Undang-UndangBerlaku

UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Ringkasan

UU ini mengatur kekuasaan kehakiman secara menyeluruh dan menggantikan UU No. 4 Tahun 2004. Isinya antara lain asas penyelenggaraan, pengawasan dan pengangkatan hakim, pengadilan khusus, hakim ad hoc, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).

Data peraturan

Nomor: 48
Tahun: 2009
Jenis: Undang-Undang
Ditetapkan: Jakarta, 29 Oktober 2009
Diundangkan: 29 Oktober 2009
Mulai berlaku: 29 Oktober 2009
Sumber: LN 2009/No. 157, TLN No. 5076
Bidang: HUKUM ACARA DAN PERADILAN, DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI

Jaringan keterkaitan

Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.

Mencabut 1

Mencabut UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Diuji di Mahkamah Konstitusi / MA 1

Uji materi Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013: Pasal 29 ayat (1) huruf e UU ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 10

Sumber data: Peraturan BPK (JDIH). Dicek Oktober 2026. Status dapat berubah, periksa sumber resmi sebelum dijadikan rujukan.