Cara Cek Legalitas Perusahaan Pembiayaan dan Fintech di OJK

Apa arti izin OJK dan siapa yang terkena

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan: perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan teknologi finansial tertentu. Entitas yang menjalankan kegiatan di sektor itu wajib memiliki izin atau terdaftar sesuai jenisnya.

Izin berarti entitas tunduk pada pengawasan: ada kewajiban permodalan, tata kelola, pelaporan, dan perlindungan konsumen. Konsumen punya jalur mengadu. Entitas tanpa izin tidak berada dalam pengawasan itu. Bila terjadi masalah, jalur penyelesaiannya jauh lebih sulit.

Perlu diingat: izin OJK bukan jaminan keuntungan atau bebas risiko. Izin hanya berarti entitas berada dalam sistem pengawasan. Anda tetap perlu menilai apakah produknya sesuai kemampuan Anda. Dan sebaliknya, kata "terdaftar" untuk fintech tertentu bisa berarti tahap pendaftaran, bukan izin penuh. Bacalah status yang tertulis di daftar.

Di mana mencari daftar resmi

Sumber utama adalah situs resmi OJK dan kanal konsumennya. Secara umum, daftar entitas dapat dicari berdasarkan kategori:

Selain daftar, OJK menyediakan kanal informasi dan pengaduan konsumen, termasuk layanan kontak 157. Cara memakainya ada pada kontak 157 OJK dan cara mengadu. Peran OJK sendiri dibahas pada apa itu OJK, tugas dan wewenang.

Daftar entitas bisa berubah, misalnya karena izin dicabut atau dikembalikan. Jangan mengandalkan daftar yang di-screenshot orang atau cerita di media sosial. Buka sumber resmi, lihat tanggal pembaruan, lalu cocokkan.

Langkah praktis memeriksa

1. Kumpulkan data. Nama perusahaan lengkap, nama aplikasi, alamat, dan situs web. Minta dari pihak yang menawarkan.
2. Cari di daftar resmi. Gunakan nama badan hukum seperti PT, bukan hanya nama merek.
3. Cocokkan kategori. Entitas pembiayaan tidak otomatis berizin sebagai penghimpun dana masyarakat.
4. Cocokkan aplikasi. Untuk pinjaman daring, nama aplikasi di toko aplikasi harus sama dengan yang tercantum di daftar. Banyak aplikasi ilegal meniru nama yang mirip.
5. Cek alamat dan kontak. Alamat kantor nyata dan nomor layanan resmi harus ada.
6. Tanyakan lewat kanal OJK bila ragu. Bukan lewat nomor yang diberikan pihak penawar.
7. Simpan bukti pengecekan. Tangkapan layar dengan tanggal berguna bila nanti terjadi sengketa.
8. Jangan transfer sebelum yakin. Terutama biaya di muka.

Ciri pelaku tanpa izin

Beberapa tanda yang patut mencurigakan:

• menawarkan lewat pesan singkat, media sosial, atau panggilan tak dikenal;
• menjanjikan keuntungan besar dan pasti dalam waktu singkat;
• meminta biaya di muka sebelum pinjaman cair;
• meminta akses ke seluruh kontak, galeri, dan data ponsel. Lihat pinjol minta akses kontak dan galeri;
• tidak punya alamat jelas, atau pakai rekening pribadi;
• bunga dan denda tidak dijelaskan;
• menekan agar segera memutuskan;
• mengaku "bekerja sama dengan OJK" tanpa bukti. OJK tidak memberi jaminan bagi entitas yang bukan pengawasnya.

Pembahasan pinjaman daring ilegal ada pada pinjol ilegal atau legal, cara cek dan hak korban. Gabungan lembaga yang menangani aktivitas keuangan ilegal dibahas pada Satgas Pasti, pemberantasan aktivitas keuangan ilegal.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Pengawasan sektor jasa keuangan berkembang. UU P2SK (UU 4/2023) memperluas cakupan pengawasan OJK, termasuk aset keuangan digital dan kripto yang kini beralih pengawasannya dari lembaga lain, serta menguatkan perlindungan konsumen. Pinjaman daring kini diatur dalam peraturan OJK yang lebih baru tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Selain itu, pemerintah dan OJK memperkuat upaya memberantas aktivitas keuangan ilegal lewat satuan tugas gabungan. Dampaknya bagi Anda: istilah dan nama daftar dapat berbeda dari artikel lama. Gunakan nama dan kategori terbaru di situs resmi, dan bila bingung, tanyakan pada kanal resmi OJK.

Kesalahan umum

Contoh: aplikasi dengan nama mirip

Contoh: Mbak Wulan (fiktif) melihat iklan aplikasi pinjaman dengan nama yang mirip aplikasi terkenal. Sebelum mengunduh, ia mencari nama badan hukum di balik aplikasi itu. Pada daftar resmi OJK, nama aplikasi di toko aplikasi ternyata tidak ada, sedangkan nama yang mirip terdaftar dengan nama aplikasi dan badan hukum berbeda. Ia membatalkan niat, melaporkan aplikasi mencurigakan itu lewat kanal resmi, dan memilih menunda pinjaman sampai menemukan pemberi pinjaman berizin dengan biaya jelas. Cerita ini fiktif dan bukan jaminan hasil.

