Apakah Memalsukan Tanda Tangan Bisa Dipidana?

Apa maksudnya dan siapa yang terkena

Memalsukan tanda tangan berarti membuat tanda tangan seseorang tanpa hak, atau menirukan tanda tangan yang asli, lalu memakainya pada dokumen. Dokumen yang dipalsukan bisa berupa kuitansi, perjanjian jual beli, surat kuasa, formulir bank, surat pernyataan waris, atau surat keterangan.

Yang terkena adalah orang yang namanya dicatut, pihak yang memakai dokumen palsu, dan pihak lain yang dirugikan oleh dokumen itu. Dalam sengketa keluarga, tanah, dan pinjaman, tuduhan pemalsuan sering muncul. Karena itu pemahaman unsurnya penting agar tuduhan tidak dilontarkan sembarangan.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

Pasal 391 KUHP baru mengatur dua perbuatan.

• Membuat atau memalsu surat (ayat 1). Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud menggunakan atau meminta orang lain menggunakannya seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat, dengan penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak kategori VI.
• Menggunakan surat palsu (ayat 2). Setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar, jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana yang sama.

Perhatikan bahwa pasal itu tidak berbicara khusus tentang tanda tangan, tetapi tanda tangan adalah bagian yang membuat surat tampak berasal dari orang tertentu. Kata kunci: maksud menggunakan seolah-olah benar, dan potensi kerugian. Penjelasan umum dapat dibaca di pemalsuan surat dan dokumen.

Kapan bisa dan tidak bisa dipidana

Tidak semua perbedaan tanda tangan berarti pemalsuan. Tanda tangan seseorang dapat berubah dari waktu ke waktu, karena usia, sakit, atau kondisi menulis. Pembuktian biasanya memerlukan pemeriksaan ahli forensik dokumen.

Apakah delik aduan

Pasal 391 dalam rumusan yang dikutip tidak memuat syarat pengaduan. Artinya, korban atau pihak lain yang tahu dapat melapor, dan polisi dapat memproses. Namun, bila pelaku adalah keluarga dekat dalam hubungan tertentu, periksa kekhususan penuntutan dalam teks resmi. Seperti pada banyak perkara pemalsuan, penyelesaian damai antara pihak dapat menjadi pertimbangan, tetapi tidak menghapus pidana secara otomatis.

Perdata dan pidana

Pemalsuan tanda tangan membawa dua akibat. Secara pidana, pelaku dapat dihukum. Secara perdata, perjanjian atau dokumen yang tanda tangannya dipalsukan dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, karena tidak ada persetujuan dari pihak yang namanya dicatut. Korban dapat meminta pembatalan akta, pengembalian barang, dan ganti rugi. Jika dokumen palsu dipakai untuk balik nama tanah atau kendaraan, pemulihan haknya memerlukan putusan pengadilan. Baca studi kasus pemalsuan tanda tangan surat kuasa.

Langkah praktis bagi yang tanda tangannya dipalsukan

1. Amankan dokumen. Minta salinan dokumen yang dipersoalkan dan catat siapa yang memegang aslinya.
2. Kumpulkan tanda tangan pembanding: KTP, buku tabungan, ijazah, dan dokumen resmi lain yang ditandatangani pada waktu berdekatan.
3. Tulis kronologi: kapan Anda tahu, dari siapa, dan kerugian apa.
4. Hubungi pihak yang menerima dokumen, misalnya bank atau kantor pertanahan, dan beri tahu bahwa tanda tangan dipersoalkan.
5. Kirim somasi bila perlu.
6. Laporkan ke polisi dengan bukti lengkap. Lihat laporan polisi dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).
7. Ajukan pembatalan secara perdata jika dokumen telah dipakai.

Langkah praktis bagi yang dituduh

1. Jangan menghapus atau menyembunyikan dokumen.
2. Kumpulkan bukti bahwa tanda tangan dibuat dengan izin atau kuasa: pesan, saksi, dan dokumen kuasa.
3. Jika Anda hanya menerima dokumen dari pihak lain, jelaskan dari mana dan kapan.
4. Hadiri pemanggilan dan pertimbangkan pendamping hukum.
5. Jangan menghubungi pelapor untuk menekan atau meminta damai dengan ancaman.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Pemalsuan surat dalam KUHP lama (Pasal 263) kini ada di Pasal 391 KUHP baru dengan rumusan yang tidak berubah banyak dan sistem denda berkategori. Sejak 2 Januari 2026, laporan sebaiknya menyebut pasal yang berlaku. Hukum acara berganti dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru (UU No. 20 Tahun 2025), dan sebagian tata cara teknis, termasuk pemeriksaan bukti, mengikuti peraturan pelaksana. Untuk dokumen elektronik, ketentuan ITE dan UU PDP juga bisa relevan; periksa teks resmi terbaru.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang ahli waris menemukan bahwa surat jual beli tanah warisan memuat tanda tangan ibunya yang sudah meninggal dua tahun sebelum tanggal surat. Ia menyimpan salinan, mengumpulkan akta kematian dan tanda tangan pembanding, lalu berkonsultasi. Dengan bukti tanggal itu, ia melaporkan dugaan pemalsuan dan mengajukan gugatan pembatalan. Di kasus berbeda, anak menandatangani menggantikan ibunya yang sakit dengan izin lisan, tetapi tanpa surat kuasa. Meski niatnya baik, ia sulit membuktikan izin dan berisiko dituduh memalsu.

