Daya Paksa dan Keadaan Darurat: Alasan Pembenar dan Pemaaf dalam KUHP Baru

Apa itu alasan penghapus pidana dan siapa yang terkena

Alasan penghapus pidana adalah keadaan yang membuat perbuatan terlarang tidak berujung pidana. Ada dua jenis.

• Alasan pembenar membuat perbuatannya dibenarkan, jadi tidak melawan hukum. Pasal 12 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP baru) menyebut setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.
• Alasan pemaaf membuat pelakunya tidak dapat dicela. Perbuatannya tetap terlarang, tetapi pelaku dimaafkan.

Aturan ini menyangkut siapa saja yang pernah terpaksa bertindak, misalnya karena ancaman, bencana, atau serangan. Memahaminya membantu tersangka dan keluarganya menilai pembelaan yang mungkin diajukan. Perlu diingat, mengajukan alasan ini berarti membuktikan keadaan nyata, bukan sekadar menyatakannya.

Keadaan darurat (alasan pembenar)

Pasal 33: setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat. Penjelasan memberi contoh:

• di tengah laut kapal tenggelam, dua orang berebut pelampung sehingga salah satu meninggal;
• dokter menghadapi ibu hamil berisiko tinggi, memilih menyelamatkan ibu dengan risiko bayi meninggal atau sebaliknya; atau
• pemadam kebakaran memilih antara menyelamatkan rumah sekitar dengan merobohkan rumah yang terbakar.

Ciri keadaan darurat: ada benturan antara dua kepentingan hukum atau kewajiban, sehingga seseorang harus memilih dan memilih salah satunya. Pilihan itu dibenarkan karena lebih menyelamatkan.

Daya paksa (alasan pemaaf)

Pasal 42: setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dipidana karena:

1. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
2. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Dalam bahasa Belanda, daya paksa disebut overmacht. Penjelasan Pasal 42 membaginya dua:

Penjelasan menambahkan bahwa tekanan kejiwaan dari luar adalah syarat utama. Tekanan yang bukan berasal dari luar, tetapi dari keberatan atas pertimbangan pikirannya sendiri, bukan alasan pemaaf yang menghapus pidana.

Contoh paksaan: seseorang ditodong senjata dan dipaksa menyerahkan data nasabah atau membuka brankas. Ia melakukan perbuatan yang dilarang karena ancaman. Menurut akal sehat, tidak dapat diharapkan ia melawan.

Pembelaan terpaksa dan yang melampaui batas

Dua pasal lain berkaitan erat.

Pembelaan terpaksa (Pasal 34). Dikenal juga sebagai noodweer. Penjelasan Pasal 34 mensyaratkan empat keadaan: ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan seketika; pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas); pembelaan terbatas pada kepentingan yang ditentukan, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda; dan ada keseimbangan antara pembelaan dan serangan (proporsionalitas). Pasal 34 termasuk alasan pembenar.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 43). Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana. Ini alasan pemaaf. Penjelasannya: pembelaan melampaui batas atau tidak proporsional, dan disebabkan keguncangan jiwa yang hebat.

Pembahasan lengkap pembelaan terpaksa ada di Pembelaan Terpaksa (Noodweer). Alasan pembenar lain, seperti melaksanakan undang-undang dan perintah jabatan, dibahas di Melaksanakan Perintah Jabatan dan Undang-Undang.

Batas yang tidak boleh dilupakan

• Tidak boleh direkayasa. Pasal 55: setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban berdasarkan alasan peniadaan pidana jika ia telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan itu. Penjelasan menyebut ini berlaku bagi pelaku yang sengaja mengondisikan dirinya agar bebas.
• Harus terbukti. Alasan penghapus pidana perlu dibuktikan lewat saksi, rekaman, visum, atau bukti lain.
• Proporsional. Perbuatan harus seimbang dengan bahaya. Menghilangkan nyawa untuk menyelamatkan barang kecil tidak seimbang.
• Subsidiaritas. Bila ada cara lain yang tidak melanggar hukum, cara itu harus ditempuh.

Pihak ketiga dan ganti rugi

Alasan penghapus pidana menghapus pidana, tetapi tidak selalu menghapus kerugian orang lain. Dalam keadaan darurat, misalnya perahu tetangga yang diambil dan rusak, pemilik perahu tetap menanggung kerugian. Pertanggungjawaban perdata atau kesepakatan ganti rugi dapat tetap dibicarakan sesuai aturan perdata. Jangan menganggap bebas pidana otomatis bebas dari semua kewajiban.

Hakim juga dapat mempertimbangkan sikap pelaku sesudah kejadian, misalnya melapor sukarela dan memperbaiki kerugian (Pasal 54 ayat 1 huruf f). Hal ini menguntungkan terutama ketika syarat alasan penghapus pidana hanya terpenuhi sebagian, sehingga hakim memilih menjatuhkan pidana ringan atau menggunakan pemaafan hakim. Lihat Pemaafan Hakim.