Bila Anda terlanjur berurusan dengan entitas tanpa izin

Pertama, hentikan transfer lanjutan. Kedua, kumpulkan bukti: bukti transfer, percakapan, tangkapan layar aplikasi, dan identitas rekening. Ketiga, laporkan ke OJK atau kanal resmi pelaporan aktivitas keuangan ilegal dan ke polisi bila ada penipuan. Keempat, bila data pribadi Anda diambil, ajukan permintaan penghapusan dan keberatan sesuai hak subjek data pribadi, sebagaimana dibahas pada hak subjek data pribadi UU PDP. Kelima, jangan terpancing menyetor "uang pembuka blokir" dari pihak yang menawarkan bantuan memulihkan dana, karena itu modus lanjutan.

Mengenai utang di pinjaman ilegal, status hukumnya rumit dan sebaiknya dikonsultasikan. Penagihan dengan ancaman tetap dapat dilaporkan.

Mengecek legalitas koperasi dan lembaga lain

Tidak semua pemberi pinjaman berada di bawah OJK. Koperasi simpan pinjam berada di bawah pembinaan kementerian yang membidangi koperasi, dan gadai berizin berada dalam kerangka OJK. Bank Indonesia mengawasi sistem pembayaran, termasuk dompet elektronik. Untuk koperasi, lihat koperasi simpan pinjam, cek izin NIK dan LPS koperasi. Prinsipnya sama: pastikan ada izin dari lembaga yang tepat sesuai jenis kegiatan.

Membaca hasil pencarian dengan teliti

Hasil pencarian di daftar resmi perlu dibaca utuh. Perhatikan empat hal. Pertama, jenis status: berizin, terdaftar, atau dicabut. Entitas dengan izin dicabut tidak boleh lagi menjalankan kegiatan yang diizinkan. Kedua, ruang lingkup izin: perusahaan pembiayaan berizin tidak otomatis boleh menghimpun simpanan masyarakat. Ketiga, nama dan merek yang boleh dipakai: aplikasi yang tidak tercantum sebagai milik penyelenggara dapat berarti tiruan. Keempat, tanggal pembaruan daftar.

Bila entitas tidak muncul, coba variasi ejaan nama sebelum menyimpulkan. Tetapi jangan terlalu longgar: nama yang hanya mirip bukan nama yang sama. Jika setelah beberapa percobaan tidak ketemu, perlakukan sebagai belum terbukti legal dan tanyakan kepada kanal resmi. Anda juga boleh meminta pihak penawar menunjukkan nomor izin usaha, lalu mencocokkannya sendiri. Orang yang benar berizin biasanya senang memberi bukti. Orang yang menghindar patut dicurigai.

Legalitas dan keamanan data: dua hal berbeda

Izin OJK tidak sama dengan kepatuhan penuh pada perlindungan data pribadi. Sebuah penyelenggara berizin pun dapat melanggar, misalnya mengakses data berlebihan atau menyebarkannya. Bila itu terjadi, Anda tetap berhak mengadu. Sebelum memasang aplikasi, baca izin akses yang diminta ponsel, dan tolak izin yang tidak relevan dengan layanan. Hak atas data pribadi dibahas pada perlindungan data pribadi (UU PDP).

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua aplikasi pinjaman daring harus terdaftar OJK? Penyelenggara pinjaman daring yang menyalurkan dana kepada masyarakat harus berizin atau terdaftar sesuai ketentuan. Cek daftar resmi dan cocokkan nama aplikasinya.

Apakah izin OJK menjamin saya tidak rugi? Tidak. Izin berarti entitas diawasi, bukan keuntungan dijamin. Anda tetap harus menilai risiko dan kemampuan bayar.

Bagaimana bila entitas tidak ada di daftar? Jangan melanjutkan. Tanyakan lewat kanal resmi OJK dan laporkan bila terindikasi ilegal.

Apakah data di daftar selalu terbaru? Daftar diperbarui berkala. Periksa tanggal pembaruan dan, untuk keputusan besar, konfirmasi lewat kanal resmi.

Ringkasan

• Izin OJK berarti entitas diawasi, bukan jaminan untung.
• Gunakan daftar resmi OJK dan cocokkan nama badan hukum dan aplikasi.
• Waspadai biaya di muka, akses data berlebihan, dan janji keuntungan pasti.
• Bila ragu, tanyakan lewat kanal resmi 157 dan jangan transfer.
• Bila terlanjur, kumpulkan bukti dan lapor.

Dasar hukum

• UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
• UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Baca juga

• Apa Itu OJK: Tugas, Wewenang, dan Cara Memanfaatkannya bagi Masyarakat
• Kontak 157 OJK: Cara Mengadu bagi Konsumen Sektor Keuangan
• Satgas Pasti: Peran dalam Memberantas Pinjol Ilegal dan Investasi Bodong
• Leasing, Pembiayaan Konsumen, dan Pinjaman Multiguna: Apa Bedanya dan Apa Hak Anda?

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.