Hak Substitusi pada Surat Kuasa Advokat: Syarat, Batas, dan Akibatnya bagi Klien

Apa itu hak substitusi dan siapa yang terkena

Substitusi berarti penggantian. Dalam surat kuasa, hak substitusi adalah hak penerima kuasa untuk menunjuk orang lain menggantikan dirinya, seluruhnya atau sebagian, dalam menjalankan kuasa. Penerima kuasa pertama disebut pemegang kuasa utama. Orang yang ditunjuk disebut penerima substitusi.

Hak ini terutama dikenal dalam perkara pengadilan. Misalnya, seorang advokat di satu kota diberi kuasa untuk perkara yang disidangkan di kota lain. Ia dapat menunjuk rekan di kota tersebut untuk menghadiri sidang. Hak substitusi juga dipakai dalam urusan non-pengadilan, seperti pengurusan izin atau penagihan.

Yang terkena langsung adalah klien (pemberi kuasa), advokat utama, advokat penerima substitusi, dan pihak lawan atau pengadilan yang menerima kuasa itu. Klien perlu memahami karena substitusi menyangkut siapa yang memegang perkara dan siapa yang bertanggung jawab.

Ada dua istilah yang sering tertukar:

• Substitusi: penerima kuasa mengalihkan kuasanya kepada orang lain, dan dalam banyak keadaan dirinya tetap bertanggung jawab.
• Kuasa baru: pemberi kuasa sendiri yang menunjuk orang lain. Dalam kasus ini, hubungan hukum baru terbentuk langsung antara klien dan penerima kuasa baru.

Dasar hukumnya dalam bahasa sehari-hari

Pasal 1803 KUH Perdata mengatur hal ini. Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang yang ia tunjuk sebagai penggantinya dalam dua keadaan: bila ia tidak diberi kuasa untuk menunjuk pengganti, atau bila ia diberi kuasa tanpa menyebut orang tertentu lalu orang yang dipilihnya ternyata tidak cakap atau tidak mampu. Pasal yang sama juga membolehkan pemberi kuasa menuntut langsung kepada orang yang ditunjuk sebagai pengganti. Karena itu, dalam praktik kewenangan substitusi sebaiknya ditegaskan secara tertulis dalam surat kuasa. Pasal 1797 KUH Perdata menambahkan bahwa penerima kuasa tidak boleh melampaui batas kuasa yang diberikan.

Untuk kuasa dalam perkara pengadilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran (SEMA) mengenai syarat surat kuasa khusus. Di antaranya SEMA Nomor 6 Tahun 1994, yang menekankan bahwa surat kuasa harus bersifat khusus dan menyebut dengan jelas keperluannya. Dalam perkara perdata, misalnya, harus jelas siapa penggugat dan siapa tergugat serta pokok perkaranya. Sedangkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 (rumusan hasil rapat pleno kamar) menyatakan bahwa bila surat kuasa dengan tegas menyebut dipakai di tingkat pengadilan negeri, banding, dan kasasi, tidak perlu lagi surat kuasa khusus baru untuk banding dan kasasi, tetapi untuk peninjauan kembali tetap diperlukan surat kuasa khusus tersendiri. Isi persis tiap SEMA sebaiknya dibaca dari teks resmi, karena SEMA dapat dicabut atau diganti.

Sebagian rujukan praktik peradilan menegaskan bahwa kalimat "dapat disubstitusikan" saja belum selalu cukup untuk mengalihkan kuasa kepada pihak ketiga. Pengalihan itu diwujudkan dalam surat kuasa substitusi tersendiri yang ditandatangani penerima kuasa utama. Praktik antar-pengadilan bisa berbeda, sehingga bertanyalah kepada kepaniteraan atau advokat.

Ketentuan etik advokat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga relevan bagi advokat yang menerima substitusi, antara lain kewajiban menjaga rahasia klien dan bertindak profesional. Baca kuasa hukum, advokat, hak klien, dan honorarium.

