel sederhana: tanggal, jumlah transaksi, nilai penjualan, potongan yang tercatat, dan dana yang masuk. Periksa laporan dari penyedia jasa pembayaran secara berkala. Bila ada selisih yang tidak dapat dijelaskan, ajukan pertanyaan tertulis berikut contoh transaksi dan angka.

Selisih bisa muncul karena MDR yang berlaku, biaya lain di luar MDR yang dibebankan penyedia, atau keterlambatan penyelesaian. Pastikan ketiganya dibedakan. Hanya potongan yang sesuai ketentuan Bank Indonesia yang dapat dibenarkan sebagai MDR. Biaya tambahan perlu dasar yang jelas dalam perjanjian dan pemberitahuan sebelumnya.

Hubungan pedagang dengan penyedia jasa pembayaran

Pedagang menandatangani perjanjian kemitraan, biasanya secara elektronik. Dalam perjanjian itu ada tarif, jadwal penyelesaian dana, dan syarat penghentian layanan. Bacalah ketentuan itu sebelum menyetujui, terutama soal jangka waktu pencairan dan hak penyedia menahan dana. Perjanjian elektronik tetap mengikat, sebagaimana dijelaskan di perjanjian elektronik dan tanda tangan.

Bila pembeli diminta menanggung biaya

Mengenakan biaya tambahan kepada pembeli hanya karena membayar dengan QRIS dapat dikeluhkan, kecuali ketentuan resmi mengizinkan. Pedagang yang merasa tarif memberatkan sebaiknya mengajukan keberatan kepada penyedia daripada membebankannya kepada pembeli secara sepihak. Pembeli yang dikenai biaya demikian dapat mengadu ke penyedia atau Bank Indonesia. Panduan umum ada di pengaduan ke Bank Indonesia soal sistem pembayaran. Ketentuan tarif dan pengecualian dapat berubah, sehingga periksa teks resmi terbaru di situs Bank Indonesia.

Kesalahan umum

• Tidak memeriksa kategori usaha saat mendaftar.
• Menganggap setiap potongan pasti benar tanpa memeriksa laporan.
• Menaikkan harga secara sepihak hanya untuk pembayar nontunai.
• Tidak menyimpan bukti pendaftaran dan syarat layanan.
• Memakai kode QR dari pihak yang tidak berizin.
• Menunda menanyakan potongan sampai berbulan-bulan.
• Mengadu langsung ke media sosial sebelum ke penyelenggara dan regulator.
• Mengabaikan perubahan tarif yang diumumkan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua pedagang kecil bebas MDR? Tidak otomatis. Pengecualian atau tarif nol berlaku untuk kategori dan kondisi tertentu menurut ketentuan yang berlaku. Periksa pengumuman terbaru.

Siapa yang menentukan tarif MDR? Bank Indonesia menetapkan ketentuan dan batas tarif. Penyedia jasa pembayaran menerapkan tarif dalam batas itu.

Bolehkah pedagang meminta pembeli menanggung biaya QRIS? Pembebanan biaya sepihak kepada pembeli bermasalah menurut prinsip perlindungan konsumen dan ketentuan sistem pembayaran. Periksa aturan terbaru dan hindari praktik tersebut.

Bagaimana kalau saya tidak puas dengan jawaban penyelenggara? Ajukan pengaduan ke Bank Indonesia. Jika dugaan penipuan ada, laporkan ke polisi. Informasi terkait pembayaran digital ada di uang elektronik dan dompet digital: batas saldo dan izin BI.

Ringkasan

• MDR adalah biaya yang dipotong dari pedagang pada transaksi QRIS.
• Tarif ditentukan menurut ketentuan Bank Indonesia dan dibedakan menurut kategori usaha; usaha mikro mendapat perlakuan lebih ringan.
• Angka tarif sering berubah; cek pengumuman resmi.
• Periksa kategori usaha, laporan transaksi, dan simpan bukti pendaftaran.
• Pengaduan dimulai dari penyedia jasa pembayaran, lalu Bank Indonesia.
• Hindari membebankan biaya sepihak kepada pembeli.

Dasar hukum

• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Baca juga

• QRIS: Cara Kerja, Hak Pengguna, dan Tanggung Jawab Pedagang
• Lapor dan Mengadu ke Bank Indonesia: Sistem Pembayaran, QRIS, dan Uang Elektronik
• Uang Elektronik dan Dompet Digital: Izin Bank Indonesia, Batas Saldo, dan Keamanan Dana Pengguna
• Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Harga dan Label Berbahasa Indonesia
• Klausul Baku dalam Aplikasi dan Syarat Layanan Digital: Mana yang Batal Demi Hukum

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.