Studi Kasus: Penganiayaan Ringan karena Cekcok Parkir di Pasar

Kasus singkat

Pak Andi, pedagang sayur, memarkir gerobaknya di depan lapak Pak Budi, penjual perkakas, di sebuah pasar tradisional. Pak Budi menegur karena akses pembeli terhalang. Percakapan memanas, saling membentak, lalu Pak Andi memukul pipi kiri Pak Budi satu kali. Pak Budi tidak pingsan dan masih bisa berjualan, tetapi pipinya memar. Sorenya ia memeriksakan diri, meminta visum, dan melapor ke kantor polisi. Pak Andi menyesal dan meminta damai. Pak Budi ragu: ia ingin pelaku jera, tetapi tidak ingin bermusuhan dengan sesama pedagang.

Kronologi

Kronologi disusun dengan tanggal rekaan agar mudah diikuti.

Perhatikan satu hal. Visum untuk kepentingan perkara pada umumnya diminta resmi oleh penyidik. Karena itu, pemeriksaan di klinik sebelum laporan tetap berguna sebagai catatan awal, tetapi sebaiknya segera dilengkapi dengan permintaan visum resmi.

Masalah hukum yang muncul

Ada beberapa pertanyaan hukum yang harus dijawab satu per satu.

• Apakah satu pukulan yang menimbulkan memar termasuk penganiayaan, dan masuk golongan ringan atau lebih berat?
• Apa fungsi visum et repertum (laporan dokter untuk keperluan peradilan) dan seberapa kuat ia sebagai bukti?
• Apakah penganiayaan ringan hanya bisa diproses bila korban mengadu (delik aduan), atau polisi tetap dapat melanjutkan?
• Jika para pihak berdamai, apakah perkara otomatis berhenti?
• Apa yang dimaksud keadilan restoratif (restorative justice) dan apa syaratnya?
• Apakah Pak Budi bisa menuntut ganti rugi, dan bagaimana caranya?

Aturan yang berlaku

Sejak 2 Januari 2026, hukum pidana materiil Indonesia memakai KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Hukum acaranya memakai KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) yang mulai berlaku pada tanggal yang sama. Kasus fiktif ini diasumsikan terjadi setelah tanggal itu, sehingga memakai aturan baru. Nomor pasal penganiayaan di KUHP baru sebaiknya dibaca langsung di teks resmi, karena penomorannya berbeda dari KUHP lama.

Secara garis besar, hukum pidana membedakan beberapa tingkat penganiayaan.

• Penganiayaan biasa: perbuatan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.
• Penganiayaan ringan: dalam rumusan KUHP lama, penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari. KUHP baru mempertahankan gagasan pembedaan serupa, tetapi rumusan pastinya perlu diperiksa pada teks resmi.
• Penganiayaan yang berakibat luka berat atau kematian: ancamannya lebih berat dan masuk kelompok yang tidak lazim diselesaikan lewat damai.

Menurut penilaian umum, memar yang tidak menghalangi korban bekerja condong ke kategori ringan. Namun kualifikasi akhir ditentukan penyidik, jaksa, dan hakim berdasarkan hasil visum serta fakta lapangan.

Soal perdamaian, Kepolisian memiliki Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan teks yang dibuka dari situs peraturan.bpk.go.id, syarat umumnya terbagi dua.

Peraturan itu juga mengecualikan sejumlah jenis perkara, antara lain terorisme, keamanan negara, korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa. Kejaksaan memiliki pedoman sendiri untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif; periksa teks resmi terbarunya. Karena KUHAP baru juga memuat pengaturan penyelesaian di luar sidang, kedua peraturan pelaksana tersebut perlu dibandingkan dengan aturan terbaru sebelum dipakai.

Penjelasan lebih lanjut tersedia di Penganiayaan ringan antar tetangga, Perbedaan penganiayaan ringan dan berat, dan Restorative justice.

Analisis

Analisis berikut membandingkan argumen kedua pihak.

Sudut pandang Pak Budi (korban)

Pak Budi menegaskan bahwa ia ditegur dengan wajar, sedangkan pemukulan terjadi tanpa pembelaan diri. Ia memiliki visum yang mencatat memar, serta keterangan pedagang yang melihat peristiwa. Ia berhak atas proses hukum dan atas pemulihan, termasuk biaya berobat dan kerugian karena sempat tidak berjualan.

