Contoh Surat Kuasa dan Cara Mengisinya (Kerangka Siap Adaptasi)

Apa itu surat kuasa

Dalam hukum perdata, pemberian kuasa adalah perjanjian ketika satu pihak memberi wewenang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu atas namanya. Aturan umum pemberian kuasa terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan surat kuasa, penerima kuasa bertindak mewakili pemberi kuasa, dan akibat hukum perbuatannya menjadi tanggungan pemberi kuasa sepanjang dalam batas yang dikuasakan.

Surat kuasa dipakai untuk banyak urusan: mengambil dokumen, mengurus pajak kendaraan, mengurus berkas di kantor layanan, atau mewakili di pengadilan. Setiap urusan memerlukan rumusan yang tepat. Penjelasan tentang jenis kuasa di pengadilan ada di surat kuasa khusus dan kuasa insidentil dan surat kuasa advokat.

Jenis surat kuasa secara singkat

Kuasa mutlak, yaitu kuasa yang tidak dapat dicabut dan dipakai untuk memindahkan hak atas tanah, dilarang dalam praktik pertanahan. Jangan membuatnya.

Kerangka surat kuasa (siap adaptasi)

Salin kerangka berikut, ganti setiap kolom [....], lalu sesuaikan dengan urusan Anda.

• SURAT KUASA
• Yang bertanda tangan di bawah ini:
• Nama: [nama lengkap pemberi kuasa]
• Nomor KTP: [nomor induk kependudukan]
• Tempat dan tanggal lahir: [tempat, tanggal lahir]
• Pekerjaan: [pekerjaan]
• Alamat: [alamat sesuai KTP]
• Nomor telepon: [nomor telepon]
• Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut PEMBERI KUASA.
• Dengan ini memberi kuasa kepada:
• Nama: [nama lengkap penerima kuasa]
• Nomor KTP: [nomor induk kependudukan]
• Tempat dan tanggal lahir: [tempat, tanggal lahir]
• Pekerjaan: [pekerjaan]
• Alamat: [alamat sesuai KTP]
• Hubungan dengan pemberi kuasa: [keluarga/rekan/kolega]
• Selanjutnya disebut PENERIMA KUASA.
• KHUSUS
• Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan hal-hal berikut: [uraian urusan, misalnya mengambil dokumen berupa .... pada kantor ....].
• Dalam urusan tersebut, Penerima Kuasa berhak: [daftar tindakan yang diperbolehkan, misalnya menandatangani tanda terima, menyerahkan fotokopi, menerima dokumen].
• Penerima Kuasa tidak berhak: [daftar pembatasan, misalnya memindahtangankan atau menjaminkan barang, menerima uang di luar yang tertulis].
• Surat kuasa ini berlaku sejak [tanggal mulai] sampai [tanggal berakhir] atau sampai urusan selesai, mana yang lebih dahulu.
• Segala akibat hukum perbuatan Penerima Kuasa dalam batas kuasa ini menjadi tanggungan Pemberi Kuasa.
• Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran, tanpa paksaan dari pihak mana pun.
• [Kota], [tanggal]
• Pemberi Kuasa, [tanda tangan di atas meterai], [nama]
• Penerima Kuasa, [tanda tangan], [nama]
• Saksi (bila ada), [nama dan tanda tangan]
• Lampiran: [fotokopi KTP pemberi kuasa], [fotokopi KTP penerima kuasa], [dokumen pendukung].

Penjelasan tiap bagian

Judul. Cukup "Surat Kuasa". Untuk urusan tertentu tambahkan kata "khusus" agar jelas bahwa kuasa terbatas.

Identitas pemberi dan penerima kuasa. Tulis nama sesuai KTP, nomor KTP, alamat, dan pekerjaan. Identitas yang lengkap menghindari salah orang dan memudahkan verifikasi oleh kantor layanan. Jangan menyingkat nama.

Uraian urusan. Ini bagian terpenting. Tulis urusan sespesifik mungkin. Rumusan seperti "mengurus segala sesuatu" terlalu luas dan berisiko disalahgunakan. Jika mengurus dokumen, sebut nama dokumen, nomor, dan kantor tujuan.

