Alternatif Penyelesaian Sengketa: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Penilaian Ahli

Apa itu alternatif penyelesaian sengketa dan siapa yang terkena

Alternatif penyelesaian sengketa disingkat APS. Menurut UU 30/1999, APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Arbitrase dibahas terpisah di arbitrase menurut UU 30/1999.

APS dipakai oleh siapa saja yang bersengketa dalam urusan perdata: pelaku usaha dengan mitranya, konsumen dengan penyedia jasa, tetangga, rekan bisnis, bahkan anggota keluarga dalam sengketa harta. Keuntungan APS adalah lebih cepat, lebih murah, lebih tertutup, dan menjaga hubungan. Kelemahannya, hasil bergantung pada kemauan kedua pihak; tidak ada pihak yang dapat memaksa pihak lain menyetujui sesuatu.

Lima bentuk APS dalam bahasa sehari-hari

1. Konsultasi. Seorang pihak meminta pendapat atau nasihat dari konsultan, advokat, atau ahli. Konsultasi tidak melibatkan pihak lawan dan tidak menghasilkan keputusan. Fungsinya membantu Anda memahami posisi hukum dan pilihan.

2. Negosiasi. Para pihak berunding langsung, tanpa pihak ketiga. Menurut UU 30/1999, sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak lewat pertemuan langsung dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Undang-undang memberi gambaran waktu singkat untuk tahap ini: pertemuan langsung diupayakan selesai paling lama 14 hari, setelah itu pihak boleh menempuh jalan lain.

3. Mediasi. Pihak ketiga netral, yaitu mediator, membantu para pihak mencari titik temu. Mediator tidak memutus. Di luar pengadilan, mediasi dilakukan dengan bantuan mediator yang disepakati. Mediasi dalam perkara di pengadilan diatur terpisah oleh Perma, lihat mediasi pengadilan menurut Perma 1/2016.

4. Konsiliasi. Mirip mediasi, tetapi konsiliator biasanya lebih aktif menawarkan usulan penyelesaian. Dalam hubungan industrial (ketenagakerjaan), konsiliasi punya aturan khusus dalam UU 2/2004. Lihat juga mediasi, konsiliasi, dan arbitrase hubungan industrial.

5. Penilaian ahli. Para pihak meminta ahli menilai persoalan teknis dan menerima pendapatnya sebagai dasar penyelesaian. Contohnya penilai harga tanah, insinyur yang menilai mutu bangunan, atau akuntan yang menghitung selisih pembukuan.

Kekuatan hasil APS

Hasil APS pada dasarnya berupa kesepakatan tertulis. UU 30/1999 menyebut bahwa kesepakatan hasil penyelesaian di luar pengadilan bersifat final dan mengikat para pihak, wajib dilaksanakan dengan itikad baik, serta didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu yang ditentukan agar memiliki kekuatan pelaksanaan. Menurut Pasal 6 UU 30/1999, pendaftaran dilakukan paling lama 30 hari sejak penandatanganan, dan pelaksanaan paling lama 30 hari sejak pendaftaran. Periksa teks resmi untuk memastikan.

Pendaftaran penting karena tanpa itu kesepakatan hanyalah perjanjian biasa, yang bila diingkari harus digugat sebagai wanprestasi. Pembahasan bentuk-bentuk kekuatan kesepakatan dapat dilihat pada kesepakatan perdamaian dan akta perdamaian.

Langkah praktis bernomor

1. Rumuskan sengketa. Tulis dalam beberapa kalimat apa yang dipersengketakan, jumlah, dan apa yang Anda inginkan.
2. Kumpulkan bukti. Kontrak, bukti pembayaran, foto, dan korespondensi.
3. Mulai negosiasi. Hubungi lawan dengan sopan, tawarkan pertemuan. Catat hasil pertemuan dalam notulen sederhana yang ditandatangani bersama.
4. Siapkan opsi. Jangan hanya membawa tuntutan, tetapi juga alternatif, misalnya cicilan, potongan harga, atau penukaran barang.
5. Libatkan mediator bila buntu. Pilih tokoh yang netral dan dipercaya kedua pihak, atau lembaga mediasi yang memiliki mediator bersertifikat.
6. Gunakan penilaian ahli untuk hal teknis. Sepakati lebih dulu siapa ahlinya, siapa yang membayar, dan apakah pendapatnya mengikat.
7. Buat kesepakatan tertulis. Cantumkan identitas, isi, tenggat, dan akibat bila ingkar.
8. Daftarkan bila perlu. Untuk kesepakatan penting dan bernilai besar, tanyakan kepada advokat atau kepaniteraan pengadilan negeri cara pendaftarannya.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Landasan APS dalam UU 30/1999 relatif stabil sejak 1999. Perubahan yang paling terasa justru ada di luar undang-undang itu: mediasi wajib di pengadilan lewat Perma 1/2016, layanan mediasi di berbagai lembaga seperti pertanahan dan hubungan industrial, serta pemanfaatan sarana elektronik untuk pertemuan jarak jauh. Dalam bidang tertentu, undang-undang khusus memiliki jalur sendiri, misalnya sengketa konsumen lewat BPSK dan sengketa ketenagakerjaan lewat UU 2/2004. Karena itu, periksa apakah bidang sengketa Anda memiliki aturan khusus sebelum memakai jalur umum.