Titik lemah Pak Budi: bila ia pun sempat mendorong atau membentak lebih dulu, pihak lawan dapat mengatakan ada provokasi. Provokasi tidak menghapus kesalahan memukul, tetapi dapat memengaruhi penilaian peran masing-masing. Titik lemah lain: visum yang terlambat atau tidak resmi dapat dipertanyakan. Bila luka cepat hilang, bukti fisik menipis dan perkara bertumpu pada saksi.

Sudut pandang Pak Andi (terlapor)

Pak Andi mungkin berargumen bahwa ia terpancing emosi, tidak bermaksud melukai, dan sudah meminta maaf. Ia juga dapat menyebut bahwa teguran Pak Budi kasar. Penyesalan, permintaan maaf, ganti rugi, dan tidak pernah dihukum sebelumnya dapat menjadi pertimbangan yang meringankan atau mendukung penyelesaian restoratif.

Titik lemah Pak Andi: pemukulan adalah perbuatan sengaja, dan kemarahan bukan alasan pembenar. Bila ia mengajak damai sambil menekan atau mengancam korban, perdamaian itu cacat dan bisa dipersoalkan. Pelaku yang pernah dihukum untuk perkara serupa tidak memenuhi syarat materiil keadilan restoratif.

Penerapan ke fakta

Fakta memar tanpa halangan bekerja mengarah ke penganiayaan ringan. Karena sifatnya ringan, perkara berpeluang diselesaikan secara restoratif bila Pak Budi sungguh bersedia berdamai dan Pak Andi memenuhi kewajibannya. Tetapi perdamaian tidak boleh lahir dari tekanan. Penyidik biasanya menanyakan langsung kepada korban apakah ia berdamai secara sukarela.

Peran saksi, kamera, dan suasana pasar

Di pasar, banyak orang melihat kejadian, tetapi tidak semua bersedia bersaksi karena takut dimusuhi. Penyidik biasanya mencari saksi yang netral, misalnya pedagang di lapak sebelah yang tidak punya urusan dengan kedua pihak. Kamera pengawas pasar atau toko di dekatnya juga sering menjadi kunci, tetapi rekamannya bisa terhapus otomatis dalam hitungan hari. Karena itu, meminta pengelola menyimpan rekaman sejak awal sangat berguna. Rekaman yang memperlihatkan siapa yang memulai mengeluarkan kata kasar, atau apakah ada dorongan sebelum pukulan, dapat mengubah penilaian peran masing-masing.

Bagaimana polisi biasanya memeriksa

Setelah laporan diterima, penyidik memeriksa pelapor, meminta visum, memanggil saksi, lalu memanggil terlapor untuk dimintai keterangan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara. Pelapor dan terlapor berhak membaca berita acara sebelum menandatangani dan berhak meminta perbaikan bila ada yang keliru. Berita acara ini disebut BAP (berita acara pemeriksaan); baca juga BAP yang belum dibaca. Jangan menandatangani apa pun yang belum dipahami, termasuk surat damai.

Ganti rugi dan jalur perdata

Selain proses pidana, korban dapat menuntut penggantian kerugian. Ada dua cara umum. Pertama, melalui kesepakatan damai yang mencantumkan ganti biaya berobat dan penghasilan yang hilang. Kedua, melalui gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum. Gugatan perdata membutuhkan bukti nilai kerugian, seperti kuitansi dan catatan penghasilan, sehingga kuitansi sekecil apa pun layak disimpan. Untuk kerugian kecil, jalur damai biasanya jauh lebih praktis. Informasi tentang hak korban meminta ganti rugi dari pelaku tersedia di Restitusi korban tindak pidana.

Langkah yang dapat ditempuh

Urutan berikut berlaku bagi korban.

1. Mintalah pertolongan medis segera dan simpan semua kuitansi serta catatan dokter.
2. Foto luka dari beberapa hari berbeda, sebab memar berubah warna.
3. Catat nama dan nomor telepon saksi, serta lokasi kamera pengawas di sekitar pasar.
4. Buat laporan di kantor polisi dan mintalah surat permintaan visum.
5. Hadiri pemeriksaan saksi, dan bawa bukti secara tertib.
6. Bila pelaku mengajukan damai, tanyakan syaratnya secara tertulis: permintaan maaf, ganti biaya berobat, dan jaminan tidak mengulangi.
7. Bila setuju, perdamaian dituangkan dalam surat yang ditandatangani kedua pihak dan diketahui penyidik.
8. Bila tidak setuju, perkara berjalan; korban dapat bersaksi di persidangan.

Bagi terlapor, langkahnya berbeda.

