Peta UU 8/2016: hubungan dengan peraturan lain

Mencabut (1)

• UU 4/1997 tentang Penyandang Cacat

Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (7)

• PP 31/2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan
• PP 13/2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
• PP 39/2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan
• PP 60/2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
• PP 75/2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas
• PP 52/2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
• PP 70/2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Merujuk (2)

• UU 19/2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)
• UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dirujuk oleh (1)

• PP 42/2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas

Uji materi di Mahkamah Konstitusi (1)

• Putusan Nomor 130/PUU-XXIII/2025: Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a konstitusional bersyarat (tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, antara lain harus melalui penilaian tenaga medis)

Putusan pengadilan yang mengutip peraturan ini

Cari langsung di sumber resmi. Kata kunci sudah terisi nama lengkap peraturan ini.

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Arsip putusan InfoHukum

Tautan membuka situs resmi Mahkamah Agung di tab baru. InfoHukum tidak mengambil data dari situs tersebut.