Peta PP 98/1999: hubungan dengan peraturan lain

⬆ Dasar hukum (2)

PP 12/1998 UU 9/1968

⬅ Diubah / dicabut dengan (25)

PP 89/2000 PP 1/2000 PP 21/2000 PP 22/2000 PP 26/2000 PP 27/2000+19 lainnya

PP 98/1999Pengalihan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negaradicabut

Mengubah / mencabut ➡ (0)

tidak ada

⬇ Peraturan pelaksana (11)

PP 10/2001 PP 19/2001 PP 23/2001 PP 6/2001 PP 9/2001 PP 11/2000 PP 32/2000 PP 4/2000+3 lainnya

⚠️ Peraturan ini tercatat dicabut. Periksa peraturan pengganti di bawah sebelum mengutip.

Buka teks peraturan Putusan yang mengutipnya Telusuri interaktif

Dicabut dengan (1)

PP 89/2000 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000

Diubah dengan (24)

Dasar hukum (konsiderans) (2)

Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (11)

Merujuk (1)

PP 96/1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

Dirujuk oleh (2)

Hubungan disusun otomatis dari teks peraturan (hasil OCR) dan catatan JDIH BPK, sehingga bisa ada yang terlewat atau keliru. Cocokkan dengan naskah resmi di JDIH. Bukan nasihat hukum.