UU 20/2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Ringkasan

UU ini adalah KUHAP baru yang menggantikan KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981) dan berlaku sejak 2 Januari 2026. Isinya antara lain memperkuat hak tersangka, korban, dan pihak lain termasuk penyandang disabilitas, memperkuat praperadilan dan peran advokat, serta mengatur keadilan restoratif, pengakuan bersalah, dan perjanjian penundaan penuntutan.

Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).

Data peraturan

Nomor

20

Tahun

2025

Jenis

Undang-Undang

Ditetapkan

Jakarta, 17 Desember 2025

Diundangkan

17 Desember 2025

Mulai berlaku

2 Januari 2026

Sumber

LN 2025 (188), TLN (7149) : 184 hlm.; jdih.setneg.go.id

Bidang

Hukum Acara dan Peradilan - Tindak Pidana

Jaringan keterkaitan

Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.

Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 18

• Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi: Perbedaan dan Wewenang Presiden
• KDRT terhadap Suami: Bisakah Dilaporkan dan Apakah Delik Aduan
• Laporan ke Polisi Ditolak atau Dihentikan: Apa yang Dapat Dilakukan
• Laporan Palsu dan Fitnah: Risiko Melaporkan Tanpa Dasar dan Cara Menghadapinya
• Laporan Polisi dan SP2HP: Cara Melapor, Hak Pelapor, dan Memantau Perkembangan Perkara
• Narkotika: Rehabilitasi atau Pidana? Pecandu, Pengedar, Asesmen Terpadu, dan Wajib Lapor
• Penangguhan Penahanan: Syarat, Jaminan, dan Cara Mengajukan
• Mencabut Laporan Polisi: Delik Aduan, Batas Waktu, dan Perdamaian
• Pencurian dan Pemberatannya: Pencurian Biasa, Ringan, dengan Pemberatan, dan dengan Kekerasan
• Penelantaran Rumah Tangga dan Kekerasan Psikis dalam KDRT: Bukti dan Cara Melapor