Hak dan batasan. Daftar tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Batasan melindungi pemberi kuasa, misalnya larangan menerima uang atau menjual barang.

Jangka waktu. Tulis tanggal berlaku dan berakhir. Tanpa batas waktu, kuasa bisa dipakai bertahun-tahun.

Tanggung jawab. Kalimat tentang akibat hukum menegaskan bahwa perbuatan dalam batas kuasa mengikat pemberi kuasa. Di luar batas, tanggung jawab ada pada penerima kuasa.

Tempat, tanggal, dan tanda tangan. Tanda tangan pemberi kuasa dibubuhkan di atas meterai sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku. Penerima kuasa ikut menandatangani sebagai tanda menerima. Saksi memperkuat bukti.

Lampiran. Fotokopi KTP kedua pihak dan dokumen pendukung. Beberapa kantor meminta KTP asli pemberi kuasa atau pernyataan tambahan.

Langkah praktis menyusun dan memakai surat kuasa

1. Tentukan urusan yang dikuasakan. Tulis satu kalimat sederhana.
2. Pilih penerima kuasa yang dipercaya. Idealnya orang yang Anda kenal dan dapat dihubungi.
3. Isi kerangka dengan identitas lengkap. Cocokkan dengan KTP.
4. Uraikan kewenangan dan larangan. Spesifik dan terukur.
5. Tentukan jangka waktu. Gunakan tanggal pasti.
6. Cetak dua rangkap. Satu untuk pemberi kuasa, satu untuk penerima kuasa.
7. Bubuhkan meterai dan tanda tangan. Tanda tangan pemberi kuasa mengenai meterai.
8. Lampirkan KTP. Fotokopi kedua pihak.
9. Tanyakan kantor tujuan. Beberapa instansi memiliki format sendiri atau syarat legalisasi.
10. Simpan salinan. Dan catat bila kuasa dicabut. Pencabutan sebaiknya diberitahukan secara tertulis kepada penerima kuasa dan kantor tujuan.

Kapan perlu notaris atau advokat

Surat kuasa bawah tangan cukup untuk urusan administratif sederhana. Gunakan akta notaris atau konsultasi lebih dulu bila:

• nilai urusan besar, misalnya jual beli properti atau pengurusan harta warisan;
• kuasa menyangkut tanah atau bangunan, saham, atau perusahaan;
• kuasa dipakai di luar negeri, yang sering memerlukan legalisasi;
• pemberi kuasa sakit, lanjut usia, atau berada jauh dan sulit diverifikasi;
• penerima kuasa akan mewakili di pengadilan, yang memerlukan surat kuasa khusus dengan syarat tertentu dan umumnya diberikan kepada advokat. Lihat surat kuasa advokat.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang perantau tidak dapat pulang untuk mengambil ijazah di sekolah lamanya. Ia membuat surat kuasa khusus kepada adiknya. Isinya hanya: mengambil ijazah atas nama dirinya pada sekolah tertentu, berlaku selama satu bulan, dan melarang adiknya menerima uang atau dokumen lain. Ia melampirkan fotokopi KTP kedua pihak, membubuhkan meterai, dan meminta adiknya membawa KTP asli. Sekolah menerima dan mencatat penyerahan ijazah.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan pemberian kuasa dalam KUHPerdata relatif stabil. Hal yang berubah menyangkut pelengkap, misalnya ketentuan bea meterai yang kini mengikuti UU No. 10 Tahun 2020 dan peraturan pelaksananya, serta penggunaan layanan elektronik di sebagian instansi. Beberapa kantor dapat meminta format sendiri atau tanda tangan elektronik. Tanyakan persyaratan kantor tujuan sebelum menyusun surat.