Apa yang berubah pada klien setelah ada substitusi

Satu hal penting: penerima substitusi pada dasarnya bergantung pada kuasa utama. Bila kuasa utama dicabut atau berakhir, substitusi umumnya ikut berakhir. Pembahasan berakhirnya kuasa dapat dibaca pada berakhirnya surat kuasa karena pemberi kuasa meninggal.

Langkah praktis bagi klien

1. Baca surat kuasa sebelum menandatangani. Cari kata "substitusi", "dapat dialihkan", atau "hak untuk menunjuk pengganti".
2. Tanyakan alasan. Apakah substitusi dibutuhkan karena sidang di kota lain, atau hanya klausul standar?
3. Minta batasan. Anda dapat meminta agar substitusi hanya sah dengan persetujuan tertulis klien, atau hanya untuk menghadiri sidang tertentu.
4. Minta nama penerima substitusi. Klien berhak tahu siapa yang menangani perkaranya.
5. Minta salinan surat kuasa substitusi. Dokumen ini membuktikan alur kewenangan.
6. Perhatikan honorarium. Tanyakan apakah biaya penerima substitusi sudah termasuk dalam honor atau dibayar terpisah. Tuliskan dalam perjanjian jasa hukum.
7. Minta laporan. Advokat utama tetap wajib melaporkan perkembangan. Jangan berhenti berkomunikasi karena perkara sedang dipegang pihak lain.
8. Cabut bila perlu. Jika Anda tidak lagi percaya, cabut kuasa secara tertulis dan beri tahu pengadilan. Tindak lanjut pencabutan dibahas pada surat kuasa advokat.

Kuasa khusus, kuasa insidentil, dan substitusi

Dalam acara perdata, pihak yang berperkara dapat diwakili melalui surat kuasa khusus. Syarat isi surat kuasa khusus dibahas pada surat kuasa khusus dan kuasa insidentil. Bila ada substitusi, surat kuasa substitusi pun sebaiknya mengikuti syarat itu: menyebut perkara, pengadilan, para pihak, dan batas wewenang.

Pengadilan menilai sah-tidaknya kuasa dengan memeriksa dokumen yang diajukan. Surat kuasa yang tidak memenuhi syarat dapat menyebabkan penerima kuasa dianggap tidak berwenang, dengan akibat berupa gugatan atau jawaban yang dinyatakan tidak dapat diterima. Karena itu, pastikan rantai kuasa, yaitu klien ke advokat utama ke penerima substitusi, tertulis lengkap dan tanggalnya berurutan.

Substitusi dalam urusan non-pengadilan

Hak substitusi tidak hanya dikenal di pengadilan. Dalam urusan sehari-hari, hak ini juga muncul, misalnya pada kuasa untuk mengurus perizinan, menagih piutang, atau mewakili pemilik dalam rapat. Prinsip dasarnya sama: penerima kuasa tidak bebas mengalihkan kewenangannya, kecuali bila surat kuasa mengizinkannya.

Bagi klien non-pengadilan, ada beberapa hal tambahan yang perlu dipertimbangkan.

• Kepercayaan bersifat pribadi. Anda memilih penerima kuasa karena percaya pada orangnya. Substitusi mengubah orang yang bertindak, padahal Anda tidak memilihnya. Karena itu, batasi substitusi pada pihak tertentu yang Anda setujui.
• Data pribadi. Penerima substitusi akan memegang dokumen dan data Anda. Pastikan ada kewajiban menjaga kerahasiaan, apalagi bila datanya sensitif.
• Tanggung jawab keuangan. Tentukan siapa yang menerima uang, menyimpan bukti, dan menyetor kepada Anda.
• Pencabutan. Cantumkan bahwa pencabutan kuasa utama otomatis mencabut substitusi, dan bahwa penerima kuasa utama wajib memberi tahu penerima substitusi.