Penilaian ahli lebih dekat

Penilaian ahli sering terlupakan padahal sangat berguna ketika inti sengketa adalah angka atau mutu. Beberapa hal praktis perlu dipertimbangkan.

• Kesepakatan awal. Sebelum ahli bekerja, para pihak sebaiknya menandatangani kesepakatan yang menyebut siapa ahlinya, ruang lingkup penilaian, tenggat, biaya, dan apakah hasilnya mengikat.
• Kenetralan. Ahli yang ditunjuk sepihak mudah dipersoalkan. Pilih ahli yang disepakati bersama atau ditunjuk oleh organisasi profesi.
• Akses data. Pastikan kedua pihak memberi akses yang sama kepada ahli, termasuk lokasi, dokumen, dan contoh barang.
• Biaya. Tetapkan siapa yang menanggung. Pembagian sama rata sering dipakai, atau pihak yang kalah menanggung seluruhnya.
• Laporan tertulis. Minta laporan yang memuat metode, data, dan kesimpulan, sehingga bisa dipakai kembali bila sengketa berlanjut.

Pendapat ahli dalam APS berbeda dengan keterangan ahli di persidangan. Di pengadilan, hakim menilai keterangan ahli sebagai alat bukti. Dalam APS, pendapat ahli menjadi dasar kesepakatan para pihak bila mereka mau menerimanya.

Isi kesepakatan hasil APS yang baik

Apa pun bentuk APS yang ditempuh, kesepakatan akhir perlu rapi. Gunakan daftar berikut.

• Judul dan tanggal, serta tempat penandatanganan.
• Identitas lengkap para pihak dan kedudukannya.
• Latar belakang sengketa dalam beberapa kalimat.
• Kewajiban masing-masing pihak, lengkap dengan angka, rekening, dan tenggat.
• Akibat keterlambatan, misalnya denda yang wajar.
• Pernyataan bahwa sengketa tersebut dianggap selesai setelah kewajiban dipenuhi.
• Cara penyelesaian jika terjadi perbedaan penafsiran, misalnya kembali berunding lebih dulu.
• Tanda tangan para pihak dan, bila perlu, saksi atau mediator.

Bila nilai sengketa besar, pertimbangkan membuat kesepakatan di hadapan notaris atau mendaftarkannya sebagaimana diatur UU 30/1999.

Lembaga yang menyediakan layanan APS

Pembaca tidak harus mencari mediator dari nol. Beberapa tempat layanan yang umum dikenal: mediator di pengadilan untuk perkara yang sudah terdaftar, lembaga mediasi atau arbitrase swasta, mediator di instansi tertentu seperti hubungan industrial dan pertanahan, serta tokoh masyarakat atau forum warga untuk sengketa lingkungan. Untuk sengketa antar warga, baca musyawarah warga RT/RW dan mediasi sengketa lingkungan. Untuk sengketa tanah, ada mediasi di kantor pertanahan.

Konsultasi, negosiasi, dan hubungan antarpihak

Alasan utama memilih APS bukan hanya biaya, melainkan juga hubungan. Dalam sengketa dengan mitra usaha tetap, pemasok, atau anggota keluarga, putusan menang-kalah sering merusak hubungan untuk waktu lama. Negosiasi dan mediasi memberi ruang bagi solusi kreatif yang tidak mungkin diputus hakim, seperti jadwal cicilan fleksibel, penukaran barang, kerja sama lanjutan, atau permintaan maaf tertulis.

