Gugatan Waris: Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri?

Kompetensi absolut: pengadilan mana?

Pasal 49 UU 3/2006 jo. UU 50/2009 tentang Peradilan Agama menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dengan demikian, jika pewaris dan para ahli waris beragama Islam, gugatan waris diajukan ke Pengadilan Agama. Jika pewaris non-Muslim, kompetensi ada pada Pengadilan Negeri dan hukum yang dipakai umumnya KUH Perdata atau hukum adat.

Bagaimana bila para pihak berbeda agama?

Penentuan pengadilan bergantung pada agama pewaris dan para pihak, serta apakah para pihak sama-sama tunduk pada hukum Islam. Bila ada pihak non-Muslim dalam sengketa waris Muslim, perkara tetap dapat bermasalah pada tahap kompetensi. Hal ini kerap menjadi bahan eksepsi (keberatan) dari pihak lawan, jadi perlu dikaji sebelum menggugat.

Sengketa hak milik

Pasal 50 UU 3/2006 menyatakan bila terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, objek sengketa itu harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Namun, jika subjek hukum sengketa tersebut antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa itu diputus oleh Pengadilan Agama bersama perkara yang diajukan. Ketentuan ini penting ketika ada klaim pihak ketiga atas tanah warisan.

Contoh: Pak Anwar (fiktif) dan Pak Budi bersaudara dan beragama Islam. Setelah ayah mereka wafat, mereka bersengketa soal pembagian rumah. Gugatan waris mereka diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal tergugat atau tempat objek berada sesuai ketentuan hukum acara. Bila seorang pihak ketiga mengklaim rumah itu miliknya, sengketa hak milik tersebut perlu diselesaikan sesuai Pasal 50.

Kompetensi relatif dan tahapan

Kompetensi relatif menentukan pengadilan di wilayah mana yang berwenang. Pada gugatan harta tidak bergerak, biasanya wilayah letak objek atau tempat tinggal tergugat dipertimbangkan sesuai HIR/RBg. Tahapan gugatan meliputi pendaftaran dan pembayaran panjar biaya, pemanggilan, mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Para pihak berhak banding dan kasasi sesuai tenggat undang-undang.

Siapa yang harus digugat?

Gugatan waris umumnya menyertakan seluruh ahli waris sebagai pihak. Gugatan yang tidak lengkap dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak. Karena itu, sebelum mendaftar, daftar ahli waris sebaiknya diperiksa dengan teliti dengan bantuan advokat.

Alternatif di luar sidang

Sebelum menggugat, keluarga dapat memilih penyelesaian lain. Musyawarah keluarga dipandu tokoh yang disegani sering menghasilkan kesepakatan yang dapat dituangkan dalam akta pembagian waris. Mediasi yang difasilitasi pengadilan juga wajib dicoba berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi. Jika berhasil, kesepakatan dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian yang mengikat seperti putusan.

Perkara waris juga dapat berlangsung lama karena banyak pihak dan harta. Selain biaya perkara, keluarga perlu mempertimbangkan ongkos waktu, tenaga, dan hubungan antar saudara. Karena itu, banyak advokat menyarankan agar gugatan menjadi jalan terakhir setelah perundingan sungguh-sungguh gagal.

Permohonan penetapan ahli waris

Jika tidak ada sengketa dan hanya diperlukan bukti ahli waris, Pengadilan Agama dapat menerima permohonan penetapan ahli waris (volunter). Hasilnya berupa penetapan yang berguna untuk bank, kantor pertanahan, dan lembaga lain. Penetapan berbeda dengan putusan sengketa, sehingga jika di kemudian hari muncul keberatan, perkara dapat diajukan terpisah. Bagi non-Muslim, penetapan serupa dimohonkan ke Pengadilan Negeri.

Eksekusi putusan

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perlu dilaksanakan. Bila para pihak tidak mau menyerahkan bagian secara sukarela, pemohon dapat meminta eksekusi melalui ketua pengadilan. Untuk harta yang tidak dapat dibagi secara nyata, misalnya sebuah rumah, pengadilan dapat memerintahkan penjualan lelang dan pembagian hasilnya. Persiapkan bukti dan biaya eksekusi sejak awal agar tidak terkejut.

Putusan pengadilan juga menjadi dasar kuat untuk balik nama di kantor pertanahan dan pencairan dana di bank.

Hal yang sering keliru

• Mengajukan ke pengadilan yang salah. Gugatan dapat dinyatakan tidak diterima atau ditolak pada tahap eksepsi.
• Tidak menyertakan semua ahli waris. Akibatnya gugatan cacat formal.
• Menyamakan surat keterangan waris dengan putusan. Surat keterangan bukan putusan hakim mengenai pembagian.

Dasar hukum

• UU 3/2006 Pasal 49-50
• UU 50/2009
• KHI

Dalam kategori yang sama

• Pengelola Warisan: Eksekutor dan Pelaksana Wasiat, Apa Perannya?
• Perencanaan Waris Keluarga Sebelum Meninggal Dunia
• Pewaris Tanpa Keturunan: Siapa yang Berhak Mewarisi?

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.