Bagaimana pemalsuan dibuktikan

Pemalsuan dibuktikan dengan beberapa jenis alat bukti. Dokumen aslinya diperiksa oleh ahli forensik dokumen yang membandingkan goresan, tekanan, kecepatan, dan karakteristik tanda tangan dengan pembanding. Kesaksian orang yang menyaksikan penandatanganan atau yang tahu dokumen dibuat membantu. Catatan waktu, misalnya tanggal dokumen dan kondisi orang yang namanya dicatut pada tanggal itu, sering menjadi petunjuk kuat. Dalam kasus elektronik, jejak digital, log sistem, dan metadata dokumen ikut diperiksa.

Pembanding yang baik adalah tanda tangan pada dokumen resmi yang dibuat pada waktu berdekatan dan yang diakui pemilik. Semakin banyak pembanding, semakin baik hasil pemeriksaan. Karena itu, simpan dokumen resmi yang memuat tanda tangan asli dengan baik.

Pemalsuan dalam urusan keluarga, tanah, dan pinjaman

Sengketa pemalsuan sering muncul dalam tiga konteks. Dalam waris, surat pernyataan ahli waris atau persetujuan jual beli ditandatangani seolah-olah oleh semua ahli waris. Dalam tanah, surat kuasa atau akta jual beli dipakai untuk memindahkan hak. Dalam pinjaman, tanda tangan penjamin dipalsukan untuk memperoleh kredit. Di semua konteks, pihak yang dirugikan sebaiknya segera memberi tahu pihak yang memegang dokumen agar proses tertunda sampai persoalan jelas, misalnya meminta kantor pertanahan tidak memproses balik nama sampai ada kejelasan.

Untuk pencegahan, pastikan setiap dokumen penting ditandatangani di hadapan pihak yang berwenang bila diperlukan, seperti notaris atau pejabat pembuat akta. Mintalah salinan dan simpan di tempat aman.

Mengajukan keberatan secara administratif

Selain laporan pidana, keberatan administratif dapat membantu menghentikan kerugian. Hubungi bank, kantor pertanahan, atau instansi lain secara tertulis dengan lampiran bukti. Tulis permintaan yang jelas: menunda proses, memblokir akses, atau menolak permohonan yang memakai dokumen yang dipersoalkan. Minta tanda terima. Langkah ini mencegah kerugian bertambah selagi proses hukum berjalan.

Terakhir, bagi siapa pun yang menerima dokumen bertanda tangan dari orang lain, biasakan memverifikasi. Hubungi pihak yang namanya tercantum, minta konfirmasi tertulis, dan bandingkan dengan identitas resmi. Verifikasi sederhana ini sering mencegah kerugian besar dan menunjukkan bahwa Anda bertindak dengan hati-hati.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah tanda tangan yang diubah sedikit termasuk pemalsuan? Tidak selalu. Penilaian dilakukan oleh ahli dan mempertimbangkan konteks.

Apakah memakai dokumen palsu yang didapat dari orang lain juga pidana? Dapat, bila diketahui palsu dan dipakai seolah benar (Pasal 391 ayat 2).

Apakah korban dapat meminta ganti rugi? Dapat melalui gugatan perdata, termasuk pembatalan dokumen.

Ringkasan

• Memalsukan atau menggunakan surat palsu dapat dipidana (Pasal 391 KUHP baru).
• Unsur penting: surat yang dapat menimbulkan hak atau bukti, maksud dipakai seolah benar, dan potensi kerugian.
• Tanda tangan dengan kuasa sah bukan pemalsuan.
• Amankan dokumen, kumpulkan pembanding, laporkan, dan ajukan pembatalan.
• Ancaman dan prosedur dapat berubah; periksa teks resmi terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Baca juga

• Pemalsuan Surat dan Dokumen: Unsur, Ancaman, dan Beda Perdata-Pidana
• Studi Kasus: Tanda Tangan Dipalsukan pada Surat Kuasa Penjualan Tanah
• Laporan Polisi dan SP2HP: Cara Melapor, Hak Pelapor, dan Memantau Perkembangan Perkara
• Perkara pidana dan perdata: kerugian uang tidak otomatis satu pintu
• KUHP Baru Berlaku 2026: Yang Perlu Anda Ketahui Dasarnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.