Surat Edaran Mahkamah Agung
366 SEMA tercatat. Cari judul, saring tahun dan status, lalu unduh PDF atau buka sumber resminya.
InfoHukum hanya memudahkan pencarian dan pengecekan. PDF diunduh manual oleh tim InfoHukum dan kontributor anggota dari JDIH Mahkamah Agung (jdih.mahkamahagung.go.id) tanpa diubah. Naskah asli dan sah ada di situs Mahkamah Agung; cek ulang lewat tautan "Cek naskah asli (JDIH MA)" pada tiap dokumen.
366 peraturan; 50 terbaru di bawah.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas, Lepas, dan Banding, serta Upaya Hukum Banding dan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelimpahan dan Penyelenggaraan Pemeriksaan Pokok Perkara dalam Hal Terdapat Permohonan Praperadilan
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengajuan Kasasi Berdasarkan Pasal 298 dan Pasal 300 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi Kuhp 2023 dan Kuhap 2025
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2020
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BAGI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI PENGADILAN Berkenaan dengan banyaknya permohonan dari Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada pengadilan untuk mengeluarkan:
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011