Mahar dan Mas Kawin: Hukum, Nilai, dan Siapa yang Menguasai

Apa itu mahar dan siapa yang terkena

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, berupa uang, barang, atau jasa, yang disebut dalam akad nikah. KHI mengaturnya dalam bagian tersendiri. Mahar berlaku pada pernikahan Islam. Dalam pernikahan agama lain dikenal pemberian serupa menurut adat, tetapi bukan mahar dalam arti hukum Islam.

Yang terkena adalah calon pengantin Islam, wali, dan keluarga yang kerap menegosiasikan nilai. Mahar penting karena menyangkut hak ekonomi istri sejak awal pernikahan.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

KHI memuat beberapa pokok, yang dapat diringkas sebagai berikut:

• Calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar. Kewajiban ini kepada calon mempelai perempuan.
• Jenis, bentuk, dan jumlah disepakati kedua belah pihak. Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan, sebagaimana digambarkan KHI. Tidak ada angka minimum atau maksimum dalam hukum negara.
• Diserahkan langsung kepada mempelai perempuan. Sejak penyerahan, mahar menjadi hak pribadinya. Orang tua atau keluarga tidak berhak menguasainya kecuali ia sendiri mengizinkan.
• Boleh dibayar tunai atau ditangguhkan. Bila belum diserahkan, mahar dianggap sebagai utang suami. Penangguhan sebagian atau seluruhnya dapat dilakukan dengan persetujuan istri. Mahar yang belum diserahkan tetap menjadi utang yang dapat ditagih.
• Mahar bukan rukun nikah. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar dalam akad tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Demikian pula kalau mahar masih terutang, perkawinan tetap sah.
• Mahar rusak atau berkurang sebelum diserahkan. Bila mahar berupa barang yang rusak, KHI mengatur mekanisme pengganti, antara lain bila rusaknya bukan karena kesalahan istri.
• Bila cerai sebelum hubungan suami istri. KHI mengatur bahwa suami yang menceraikan istri sebelum terjadi hubungan suami istri hanya wajib membayar separuh dari mahar yang disebut dalam akad. Pengaturan ini berhubungan dengan istilah qabla dukhul, yaitu sebelum bercampur.

Rumusan nomor pasal tidak dikutip karena sebaiknya dibaca langsung dalam teks KHI. Intinya cukup jelas: mahar adalah kewajiban suami dan hak istri.

Berapa nilai mahar yang wajar

Hukum negara tidak menetapkan nilai. Hukum Islam menekankan kemudahan. Dalam praktik, mahar berkisar dari seperangkat alat salat, uang tunai, emas, hingga hafalan surah tertentu. Ada pula daerah yang memiliki tradisi uang panai atau uang naik, yaitu sejumlah uang untuk membiayai pesta pernikahan. Uang seperti itu tidak sama dengan mahar. Mahar adalah milik istri, sedangkan uang panai umumnya untuk keperluan acara menurut adat, kecuali disebut lain.

Hal yang sebaiknya dipertimbangkan:

• Kemampuan calon suami. Mahar yang terlalu berat dapat membebani dan memicu utang.
• Kesepakatan tulis atau lisan. Cantumkan di buku nikah atau surat tambahan agar tidak diperdebatkan.
• Nilai simbolis dan kebutuhan. Sebagian istri memilih mahar berupa tabungan atau emas yang berguna di kemudian hari.

Perbedaan mahar, seserahan, dan hadiah

Pembahasan status seserahan dan hadiah ada pada seserahan dan hadiah pernikahan jadi harta siapa. Sengketa mahar setelah perceraian dibahas di sengketa mahar dan mas kawin setelah cerai, sedangkan mahar yang masih terutang ketika suami wafat dibahas di mahar terutang dan hak istri saat suami meninggal.

Langkah praktis

1. Bicarakan sebelum hari akad. Calon pasangan menyepakati jenis dan nilai. Libatkan keluarga secukupnya, tetapi keputusan akhir adalah kesepakatan kedua calon.
2. Tentukan tunai atau tangguh. Bila ditangguhkan, tulis jelas apa yang ditangguhkan dan kapan jatuh tempo.
3. Sebutkan mahar saat akad. Ucapkan dengan jelas agar didengar saksi. Penghulu mencatat dalam administrasi.
4. Serahkan langsung ke mempelai perempuan. Jangan melalui orang tua kecuali atas permintaan istri. Foto atau catat penyerahan.
5. Simpan bukti. Untuk mahar berupa emas, simpan kuitansi pembelian. Untuk uang, simpan bukti setor bila dikirim lewat bank.
6. Catat bila ada penangguhan. Kesepakatan tertulis sederhana, ditandatangani suami dan istri, membantu menghindari sengketa.
7. Perlakukan mahar sebagai harta pribadi istri. Bila istri ingin memakainya untuk kebutuhan keluarga, itu keputusan sukarela.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan mahar dalam KHI relatif stabil. Tidak ada perubahan besar pada ketentuan dasar mahar dalam beberapa tahun terakhir. Yang berkembang adalah praktik: mahar nontunai seperti saldo rekening atau kripto, mahar berupa hafalan atau hak pendidikan, dan pencantuman mahar pada surat nikah. Pencatatan nikah kini mengikuti Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 (pengganti PMA 22/2024), tetapi peraturan itu mengatur prosedur pencatatan, bukan nilai mahar. Dengan demikian, kesepakatan para pihak tetap menjadi kunci. Bila mahar berupa aset yang nilainya berubah, misalnya emas atau mata uang digital, sebutkan bentuk dan nilai saat akad serta siapa menanggung perubahan harga.

