Undang-UndangTidak berlaku

UU 3/1950 tentang Permohonan Grasi

UU No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi

⚠️ Dicabut dengan 1 peraturan Diubah 1 kali 1 dasar hukum 1 peraturan pelaksana 🔗 Peta Peraturan

Unduh PDF (dari InfoHukum)Unduh dari BPK Lihat di BPK

Penting: Ringkasan dan teks di halaman ini dibuat otomatis dari berkas PDF peraturan dan dapat memuat kesalahan, terutama karena PDF berasal dari hasil pindaian. Ini bukan naskah resmi. Periksa selalu naskah resmi (PDF) dan status berlaku peraturan di sumber resmi sebelum dijadikan rujukan atau dasar tindakan hukum. Bukan nasihat hukum.

Ringkasan

UU ini mengatur permohonan grasi. Undang-undang baru ini dibentuk karena diperlukan aturan tentang permohonan grasi yang berlaku untuk seluruh daerah Republik Indonesia Serikat, dengan merujuk antara lain pada peraturan tentang grasi yang sebelumnya ada.

Dicabut dengan: UU No. 22 Tahun 2002

Ringkasan dibuat otomatis dan belum diperiksa advokat. Periksa status berlaku di BPK, karena peraturan dapat sudah diubah atau dicabut.

Baca teks peraturan

Memuat teks…

Teks hasil pengenalan otomatis dari PDF dan bisa mengandung salah ketik. Untuk naskah yang sah, unduh PDF di atas.

Peraturan terkait

Dicabut dengan (1)

UU 22/2002 tentang Grasi

Diubah dengan (1)

UU 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dasar hukum (konsiderans) (1)

PP No. 67 Tahun 1948 (belum ada di arsip)

Menjadi dasar hukum bagi (1)

UU 5/2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Disusun otomatis dari teks peraturan (hasil OCR) dan catatan JDIH BPK; bisa ada yang terlewat atau keliru. Telusuri lebih jauh di Peta Peraturan.

Data peraturan

Nomor: 3
Tahun: 1950
Jenis: Undang-Undang
Halaman PDF: 4

Sumber data: Peraturan BPK (JDIH).