Meski demikian, APS menuntut kejujuran. Pihak yang menyembunyikan fakta penting lalu menandatangani kesepakatan dapat digugat belakangan karena kesepakatan itu cacat kehendak. Dasarnya adalah ketentuan KUH Perdata bahwa persetujuan tidak sah bila diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Jadi, buka data yang relevan, dan minta lawan melakukan hal yang sama.

Selama proses berlangsung, perhatikan juga tenggat hukum yang terus berjalan. Perundingan yang panjang tidak otomatis menghentikan daluwarsa gugatan. Bila waktu semakin sempit, minta kesepakatan tertulis untuk memperpanjang atau konsultasikan langkah pengamanan hak dengan advokat.

Kesalahan umum

Contoh: Bu J memesan renovasi dapur kepada seorang tukang. Hasil keramik bergelombang dan tukang menolak memperbaiki. Bu J lebih dulu berunding langsung, lalu mengundang ketua RT sebagai penengah. Karena soal mutu bersifat teknis, keduanya sepakat meminta seorang pemborong berpengalaman menilai pekerjaan itu. Hasil penilaian dipakai sebagai dasar kesepakatan: tukang memperbaiki sebagian dan Bu J menahan sisa pembayaran sampai selesai. Kesepakatan ditulis dan ditandatangani.

Memilih urutan yang masuk akal

Tidak ada aturan baku bahwa APS harus berurutan, tetapi urutan berikut sering efisien. Mulailah dengan konsultasi agar Anda tahu kekuatan posisi Anda. Lanjutkan dengan negosiasi karena paling murah. Jika buntu, gunakan mediasi atau konsiliasi. Gunakan penilaian ahli bila perselisihan terletak pada angka atau mutu. Bila semuanya gagal atau lawan menolak berunding, pertimbangkan somasi dan gugatan. Pengadilan sendiri mewajibkan mediasi pada perkara perdata, sehingga upaya damai yang sudah dilakukan tidak sia-sia.

Dalam keadaan tertentu, APS tidak cocok. Misalnya bila pihak lawan jelas beritikad buruk, bila bukti bisa hilang atau aset akan dipindahkan, atau bila perkara menyangkut hal yang tidak boleh didamaikan, seperti tindak pidana berat. Pada keadaan mendesak, konsultasikan langkah pengamanan dengan advokat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa beda mediasi dan konsiliasi? Keduanya melibatkan pihak ketiga netral yang tidak memutus. Konsiliator biasanya lebih aktif memberi usulan penyelesaian, sedangkan mediator lebih menekankan membantu para pihak menemukan solusinya sendiri. Dalam praktik, batasnya sering tipis.

Apakah hasil negosiasi dapat dieksekusi? Hasil negosiasi adalah perjanjian. Agar memiliki kekuatan pelaksanaan, kesepakatan hasil APS perlu didaftarkan menurut UU 30/1999, atau dikuatkan sebagai akta perdamaian di pengadilan.

Apakah penilaian ahli mengikat? Itu bergantung pada kesepakatan. Para pihak dapat sepakat sebelumnya bahwa pendapat ahli mengikat. Bila tidak disepakati, pendapat itu hanya masukan.

Apakah saya wajib mencoba APS sebelum menggugat? Tidak ada kewajiban umum. Namun banyak kontrak mencantumkan tahap perundingan wajib, dan pengadilan mewajibkan mediasi setelah gugatan diajukan.

Ringkasan

• APS menurut UU 30/1999 mencakup konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
• Negosiasi paling murah; mediasi dan konsiliasi melibatkan pihak ketiga yang tidak memutus.
• Penilaian ahli cocok untuk persoalan teknis dan hitungan.
• Hasil APS harus tertulis dan, bila perlu, didaftarkan agar kuat.
• Bidang khusus seperti konsumen dan ketenagakerjaan punya jalur sendiri.
• Hindari kesepakatan yang melepas seluruh hak tanpa dipahami.

Dasar hukum

• UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Baca juga

• Arbitrase menurut UU 30/1999: Syarat Klausul dan Sifat Putusan
• Mediasi di Pengadilan Menurut Perma 1/2016: Tahapan, Kewajiban Hadir, Mediator, dan Jangka Waktu
• Kesepakatan Perdamaian Hasil Mediasi dan Akta Perdamaian
• Isi Surat Somasi: Susunan yang Baik dari Identitas sampai Tenggat

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.