Harta Bawaan, Hadiah, dan Warisan: Bukan Harta Bersama

Dasar hukumnya

Pasal 35 ayat (2) UU 1/1974 menyatakan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 ayat (2) menegaskan bahwa terhadap harta bawaan, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya.

KHI Pasal 86 dan 87 sejalan: harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta suami. Hadiah atau hibah dan sedekah dapat dipergunakan oleh pemiliknya sepanjang tidak diperjanjikan lain.

Tiga jenis harta pribadi

• Harta bawaan. Harta yang sudah dimiliki sebelum menikah, misalnya rumah warisan sebelum menikah atau tabungan sebelum akad.
• Hadiah. Pemberian yang diterima salah satu pihak secara khusus, misalnya hibah dari orang tua kepada anaknya.
• Warisan. Harta yang diterima salah satu pihak sebagai ahli waris dari orang tua atau kerabatnya.

Contoh: Bu Lia (nama fiktif) menerima tanah warisan dari ayahnya setelah ia menikah dengan Pak Hendra. Tanah itu tetap harta pribadi Bu Lia. Namun jika Pak Hendra dan Bu Lia kemudian membangun rumah di atasnya memakai gaji mereka berdua, bangunan itu dapat dinilai sebagai harta bersama, sedangkan tanahnya tetap milik Bu Lia.

Risiko bercampurnya harta

Sengketa paling sering muncul ketika uang pribadi dipakai membeli sesuatu bersama, atau sebaliknya. Misalnya uang warisan disetor ke rekening bersama lalu dipakai membeli mobil. Pengadilan akan melihat bukti aliran dana. Tanpa catatan, pihak yang mengaku harta itu pribadi sulit membuktikannya.

Karena itu, bila menerima warisan atau hibah, sebaiknya ditempatkan di rekening atas nama sendiri, dicatat jelas, dan bila perlu dituangkan dalam pernyataan atau perjanjian tertulis.

Bukti yang membantu

Akta hibah, surat keterangan waris, sertifikat atas nama pemilik, bukti transfer, dan rekening koran adalah bukti utama. Saksi yang mengetahui asal harta juga membantu. Dalam gugatan harta bersama, pihak yang mendalilkan sesuatu sebagai harta pribadi lazimnya harus membuktikan dalilnya.

Bagaimana jika hasil dari harta pribadi

Pertanyaan lain yang sering muncul adalah apakah sewa dari rumah warisan, bunga dari tabungan bawaan, atau hasil panen dari kebun hibah menjadi harta bersama. Aturan tertulis tidak menjawab seluruhnya secara rinci. Dalam praktik, hakim menilai kasus per kasus dengan melihat apakah hasil itu timbul dari harta pribadi atau dari usaha bersama selama perkawinan.

Karena penilaiannya bisa berbeda, pasangan yang ingin kepastian dapat menuangkan kesepakatan dalam perjanjian perkawinan, termasuk soal hasil dari harta pribadi.

Hibah dari orang tua kepada pasangan

Hibah dari orang tua yang jelas ditujukan kepada anak kandungnya adalah harta pribadi anak itu. Namun hibah yang ditujukan kepada anak dan menantu bersama-sama dapat menjadi harta bersama. Karena itu, isi akta hibah dan siapa nama penerimanya sangat penting. Mintalah orang tua mencantumkan penerima secara tegas bila ada kehendak tertentu.

Peran notaris dan perjanjian perkawinan

Bagi pasangan yang ingin kepastian, perjanjian perkawinan dapat memisahkan seluruh harta atau sebagian saja. Perjanjian dibuat dengan akta notaris dan dicatatkan sehingga dapat berlaku terhadap pihak ketiga. Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 membuka kemungkinan perjanjian dibuat selama perkawinan berlangsung.

Perjanjian bukan tanda tidak percaya. Banyak pasangan menggunakannya untuk melindungi usaha keluarga atau warisan orang tua, sambil tetap saling mendukung dalam rumah tangga.

Warisan yang dijual lalu dibelikan barang lain

Kadang warisan berupa tanah dijual, lalu hasilnya dibelikan rumah. Dalam keadaan ini, rumah baru dapat tetap dianggap harta pribadi bila dapat dibuktikan bahwa uang pembeliannya berasal sepenuhnya dari hasil penjualan warisan. Akta jual beli, bukti transfer, dan pernyataan tertulis pasangan akan sangat membantu menjelaskan asal dananya.

Hal yang sering keliru

• Mengira warisan otomatis menjadi harta bersama karena diterima saat menikah.
• Mengira harta pribadi tidak boleh dijual sendiri tanpa persetujuan pasangan. Aturan umumnya membolehkan, tetapi bank atau notaris bisa tetap meminta persetujuan.
• Tidak menyimpan bukti sehingga status pribadi sulit dibuktikan.

Dasar hukum

• UU 1/1974 Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (2)
• KHI Pasal 86, 87

Dalam kategori yang sama

• Memilih Ikut Ayah atau Ibu: Seberapa Penting Pendapat Anak?
• Menantu, Mertua, dan Hukum Tinggal Serumah
• Menjual Harta Bersama Tanpa Persetujuan: Akibat Hukumnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.