Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B): Kapan Boleh Dialihfungsikan?

Apa itu LP2B?

LP2B adalah singkatan dari lahan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten demi menjamin ketersediaan pangan nasional. Aturan pokoknya ada dalam UU 41/2009 dan PP 1/2011.

Penetapan LP2B dilakukan melalui rencana tata ruang dan keputusan pemerintah daerah. Karena itu status sebuah sawah tidak bisa dilihat dari tampilannya saja.

Mengapa lahan dilindungi?

Lahan sawah terus berkurang akibat pembangunan perumahan, pabrik, dan jalan. Padahal sawah yang sudah berubah fungsi sangat sulit dikembalikan. Pemerintah ingin menjaga cadangan lahan agar produksi pangan tidak terganggu.

Pemilik lahan LP2B memperoleh perlindungan dan bisa mendapat insentif, seperti bantuan sarana dan prasarana, namun juga memikul larangan mengubah fungsi lahannya.

Larangan alih fungsi dan pengecualiannya

UU 41/2009 melarang alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B. Pengecualian terbatas diberikan bagi kepentingan umum, seperti pembangunan jalan atau waduk, dengan syarat yang berat, termasuk kajian kelayakan, pembebasan hak, dan penyediaan lahan pengganti.

Artinya, pemilik tidak bisa begitu saja menguruk sawah dan membangun rumah atau gudang. Pelanggaran dapat menimbulkan sanksi administrasi dan pidana sesuai ketentuan.

Contoh kasus

Contoh: Pak Anwar fiktif membeli petak sawah untuk dijadikan gudang. Ketika mengurus izin, ia diberitahu bahwa lahan itu masuk LP2B dan tidak bisa dialihfungsikan. Seandainya ia bertanya dulu ke dinas pertanian dan dinas penataan ruang, ia dapat memilih lokasi lain atau menjadikan lahan itu tetap sawah.

Karena itu cek status lahan sebelum menawar. Informasi ini murah dibanding kerugian membeli lahan yang tidak dapat digunakan sesuai rencana.

Perubahan setelah UU Cipta Kerja

Ketentuan perlindungan LP2B pernah diubah oleh UU Cipta Kerja, antara lain terkait pengecualian untuk proyek strategis nasional. Aturan pelaksanaannya juga berkembang, sehingga periksa versi terbaru sebelum mengambil keputusan.

Jika Anda pemilik lahan yang menghadapi rencana pembangunan atau pembebasan, pelajari hak ganti rugi dan prosedur musyawarah yang berlaku.

Hak dan kewajiban pemilik lahan

Pemilik lahan LP2B wajib memanfaatkan lahan untuk pertanian pangan, mencegah kerusakan lahan, dan melaporkan perubahan yang direncanakan. Sebagai imbal balik, pemerintah dapat memberi insentif seperti keringanan pajak, bantuan sarana, dan jaminan pemasaran.

Memanfaatkan lahan sesuai fungsi membuat posisi pemilik lebih aman saat ada pemeriksaan atau penertiban.

Apa yang boleh dilakukan di atas lahan LP2B?

Kegiatan penunjang pertanian seperti saung, jalan usaha tani, dan penyimpanan hasil panen umumnya diperbolehkan sepanjang tidak mengubah fungsi utama. Batasan luas dan bentuknya diatur daerah, sehingga tanyakan dulu sebelum membangun.

Bagaimana cara mengetahui status LP2B?

Mulailah dari dinas pertanian dan dinas penataan ruang di kabupaten atau kota. Mintalah keterangan tertulis atau peta yang menunjukkan apakah bidang tanah tertentu masuk LP2B, kawasan pertanian lain, atau zona yang boleh dibangun. Bawa nomor sertifikat dan lokasi tanah agar jawabannya tepat.

Anda juga bisa menggunakan layanan informasi tata ruang daring yang disediakan pemerintah, tetapi hasilnya sebaiknya dikonfirmasi ke kantor dinas karena data dapat berubah mengikuti perubahan rencana tata ruang.

Jika lahan Anda terkena pembangunan untuk kepentingan umum

Bila pemerintah membutuhkan lahan untuk jalan, bendungan, atau fasilitas umum, pemilik berhak atas musyawarah dan ganti kerugian sesuai UU 2/2012 tentang pengadaan tanah. Untuk lahan LP2B, pemerintah juga wajib menyediakan lahan pengganti menurut ketentuan yang berlaku.

Simpan bukti kepemilikan dan pembayaran pajak, ikuti musyawarah, dan jangan menandatangani apa pun sebelum memahaminya. Bila keberatan atas nilai ganti rugi, ada jalur keberatan yang dapat ditempuh sesuai tenggat dalam undang-undang tersebut.

Hal yang sering keliru

• Mengira semua sawah bebas dijual dan dibangun karena sudah atas nama pribadi.
• Menguruk lahan dahulu, mengurus izin kemudian.
• Percaya pada makelar yang menyebut izin alih fungsi "pasti bisa diurus".

Dasar hukum

• UU 41/2009 Pasal 44 dan Pasal 72
• PP 1/2011

Dalam kategori yang sama

• Mafia Tanah: Modus Umum dan Cara Mencegahnya
• Nominee: Risiko Memakai Nama Orang Lain untuk Tanah WNA
• NOP PBB dan SPPT: Fungsi dan Batasannya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.