Waris Tanah Pertanian: Aturan Pembagian dan Pemecahan Sertifikat

Tanah pertanian dan hukum waris

Tanah pertanian warisan adalah harta peninggalan yang dibagi kepada ahli waris. Hukum waris menentukan siapa yang berhak dan seberapa besar bagiannya, sedangkan hukum pertanahan mengatur bagaimana hak atas tanah itu didaftarkan dan dipecah.

Karena dua rezim ini bertemu, bagian waris di atas kertas sering sulit diterapkan begitu saja pada tanah. Misalnya, lima bersaudara berhak atas lahan satu hektare, tetapi memecahnya menjadi lima bidang sempit tidak selalu diizinkan atau bermanfaat.

Pendaftaran peralihan hak karena waris

Peralihan hak atas tanah karena pewarisan wajib didaftarkan ke kantor pertanahan. Dasarnya adalah peraturan pendaftaran tanah dan peraturan menteri agraria yang berlaku. Dokumen lazimnya meliputi sertifikat, surat kematian, surat keterangan waris, dan identitas ahli waris.

Jika sertifikat ada di tangan keluarga, proses relatif mudah. Bila tanah belum bersertifikat, mulailah dengan menelusuri bukti penguasaan seperti letter C, girik, atau surat desa, lalu tanyakan prosedur pendaftaran pertama kali.

Pembatasan luas dan larangan memecah

Peraturan pertanahan membatasi luas maksimum penguasaan tanah pertanian dan melarang pemecahan menjadi bidang-bidang yang terlalu kecil agar lahan tetap produktif. Selain itu, ada kebijakan melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan dari alih fungsi.

Maka sebelum memecah sertifikat, tanyakan kepada kantor pertanahan apakah rencana pembagian diperbolehkan. Bila tidak, ahli waris bisa memilih tetap dimiliki bersama atas nama semua ahli waris.

Contoh kasus

Contoh: Pak Sarjono meninggalkan sawah seluas 8.000 meter persegi untuk empat anaknya. Dua anak tinggal di kota dan tidak bertani. Keluarga bermusyawarah: sawah tetap utuh, dikelola anak yang bertani, dan hasil panen dibagi sesuai bagian waris.

Setelah itu mereka mengurus balik nama menjadi atas nama keempat anak. Cara ini menjaga lahan tetap utuh dan menghindari pemecahan yang tidak diperbolehkan.

Ahli waris yang tinggal jauh dan warga negara asing

Aturan tentang tanah pertanian pernah membatasi pemilik yang tinggal di luar kecamatan letak tanah. Karena ketentuan ini dapat berubah dan memiliki pengecualian, tanyakan kepada kantor pertanahan sebelum memutuskan.

Ketentuan UUPA juga menyatakan warga negara asing tidak dapat memiliki hak milik; jika seseorang memperoleh hak milik karena pewarisan dan tidak lagi berkewarganegaraan Indonesia, ia wajib melepaskan haknya dalam jangka waktu tertentu atau hak itu dapat hapus karena hukum. Ini penting bagi keluarga dengan ahli waris berkewarganegaraan asing.

Dalam praktik, ahli waris tersebut sering menjual bagiannya kepada saudara agar urusan tidak berlarut.

Tips penyelesaian yang adil

Pertimbangkan ketiga pilihan: dikelola bersama, dibeli salah satu ahli waris dengan pembayaran kepada saudara lain, atau dijual. Tentukan harga melalui penilai atau harga pasar setempat.

Sebelum menandatangani apa pun, pastikan batas tanah jelas dengan pengukuran ulang oleh kantor pertanahan, dan libatkan perangkat desa atau notaris sebagai saksi.

Pajak, utang, dan hal praktis lainnya

Periksa lebih dulu apakah tanah masih dibebani hak tanggungan atau menjadi jaminan utang. Jika ya, kreditur tetap memiliki hak, dan ahli waris perlu menyelesaikannya sebelum balik nama atau penjualan.

Pastikan pajak bumi dan bangunan dibayar, dan tanyakan kewajiban pajak atas peralihan hak karena waris. Pengurusan peralihan hak biasanya dilakukan dengan bantuan PPAT atau langsung di kantor pertanahan.

Bagi petani penggarap yang menggarap tanah warisan berdasarkan perjanjian bagi hasil, hak dan kewajibannya tetap perlu dihormati sampai perjanjian berakhir menurut hukum.

Dokumentasikan batas tanah dengan patok dan foto, serta mintalah tetangga berbatasan menandatangani berita acara. Langkah sederhana ini mencegah sengketa batas yang sering muncul setelah tanah berpindah tangan.

Hal yang sering keliru

• Memecah tanah sampai bidang sangat kecil tanpa menanyakan batas yang diizinkan.
• Membiarkan sertifikat tetap atas nama almarhum bertahun-tahun.
• Menjual bagian tanah tanpa persetujuan semua ahli waris.

Dasar hukum

• UU 5/1960 (UUPA)
• UU 56 Prp/1960
• PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah
• UU 41/2009

Dalam kategori yang sama

• Gugatan Pembagian Waris: Bukti yang Perlu Disiapkan dan Alurnya
• Gugatan Waris: Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri?
• Harta Bersama dan Harta Waris Saat Salah Satu Pasangan Meninggal

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.