Peta PP 47/2017: hubungan dengan peraturan lain

⬆ Dasar hukum (3)

PP 44/2005 UU 1/2004 UU 19/2003

⬅ Diubah / dicabut dengan (0)

tidak ada

PP 47/2017Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium

Mengubah / mencabut ➡ (0)

tidak ada

⬇ Peraturan pelaksana (1)

PP 45/2022

Buka teks peraturan Putusan yang mengutipnya Telusuri interaktif

Dasar hukum (konsiderans) (3)

PP 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (1)

PP 45/2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium

Merujuk (4)

PP 26/2014 tentang Penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium Sebagai Perusahaan Perseroan Persero PT Indonesia Asahan Aluminium
PP 42/1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam.
PP 3/1976 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Timah Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
PP 26/1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Aneka Tambang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Hubungan disusun otomatis dari teks peraturan (hasil OCR) dan catatan JDIH BPK, sehingga bisa ada yang terlewat atau keliru. Cocokkan dengan naskah resmi di JDIH. Bukan nasihat hukum.