Jasa Konstruksi: Sertifikat Wajib dan Sanksi bagi Pelanggarnya

Dasar hukum jasa konstruksi

Kegiatan jasa konstruksi diatur dalam UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi, yang kemudian dipengaruhi perubahan lewat undang-undang cipta kerja. Tujuannya menjamin kualitas, keselamatan, dan kepastian hukum bagi pengguna jasa maupun penyedia jasa.

Aturan ini berlaku untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Namun ketatnya persyaratan dapat berbeda tergantung kualifikasi dan risiko pekerjaan, sehingga pekerjaan kecil tidak selalu diperlakukan sama dengan proyek besar.

Jenis sertifikat

Dua sertifikat yang paling sering disebut adalah sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat badan usaha menunjukkan bahwa perusahaan memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan di bidang dan kualifikasi tertentu. Sertifikat kompetensi kerja menunjukkan keahlian tenaga konstruksi, seperti pengawas atau ahli teknik.

Untuk pekerja lapangan, uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga yang diakui. Bagi pemilik rumah, sertifikat adalah salah satu indikator awal untuk menilai keseriusan dan kemampuan kontraktor, bukan satu-satunya.

Mengapa pemilik rumah perlu peduli

Pekerjaan oleh pihak tanpa kompetensi berisiko menimbulkan bangunan yang tidak aman, retak, bocor, atau bahkan roboh. Selain kerugian materi, ada risiko keselamatan penghuni dan pekerja. Pemilik yang lalai memeriksa legalitas pelaksana sulit meminta pertanggungjawaban penuh bila ternyata kontraktor tidak mampu.

Contoh: Pak Dimas hendak membangun ruko tiga lantai. Sebelum menandatangani kontrak, ia meminta kontraktor menunjukkan izin usaha dan sertifikat perusahaan, serta daftar tenaga ahli penanggung jawab. Kontraktor pertama tidak bisa memperlihatkannya, sehingga Pak Dimas memilih kontraktor lain yang dokumennya lengkap.

Sanksi bagi pelanggar

Pelanggaran ketentuan jasa konstruksi dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin atau pembekuan. Penyedia jasa yang menyebabkan kegagalan bangunan dapat pula dikenai sanksi, termasuk kewajiban memperbaiki dan membayar ganti rugi.

Selain itu, apabila kelalaian menimbulkan korban, dapat timbul pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Sanksi pidana dalam UU Jasa Konstruksi juga ada pada kondisi tertentu, tetapi detailnya sebaiknya ditanyakan kepada advokat.

Langkah bagi pemilik yang dirugikan

Dokumentasikan kondisi bangunan, laporkan secara tertulis kepada kontraktor, dan mintalah perbaikan. Jika diabaikan, pengaduan dapat disampaikan kepada pemerintah daerah atau instansi pembina jasa konstruksi. Untuk ganti rugi, jalur perdata melalui somasi dan gugatan tetap terbuka.

Untuk kegagalan bangunan, penilaian oleh tenaga ahli yang independen biasanya diperlukan guna menentukan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab. Libatkan ahli sedini mungkin.

Peran lembaga sertifikasi dan pemerintah

Sertifikasi dilakukan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah, dengan pembinaan dari kementerian yang menangani pekerjaan umum. Pemerintah pusat dan daerah juga mengawasi penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk menindak penyedia jasa yang tidak memenuhi persyaratan.

Bagi pemilik rumah, informasi dasar tentang kontraktor biasanya dapat dicek melalui situs resmi pembinaan jasa konstruksi atau menanyakan kepada dinas pekerjaan umum setempat.

Keselamatan kerja pada proyek rumah

Selain sertifikat, kontraktor wajib memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Bila seorang pekerja terluka di lokasi proyek, pertanyaan tanggung jawab bisa melibatkan kontraktor, pemilik, dan bahkan pihak lain. Memastikan kontraktor menyediakan alat pelindung diri dan jaminan sosial pekerja mengurangi risiko tersebut.

Tanyakan apakah pekerja terdaftar pada jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal sederhana ini dapat menghindarkan pemilik dari sengketa besar bila terjadi kecelakaan.

Kegagalan bangunan

Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik sebagian maupun seluruhnya, setelah penyerahan akhir pekerjaan karena kesalahan penyedia atau pengguna jasa. Penentuan penyebab dilakukan oleh penilai ahli, dan penyedia jasa dapat dimintai pertanggungjawaban dalam jangka waktu tertentu.

Karena risikonya besar, simpan semua dokumen proyek, termasuk gambar, hasil uji, dan laporan pengawasan, untuk waktu yang lama.

Konsultasi dan penyelesaian lebih awal

Semakin cepat masalah dibicarakan, semakin murah dan sederhana penyelesaiannya. Bila ragu tentang hak dan kewajiban Anda, bertanyalah kepada advokat, lembaga bantuan hukum, atau pihak berwenang setempat sebelum mengambil langkah yang sulit dibatalkan. Simpan semua dokumen dan catatan dalam satu berkas agar siap digunakan kapan saja diperlukan.

Hal yang sering keliru

• Mengira semua tukang harus bersertifikat sama. Tuntutan sertifikat bergantung pada jenis dan risiko pekerjaan.
• Menganggap sertifikat sebagai jaminan mutu mutlak. Tetap awasi pekerjaan dan periksa referensi.
• Mengira pemilik rumah tidak dapat dimintai tanggung jawab sama sekali. Pemilik juga punya kewajiban, misalnya soal izin bangunan.

Dasar hukum

• UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi
• UU 6/2023 tentang Cipta Kerja

Dalam kategori yang sama

• Beda SHM, HGB, HGU, dan Hak Pakai bagi Pemilik Tanah
• Jual Beli Rumah yang Masih KPR: Cara Aman bagi Penjual dan Pembeli
• Jual Beli Tanah di Bawah Tangan: Risiko dan Cara Mengamankannya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.