Mahar dalam pembuktian dan pencatatan

Pencatat nikah biasanya menanyakan mahar dan mencatatnya dalam administrasi pernikahan. Karena mahar dapat dibuktikan lewat buku nikah, saksi akad, dan kuitansi, penyebutan yang jelas saat akad sangat berguna. Misalnya "emas lima gram, dibayar tunai" lebih jelas daripada "emas secukupnya". Bila mahar berupa barang tertentu seperti tanah atau kendaraan, sebutkan identitas barang, dan bila perlu buat surat penyerahan terpisah.

Pada mahar berupa hafalan atau jasa, bentuk pelaksanaan dapat sulit diuji. Karena itu pasangan yang memilih mahar nonmaterial sebaiknya menuliskan kesepakatan sederhana agar tidak ada perbedaan pemahaman. Mahar tidak boleh bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum.

Mahar dan utang: bila suami belum mampu

Tidak jarang calon suami belum memiliki dana. Hukum membolehkan penangguhan, dengan konsekuensi mahar menjadi utang. Utang ini dapat ditagih istri selama pernikahan maupun setelah suami wafat dari harta peninggalan. Bagi suami, cara bijak adalah memulai dengan mahar yang sederhana tetapi dapat dibayar tunai, sehingga tidak meninggalkan utang. Bagi istri, mencatat dan mengingatkan secara baik-baik jauh lebih sehat daripada membiarkan menumpuk sampai konflik.

Bila istri merelakan sebagian mahar, kerelaan itu sebaiknya dinyatakan tertulis dan sukarela. Pelepasan hak yang dipaksakan tidak mengikat secara moral dan dapat dipersoalkan.

Mahar bagi pernikahan beda tradisi dan adat

Di beberapa daerah, adat menambahkan unsur seperti uang panai, jujuran, atau belis. Unsur-unsur ini punya fungsi sosial dan sering bernilai besar. Hukum negara tidak menetapkan nilainya, dan hukum Islam menekankan agar mahar tidak memberatkan. Dua keluarga dianjurkan memisahkan jelas antara mahar untuk istri dan biaya adat untuk keluarga. Kesepakatan tertulis sederhana sebelum akad membantu mencegah salah paham. Jika adat menuntut nilai yang terlalu berat, calon pasangan dapat meminta mediasi tokoh adat atau tokoh agama.

Kesalahan umum

Contoh: Fajar dan Mita menyepakati mahar berupa emas lima gram dan seperangkat alat salat. Karena Fajar belum memegang cukup uang, ia membayar dua gram saat akad dan tiga gram lainnya dalam tiga bulan. Keduanya menulis catatan kesepakatan yang ditandatangani. Mita menyimpan emas yang sudah diterima di rumahnya sendiri. Ketika Fajar melunasi, Mita menandatangani tanda terima. Orang tua Mita sempat bertanya apakah emas itu dapat dipakai untuk pesta, tetapi Mita menjelaskan bahwa itu miliknya dan ia memilih menyimpannya. Contoh ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Mahar dalam situasi khusus

Pernikahan kedua dan seterusnya. Mahar tetap wajib, baik bagi istri kedua dalam poligami maupun pernikahan setelah cerai. Besarnya disepakati tersendiri dan tidak berhubungan dengan mahar istri pertama.

Mahar dan harta bersama. Mahar milik istri tidak otomatis menjadi harta bersama. Namun bila mahar dicampur dengan harta bersama, misalnya dipakai membeli rumah atas nama berdua, status hartanya menjadi persoalan yang perlu dibuktikan. Pembahasan harta ada pada pembagian harta bersama setelah cerai.

Perjanjian pranikah. Mahar bukan pengganti perjanjian perkawinan. Keduanya berbeda fungsi, dan perjanjian perkawinan membahas harta, bukan mahar. Lihat perjanjian perkawinan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah mahar boleh berupa hutang? Mahar dapat ditangguhkan dan dalam keadaan itu menjadi utang suami kepada istri. Pastikan dicatat dan jelas jatuh temponya.

Apakah mahar sah bila tidak disebut saat akad? Menurut KHI, kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar tidak membatalkan perkawinan. Mahar tetap menjadi kewajiban dan dapat ditentukan kemudian.

Siapa yang berhak menagih mahar yang belum dibayar? Istri, atau ahli warisnya bila ia wafat, menurut ketentuan yang berlaku. Lihat artikel mahar terutang di atas.

Apakah mahar dapat diminta kembali oleh suami? Pada prinsipnya mahar adalah hak istri. Ada pengaturan khusus pada kasus cerai sebelum hubungan suami istri. Pembahasan lain ada pada artikel sengketa mahar.

Ringkasan

• Mahar adalah kewajiban calon suami dan hak pribadi istri sejak diserahkan.
• Jenis dan nilai disepakati berdasarkan kemudahan; tidak ada angka minimum atau maksimum dalam hukum negara.
• Mahar bukan rukun nikah; lupa menyebut atau belum membayar tidak membatalkan perkawinan.
• Cerai sebelum hubungan suami istri mewajibkan pembayaran separuh mahar.
• Bedakan mahar dari seserahan, uang acara, dan hadiah.

Dasar hukum

• Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

Baca juga

• Pembagian Harta Bersama Setelah Cerai: Aturan, Inventarisasi, dan Gugatannya
• Perjanjian perkawinan: yang dibaca sebelum ditandatangani

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.