Surat kuasa untuk urusan yang sering muncul

Beberapa urusan harian yang sering memakai surat kuasa antara lain mengambil dokumen di kantor layanan, mengurus berkas kendaraan, mewakili penandatanganan administratif, atau mengambil paket. Untuk tiap urusan, rumusan uraian tugas berbeda. Misalnya untuk mengambil dokumen, tulis nama dokumen, nomor, dan kantor tempat pengambilan. Untuk mengurus kendaraan, sebut nomor polisi dan jenis pengurusan. Jangan menggabungkan beberapa urusan dalam satu surat bila tidak perlu.

Sebagian kantor layanan meminta surat kuasa disertai KTP asli pemberi kuasa atau pernyataan tambahan. Tanyakan persyaratan sebelum Anda mencetak. Beberapa kantor juga menerima tanda tangan elektronik bersertifikat, sedangkan yang lain masih meminta tanda tangan basah. Menyesuaikan sejak awal menghemat waktu.

Mencabut dan mengakhiri kuasa

Pemberi kuasa dapat mencabut kuasa kapan saja, kecuali jenis tertentu yang diatur khusus. Cara yang aman: buat surat pencabutan, kirim kepada penerima kuasa dengan tanda terima, dan beri tahu pihak ketiga yang pernah menerima kuasa itu. Minta penerima mengembalikan surat asli. Kuasa juga berakhir karena urusan selesai, jangka waktu habis, atau salah satu pihak meninggal. Setelah berakhir, simpan arsip untuk jaga-jaga bila di kemudian hari ada pertanyaan tentang keabsahan tindakan.

Contoh isian bagian urusan untuk beberapa kebutuhan

Untuk mengambil dokumen: "mengambil dokumen berupa [jenis dokumen] atas nama Pemberi Kuasa pada [nama kantor], serta menandatangani tanda terima." Untuk mengurus berkas kendaraan: "mengurus [jenis pengurusan] kendaraan [merek, nomor polisi] di [kantor layanan], termasuk membayar biaya resmi dengan bukti." Untuk mewakili dalam penandatanganan administrasi: "menandatangani formulir [nama formulir] pada [tanggal/kantor], tanpa kewenangan mengubah isi pokok." Sesuaikan dengan kebutuhan Anda dan hapus yang tidak relevan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah surat kuasa harus di notaris? Tidak untuk urusan sederhana. Untuk urusan tertentu, misalnya tanah atau pengadilan, ada bentuk atau syarat khusus.

Apakah surat kuasa bisa dicabut? Bisa. Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya, sebaiknya dengan surat tertulis kepada penerima kuasa dan pihak yang pernah diberi tahu.

Apakah surat kuasa bisa dipindahtangankan kepada orang lain? Hanya bila surat kuasa mengizinkan (substitusi). Jika tidak disebut, penerima kuasa sebaiknya tidak mengalihkan.

Apakah surat kuasa sah tanpa meterai? Meterai berkaitan dengan nilai bukti dokumen. Ketiadaan meterai dapat menimbulkan hambatan saat dijadikan bukti. Ikuti ketentuan terbaru.

Ringkasan

• Surat kuasa memberi wewenang kepada orang lain untuk bertindak atas nama pemberi kuasa.
• Isi harus spesifik: siapa, urusan apa, batas, dan jangka waktu.
• Gunakan identitas persis sesuai KTP dan bubuhkan meterai serta tanda tangan.
• Untuk tanah, perkara pengadilan, dan nilai besar, konsultasikan ke notaris atau advokat.
• Hindari kuasa kosong atau terlalu luas.
• Kerangka di atas hanya contoh yang harus disesuaikan.

Dasar hukum

• KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) tentang pemberian kuasa
• UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Baca juga

• Surat Kuasa Khusus: Apa Isinya dan Kenapa Harus Jelas
• Surat Kuasa Khusus dan Kuasa Insidentil: Syarat Sah dan Kesalahan Umum
• Studi Kasus: Tanda Tangan Dipalsukan pada Surat Kuasa Penjualan Tanah
• Bantuan Hukum Gratis, Posbakum, dan Syaratnya bagi Warga Tidak Mampu
• Akta Pengakuan Utang Notariil dan Grosse Akta: Fungsi, Syarat, dan Eksekusinya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.