Bagaimana alasan ini dibawa ke sidang

Pada praktiknya, alasan penghapus pidana disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukum dalam pembelaan, dan didukung bukti. Jaksa dapat membantah. Hakim memeriksa apakah syarat terpenuhi dan menjelaskan hasilnya dalam pertimbangan putusan. Hasil dapat berupa pembebasan dari tuntutan, dinyatakan terbukti tetapi tidak dipidana, atau penjatuhan pidana yang lebih ringan bila syarat tidak lengkap. Bentuk amar yang tepat mengikuti hukum acara pidana yang berlaku; KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026, jadi periksa teks resmi dan konsultasikan dengan advokat.

Keterangan saksi sangat menentukan, sehingga sebaiknya kenali pula hak dan kewajiban saksi di Menjadi Saksi di Persidangan Pidana. Bila saksi merasa terancam, lihat Perlindungan Saksi dan LPSK.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

KUHP lama memuat daya paksa (overmacht) dalam Pasal 48, pembelaan terpaksa dalam Pasal 49, perintah undang-undang dalam Pasal 50, dan perintah jabatan dalam Pasal 51. Keadaan darurat sebagai alasan pembenar yang berdiri sendiri hanya berkembang dalam doktrin dan yurisprudensi. KUHP baru menuliskannya tegas dalam Pasal 33, dan memisahkan secara sistematis alasan pembenar (Pasal 31 sampai 35) dan alasan pemaaf (Pasal 40 sampai 44). KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026.

Dampak bagi awam: pembelaan "keadaan darurat" kini punya pasal sendiri, dan hakim dapat menilainya berdasarkan contoh dalam penjelasan. Untuk peristiwa sebelum 2 Januari 2026, periksa asas peralihan Pasal 3, termasuk apakah aturan lama lebih menguntungkan.

Langkah praktis bila Anda mengaku terpaksa

1. Catat kejadian segera. Waktu, tempat, siapa yang mengancam, dan apa yang terjadi.
2. Amankan bukti. Rekaman kamera, pesan ancaman, visum, foto luka, dan saksi.
3. Segera lapor. Laporan kepada pihak berwenang sedini mungkin memperkuat pengakuan Anda.
4. Jangan menghilangkan barang bukti. Hal itu merusak kredibilitas.
5. Jelaskan pilihan Anda. Mengapa tidak ada jalan lain? Mengapa tindakan itu seimbang?
6. Minta pendampingan advokat. Pembuktian alasan penghapus pidana membutuhkan strategi.
7. Pelajari alternatif. Jika alasan tidak memenuhi syarat, mungkin ada pemaafan hakim atau pengurangan pidana.

Contoh

Contoh: Seorang kasir ditodong pelaku perampokan dan dipaksa menyerahkan kunci brankas. Ia menyerahkannya karena takut nyawanya terancam. Perbuatan menyerahkan kunci tampak seperti membantu pencurian, tetapi ia dipaksa ancaman yang menurut akal sehat tidak dapat dilawan. Hakim dapat menilai ini sebagai daya paksa relatif (Pasal 42 huruf b).

Contoh: Dua orang terjebak banjir di atas atap rumah. Satu-satunya perahu kecil hanya muat satu. Salah satunya mengambil perahu milik tetangga tanpa izin untuk menyelamatkan anak yang sakit. Perbuatan mengambil perahu dapat dibenarkan karena keadaan darurat bila tidak ada cara lain dan akibatnya seimbang (Pasal 33).

Contoh: Seorang pria diserang dengan parang di depan rumah. Ia membela diri dengan memukul penyerang dengan tongkat. Pembelaannya proporsional dan tidak ada jalan lain. Ini dapat dinilai pembelaan terpaksa (Pasal 34). Bila pembelaannya melampaui batas karena guncangan jiwa yang hebat akibat serangan itu, hakim menilai apakah Pasal 43 berlaku.

Kesalahan umum

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa bedanya alasan pembenar dan pemaaf? Pembenar membuat perbuatan tidak melawan hukum. Pemaaf membuat pelaku tidak dapat dicela walaupun perbuatannya melawan hukum.

Apakah daya paksa berlaku untuk ancaman psikologis? Penjelasan Pasal 42 menyebut tekanan kejiwaan dari luar sebagai syarat utama. Tekanan yang berasal dari pertimbangan pikirannya sendiri tidak cukup.

Bagaimana jika pelaku juga yang menciptakan keadaan? Jika ia dengan sengaja menciptakannya, Pasal 55 menyatakan ia tidak dibebaskan.

Apakah tenaga kesehatan yang memilih menyelamatkan salah satu pasien dipidana? Penjelasan Pasal 33 menjadikan situasi serupa sebagai contoh keadaan darurat. Penilaian akhir tetap oleh hakim berdasarkan fakta dan standar profesi.

Ringkasan

• Alasan penghapus pidana ada dua: pembenar dan pemaaf.
• Keadaan darurat (Pasal 33) adalah alasan pembenar; daya paksa (Pasal 42) adalah alasan pemaaf.
• Pembelaan terpaksa (Pasal 34) membenarkan; pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 43) memaafkan.
• Pasal 55: tidak berlaku bila keadaannya sengaja diciptakan.
• Siapkan bukti dan segera lapor agar alasan dapat dibuktikan.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Pembelaan Terpaksa (Noodweer): Kapan Membela Diri Tidak Dipidana
• Melaksanakan Undang-Undang dan Perintah Jabatan: Kapan Tidak Dipidana
• Kesengajaan dan Kealpaan: Unsur Kesalahan dalam Hukum Pidana

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.