Hal terakhir yang sering terlupa: surat kuasa substitusi harus mengacu pada surat kuasa utama, lengkap dengan tanggal dan nomor bila ada. Tanpa rujukan itu, pihak ketiga tidak dapat memastikan rantai kewenangannya. Instansi seperti bank atau kantor pertanahan sering meminta salinan kuasa utama sekaligus kuasa substitusi.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Dasar hukum substitusi dalam KUH Perdata tidak berubah. Perubahan yang perlu diperhatikan lebih banyak berada pada administrasi pengadilan. Pendaftaran perkara secara elektronik (e-Court dan e-Litigation) membuat surat kuasa diperiksa lebih ketat, termasuk penerimaan dokumen kuasa dalam bentuk elektronik. Selain itu, KUHAP baru (UU 20/2025) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan membawa penyesuaian hukum acara pidana, termasuk soal pendampingan oleh advokat. Rincian pasalnya perlu dibaca dari teks resmi, dan pengaruhnya pada substitusi dalam perkara pidana bergantung pada ketentuan pelaksana.

Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur syarat surat kuasa dapat berubah, sehingga cek versi terbaru melalui kepaniteraan atau situs Mahkamah Agung sebelum mengajukan.

Kesalahan umum

Contoh: Ibu Ratna, tokoh fiktif, menggugat sebuah perusahaan yang berkantor di kota lain. Ia memberi kuasa khusus kepada seorang advokat di kotanya, dengan hak substitusi. Advokat itu menunjuk rekan di kota tempat sidang berlangsung melalui surat kuasa substitusi yang menyebut nomor perkara dan batas wewenang. Ibu Ratna meminta salinan surat substitusi dan laporan setiap selesai sidang. Ketika Ibu Ratna tidak puas dengan satu keputusan, ia dapat meminta penjelasan langsung kepada advokat utama karena tanggung jawab tetap berada di sana. Kisah ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua surat kuasa advokat boleh dialihkan? Tidak. Pengalihan hanya sah bila diperbolehkan dalam surat kuasa, dan praktik peradilan umumnya meminta bentuk tertulis tersendiri untuk pengalihan itu.

Siapa bertanggung jawab bila penerima substitusi lalai? Pasal 1803 KUH Perdata membuat penerima kuasa bertanggung jawab atas penggantinya dalam keadaan tertentu, misalnya bila ia tidak diberi kuasa menunjuk pengganti. Pasal yang sama juga membuka kemungkinan klien menuntut langsung kepada pengganti itu. Hubungan antara advokat utama dan penerima substitusi mengikuti perjanjian mereka.

Apakah klien harus menyetujui setiap substitusi? Hukum tidak selalu mensyaratkan persetujuan terpisah bila hak substitusi sudah tertulis. Namun klien dapat menetapkan syarat dalam perjanjian dan surat kuasa, dan itu sangat dianjurkan.

Apakah hak substitusi berarti kuasa hukum boleh diserahkan ke siapa saja? Penerima substitusi untuk beracara pada dasarnya harus advokat yang berwenang beracara. Cek juga ketentuan organisasi advokat dan pengadilan setempat.

Ringkasan

• Hak substitusi memungkinkan penerima kuasa menunjuk pengganti; pertanggungjawabannya diatur Pasal 1803 KUH Perdata.
• Praktik peradilan umumnya meminta surat kuasa substitusi tertulis tersendiri.
• Advokat utama tetap bertanggung jawab atas penerima substitusi.
• Klien berhak tahu siapa yang menangani perkaranya, dan dapat membatasi substitusi lewat perjanjian.
• SEMA tentang surat kuasa khusus dapat berubah; cek versi terbaru.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), bagian pemberian kuasa
• UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana

Baca juga

• Surat Kuasa Khusus: Apa Isinya dan Kenapa Harus Jelas
• Surat Kuasa Khusus dan Kuasa Insidentil: Syarat Sah dan Kesalahan Umum
• Berakhirnya Surat Kuasa Karena Pemberi Kuasa Meninggal: Pasal 1813 KUH Perdata dan Akibatnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.