Menjual Tanah Tanpa Persetujuan Pasangan: Apa Akibat Hukumnya?

Dasar aturannya

Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Artinya, menjual tanah yang termasuk harta bersama tidak boleh dilakukan sendirian.

Aturan ini melindungi pasangan yang namanya tidak tercantum di sertipikat namun ikut memiliki tanah tersebut.

Apakah jual belinya otomatis batal

Tidak otomatis. Penjualan itu tetap berjalan sampai ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Pihak yang dirugikan perlu mengajukan gugatan dan membuktikan bahwa tanah tersebut harta bersama serta ia tidak memberikan persetujuan.

Dalam hukum perjanjian, persetujuan yang sah dari pihak yang berwenang adalah bagian penting syarat sahnya perjanjian. Kekurangan di sini dapat menjadi alasan pembatalan.

Risiko bagi pembeli

Pembeli bisa saja dianggap beritikad baik bila sudah berhati-hati, tetapi tetap berisiko. Bila pembeli lalai memeriksa status perkawinan penjual, ia dapat kehilangan tanah, dan harus mengejar uang kembali dari penjual.

Contoh: Pak Surya membeli tanah dari Pak Anton yang berstatus menikah, tetapi tidak meminta persetujuan Bu Dewi. Bertahun-tahun kemudian Bu Dewi menggugat. Pak Surya terseret perkara dan harus membuktikan itikad baiknya.

Peran PPAT dan notaris

PPAT biasanya memeriksa status perkawinan penjual dan meminta persetujuan pasangan dalam akta. Bila proses ini dilewati, pejabat yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai kewenangannya.

Sebagai pembeli, pastikan PPAT meminta fotokopi buku nikah dan tanda tangan pasangan penjual.

Langkah bagi pasangan yang dirugikan

Pertama, tetap tenang dan kumpulkan dokumen. Kedua, cek status tanah di kantor pertanahan, apakah sudah terjadi balik nama. Ketiga, bicarakan dengan pasangan dan pembeli, jika masih memungkinkan. Keempat, kirim somasi bila perlu, dan terakhir ajukan gugatan.

Konsultasi dengan advokat membantu menentukan apakah yang diminta pembatalan, ganti rugi, atau pembagian hasil penjualan.

Kemungkinan akibat pidana

Jika penjualan dilakukan dengan memalsukan tanda tangan pasangan atau menipu pembeli, ada potensi pelanggaran pidana seperti pemalsuan atau penipuan menurut KUHP yang berlaku. Pelaporan ke polisi merupakan pilihan terpisah dari gugatan perdata.

Sebaiknya jangan memilih jalur pidana hanya untuk menekan; pertimbangkan bukti dan tujuan yang hendak dicapai.

Contoh penyelesaian damai

Contoh: Bu Fitri baru tahu bahwa tanah kebun yang dibeli bersama suaminya, Pak Gunawan, sudah dijual kepada Pak Hadi tanpa sepengetahuannya. Setelah berkonsultasi, ia mengumpulkan buku nikah dan bukti pembelian, lalu mengundang Pak Gunawan dan pembeli untuk mediasi. Hasilnya, Pak Gunawan mengembalikan sebagian uang dan penjualan disahkan ulang dengan persetujuan Bu Fitri.

Penyelesaian seperti ini tidak selalu tercapai, tetapi sering lebih cepat dan hemat daripada perkara panjang di pengadilan.

Langkah ringkas bagi pembeli

Agar aman, pembeli sebaiknya melakukan hal berikut sebelum membayar:

1. Minta buku nikah atau akta cerai penjual.
2. Pastikan pasangan penjual hadir atau memberi persetujuan tertulis.
3. Periksa sertipikat di kantor pertanahan.
4. Lakukan transaksi lewat PPAT, bukan sekadar kuitansi.

Ketelitian ini biasanya jauh lebih murah dibandingkan menghadapi gugatan.

Bila sudah bercerai

Jika penjual sudah bercerai, tetap periksa bagaimana harta bersama dibagi. Tanah yang belum dibagi secara resmi masih dapat menjadi milik bersama mantan pasangan, sehingga persetujuannya tetap diperlukan.

Menyusun kronologi dan bukti

Sebelum mengambil keputusan besar, kumpulkan semua dokumen dan catat kronologi kejadian dengan tanggal yang jelas. Kronologi yang rapi memudahkan advokat atau notaris menilai posisi Anda, dan menghemat waktu konsultasi. Jangan ragu meminta penjelasan tertulis dari pejabat yang menangani berkas Anda.

Simpan pula pesan, tangkapan layar, dan saksi yang mengetahui bahwa Anda tidak pernah menyetujui penjualan tersebut. Bukti seperti ini penting karena pihak lawan sering mengklaim persetujuan sudah diberikan secara lisan.

Mencegah masalah sejak awal

Bila sebagai pasangan Anda sepakat menjual, tandatangani akta bersama atau buat surat persetujuan tertulis yang sah. Simpan salinannya. Hal sederhana ini mencegah perkara bertahun-tahun di kemudian hari dan melindungi pembeli yang jujur.

Hal yang sering keliru

• Mengira nama di sertipikat cukup untuk menjual tanah harta bersama.
• Memakai tanda tangan pasangan yang ditiru atau diwakilkan tanpa kuasa yang sah.
• Menunggu terlalu lama untuk mempersoalkan padahal tanah sudah berpindah-pindah tangan.

Dasar hukum

• UU 1/1974 Pasal 36 ayat (1)
• KUHPerdata Pasal 1320

Dalam kategori yang sama

• Kavling Murah Tanpa Izin: Risiko yang Mengintai Pembeli
• Warga Asing dan Properti di Indonesia: Hak Pakai dan Batasannya
• KKPR dan PBG: Dua Izin Penting Sebelum Membangun

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.