• Penuhi panggilan polisi tepat waktu; tidak hadir akan memperburuk keadaan.
• Jangan mendatangi atau menekan korban dan saksi.
• Siapkan itikad baik: ganti biaya berobat dan permintaan maaf secara tulus.
• Pertimbangkan didampingi advokat untuk memeriksa isi surat perdamaian sebelum menandatangani.

Kemungkinan hasil

Tidak ada yang bisa dijanjikan. Hasil tergantung bukti dan penilaian hakim, serta pada keputusan aparat soal syarat keadilan restoratif. Tiga skenario yang masuk akal adalah sebagai berikut.

Ketentuan KUHP baru tentang pidana alternatif, misalnya kerja sosial, dapat relevan untuk perkara ringan. Lihat Pidana alternatif kerja sosial dalam KUHP baru. Besar ancaman pidana untuk penganiayaan ringan sebaiknya dibaca pada teks resmi KUHP baru, karena nominal dan lamanya tidak dikutip di sini.

Ada pula pertimbangan sosial yang tidak boleh diabaikan. Kedua pedagang akan bertemu lagi setiap pagi. Perdamaian yang tulus dapat menyelamatkan hubungan dagang, sedangkan perkara yang berlarut dapat membuat suasana pasar tegang. Meski begitu, korban tidak wajib berdamai. Menolak damai adalah hak, dan menerima damai pun harus berdasarkan kehendak sendiri. Pengelola pasar dapat membantu dengan aturan parkir yang jelas, sehingga cekcok serupa tidak terulang.

Pelajaran dan kesalahan yang bisa dihindari

Contoh surat kesepakatan perdamaian

Berikut rancangan singkat yang fiktif. Isi sebenarnya harus disesuaikan dan sebaiknya diperiksa advokat atau penyidik.

Contoh: "Pada hari Senin, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Pak Budi sebagai pihak pertama dan Pak Andi sebagai pihak kedua, menyatakan telah berdamai atas peristiwa pemukulan di pasar tanggal tersebut. Pihak kedua menyampaikan permintaan maaf, membayar biaya pengobatan sebesar Rp350.000 pada hari penandatanganan, dan berjanji tidak mengulangi perbuatan. Pihak pertama menerima dan menyatakan perdamaian ini dibuat dengan sukarela tanpa paksaan. Surat ini dibuat rangkap dua dan diketahui saksi serta penyidik." Nominal dalam contoh hanya rekaan dan bukan patokan hukum.

Bagi pelaku, perlu diingat bahwa meminta maaf tidak sama dengan mengaku bersalah di depan hukum, tetapi tindakan tulus memang sering dianggap sebagai sikap yang baik. Sebaliknya, bagi korban, menerima maaf tidak berarti melepaskan hak apa pun kecuali bila dituangkan dalam surat yang disepakati. Pembedaan ini penting, sebab banyak orang mengira satu salaman sudah menyelesaikan segalanya, padahal dokumen tertulislah yang kelak dibaca penyidik atau hakim.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah satu pukulan sudah cukup disebut penganiayaan? Ya, bila dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan rasa sakit atau luka. Berat ringannya ditentukan oleh akibat dan penilaian aparat.

Jika korban mencabut laporan, apakah perkara pasti berhenti? Tidak otomatis. Untuk penganiayaan ringan yang bukan delik aduan, aparat menilai sendiri apakah perkara dapat dihentikan, misalnya lewat keadilan restoratif.

Apakah visum wajib? Visum bukan satu-satunya bukti, tetapi sangat membantu menunjukkan akibat luka. Tanpa visum, perkara bertumpu pada saksi dan bukti lain.

Bisakah korban meminta ganti rugi tanpa lapor polisi? Bisa lewat kesepakatan atau gugatan perdata, tetapi korban harus membuktikan kerugian dan perbuatan pelaku.

Ringkasan

• Pukulan yang menimbulkan memar tanpa halangan bekerja condong dikualifikasikan sebagai penganiayaan ringan; kualifikasi akhir tetap ditentukan aparat dan hakim.
• Visum dan saksi adalah bukti utama; simpan semuanya sejak hari pertama.
• Perdamaian tidak otomatis menghentikan perkara; keadilan restoratif punya syarat materiil dan formil.
• Perdamaian harus sukarela, tertulis, dan memulihkan hak korban.
• Hasil tergantung bukti dan penilaian hakim; tidak ada jaminan.
• Gunakan aturan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026, dan baca teks resmi untuk nomor pasal.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Baca juga

• Restorative Justice: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.