Dari IMB ke PBG: Alur Mengurus Persetujuan Bangunan Gedung

Mengapa IMB diganti PBG

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dulu menjadi syarat mendirikan bangunan. Dengan terbitnya aturan pelaksana UU Cipta Kerja, IMB diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), diatur dalam PP 16/2021. Perubahan ini bukan sekadar nama; pendekatan dan prosesnya ikut berubah.

Pada IMB, fokusnya perizinan. Pada PBG, fokusnya pemenuhan standar teknis bangunan yang diverifikasi, dan dilanjutkan dengan sertifikat laik fungsi sebelum bangunan digunakan.

Perbedaan yang terasa bagi pemilik

Pertama, pengajuan lewat sistem daring dan data tersimpan terpusat. Kedua, ada penilaian oleh tim profesi ahli sesuai fungsi dan kompleksitas bangunan. Ketiga, ada kewajiban uji kelaikan setelah bangunan selesai.

Keempat, dalam sejumlah aturan retribusi, istilah retribusi IMB berganti retribusi PBG. Besaran dan ketentuan teknis diatur pemerintah daerah.

Bagaimana nasib IMB lama

Pemilik yang sudah memegang IMB untuk bangunan yang berdiri sesuai izin pada dasarnya tidak perlu mengurus ulang hanya karena istilah berganti. Dokumen IMB tetap berguna sebagai bukti legalitas pendirian bangunan.

Namun bila bangunan hendak diubah, diperluas, atau dialihfungsikan, pemilik perlu mengurus PBG baru untuk perubahan tersebut. Tanyakan kepada dinas apakah IMB lama perlu didaftarkan pada sistem.

Contoh: Pak Hasan memiliki ruko dengan IMB dari tahun lama. Ia hendak menambah satu lantai. Dinas menjelaskan bahwa perubahan itu harus diajukan melalui PBG disertai gambar dan perhitungan struktur ulang.

Tahapan pengajuan PBG

Mulailah dengan membuat akun dan mengisi data bangunan serta pemohon. Unggah dokumen persyaratan: bukti hak tanah, gambar rencana teknis, dan dokumen pendukung lain. Pemeriksaan administrasi lalu penilaian teknis dilakukan oleh instansi dan tenaga ahli yang ditunjuk.

Jika ada kekurangan, pemohon diminta memperbaiki. Setelah dinyatakan memenuhi, pemohon membayar retribusi, kemudian PBG diterbitkan. Simpan dokumen elektronik dan cetaknya.

Peran SLF setelah bangunan jadi

Setelah selesai dibangun, bangunan harus memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum digunakan, sesuai ketentuan. SLF membuktikan bangunan sesuai PBG dan memenuhi persyaratan keselamatan.

Bagi rumah tinggal tertentu mungkin ada ketentuan khusus. Tanyakan ke dinas apakah bangunan Anda tergolong yang wajib SLF.

Tips mempercepat proses

Gunakan gambar yang lengkap dan konsisten antara denah, tampak, dan potongan. Pastikan nama pemilik pada dokumen sama persis dengan sertifikat. Tanggapi permintaan perbaikan dengan cepat, dan catat nomor permohonan agar mudah menelusuri statusnya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya harus mengurus PBG kalau rumah sudah lama berdiri? Bila bangunan sudah berdiri puluhan tahun tanpa izin, aturan peralihan dan kebijakan daerah menentukan apakah dapat diurus kelaikannya. Tanyakan ke dinas apa syarat untuk bangunan eksisting, termasuk kemungkinan pemeriksaan teknis.

Apakah bank memerlukan IMB atau PBG? Banyak bank meminta bukti legalitas bangunan saat KPR atau kredit, karena izin menjadi bagian penilaian agunan. Siapkan dokumen izin sejak awal agar proses kredit tidak tertunda.

Bagaimana bila permohonan ditolak? Penolakan biasanya disertai alasan, misalnya ketidaksesuaian dengan tata ruang atau kekurangan teknis. Perbaiki sesuai catatan dan ajukan kembali. Bila Anda merasa keputusan tidak tepat, ada jalur keberatan administratif dan upaya hukum lain, yang perlu dikonsultasikan dengan advokat.

Apakah biaya PBG sama di seluruh Indonesia? Tidak. Retribusi diatur oleh peraturan daerah masing-masing dengan acuan peraturan nasional, sehingga angkanya bervariasi. Minta rincian perhitungan tertulis dan bayar hanya melalui kanal resmi.

Contoh: Bu Fitri ingin menjual rumah yang dibangun belasan tahun lalu. Calon pembeli meminta bukti IMB. Bu Fitri menemukan IMB lama di arsipnya, lalu menanyakan ke dinas apakah datanya sudah tercatat di sistem. Dengan dokumen itu, calon pembeli dan bank lebih yakin pada legalitas bangunan. Menyimpan dokumen izin rapi selama bertahun-tahun ternyata sangat berguna.

Satu hal lagi, selalu catat siapa petugas atau kanal resmi yang Anda hubungi. Banyak keluhan pemohon berasal dari informasi tidak resmi dari perantara, yang akhirnya membuat dokumen salah atau biaya membengkak.

Hal yang sering keliru

• Mengira IMB lama otomatis tidak berlaku sama sekali.
• Membangun dulu baru mengajukan izin.
• Menyerahkan pengurusan ke pihak yang tidak jelas tanpa memeriksa status di sistem.

Dasar hukum

• PP 16/2021 tentang Bangunan Gedung
• UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung

Dalam kategori yang sama

• Investasi Tanah Kavling: Cek Legalitas Sebelum Membeli
• Tanah Terkurung Tanpa Akses Jalan: Hak Lintas Tanah Tetangga
• Jasa Konstruksi: Sertifikat Wajib dan Sanksi bagi Pelanggarnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.