Kalkulator Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Checklist kesiapan sebelum ikut tender

Panduan umum; persyaratan resmi ada di dokumen pemilihan masing-masing paket.

• Akun SPSE dan data penyedia di SIKaP sudah terverifikasi.
• NIB dengan KBLI yang sesuai dengan pekerjaan yang ditawar (OSS).
• NPWP badan dan status wajib pajak valid (KSWP), SPT tahunan terakhir sudah dilapor.
• Pekerjaan konstruksi: Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) tenaga ahli sesuai subklasifikasi.
• Pengalaman pekerjaan sejenis beserta kontrak dan berita acara serah terima sebagai bukti.
• Kemampuan menyediakan jaminan (bank garansi atau surety bond) sejak tahap penawaran bila dipersyaratkan.
• Akta pendirian dan perubahan terakhir, susunan pengurus, dan kewenangan penanda tangan penawaran.
• Cek bahwa perusahaan dan pengurus tidak masuk daftar hitam nasional (portal INAPROC).

Cara kerja hitungan

• Metode pemilihan: Pengadaan Langsung untuk barang/jasa lainnya s.d. Rp200 juta dan pekerjaan konstruksi s.d. Rp400 juta (Pasal 38 ayat (3) Perpres 46/2025); jasa konsultansi s.d. Rp100 juta (Pasal 1 angka 41). Di atas itu melalui Tender/Tender cepat, atau Seleksi untuk jasa konsultansi; E-purchasing bila barang/jasa sudah ada di katalog elektronik.
• Bentuk kontrak (Pasal 28): bukti pembelian s.d. Rp10 juta dan kuitansi s.d. Rp50 juta (barang/jasa lainnya); SPK untuk barang/jasa lainnya di atas Rp50 juta s.d. Rp200 juta, konstruksi s.d. Rp400 juta, dan konsultansi s.d. Rp100 juta; di atas itu surat perjanjian.
• Uang muka (Pasal 29, diubah Perpres 46/2025): usaha mikro, kecil, dan koperasi paling sedikit 50% (kontrak Rp50–200 juta), paling sedikit 30% (lebih dari Rp200 juta s.d. Rp2,5 miliar), paling tinggi 30% (lebih dari Rp2,5 miliar s.d. Rp15 miliar); non-usaha kecil dan jasa konsultansi paling tinggi 20%; kontrak tahun jamak paling tinggi 15%. Jaminan uang muka senilai uang muka (Pasal 34 Perpres 16/2018).
• Jaminan penawaran: hanya pekerjaan konstruksi/terintegrasi (Pasal 30 ayat (2)), untuk HPS di atas Rp10 miliar, sebesar 1%–3% HPS (Pasal 31 Perpres 12/2021).
• Jaminan sanggah banding: pekerjaan konstruksi/terintegrasi, 1% dari HPS (Pasal 32 Perpres 12/2021).
• Jaminan pelaksanaan (Pasal 33, diubah Perpres 46/2025): kontrak barang/konstruksi/jasa lainnya di atas Rp200 juta; 5% nilai kontrak bila penawaran 80%–100% HPS, atau 5% nilai HPS bila penawaran di bawah 80% HPS. Jasa konsultansi tidak memerlukan jaminan penawaran, sanggah banding, pelaksanaan, dan pemeliharaan (Pasal 30 ayat (5)).
• Jaminan pemeliharaan: 5% nilai kontrak untuk konstruksi/jasa lainnya yang punya masa pemeliharaan bila penyedia menerima uang retensi (Pasal 35 Perpres 16/2018).
• Denda keterlambatan: 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau bagian kontrak per hari, tidak termasuk PPN (Pasal 79 ayat (4) dan (5) Perpres 16/2018). Ketentuan ini tidak diubah Perpres 12/2021 maupun 46/2025; besaran yang mengikat tetap yang tercantum dalam kontrak. Bila centang PPN aktif, nilai kontrak dibagi 1,11 (tarif efektif PPN 11%) sebagai perkiraan.
• Paket untuk usaha kecil: paket barang/konstruksi/jasa lainnya dengan pagu s.d. Rp15 miliar diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi, kecuali menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi (Pasal 65 ayat (3)–(4)).