Pindah ke Luar Negeri dan Pulang Menetap: SKPLN, SKDLN, dan Kewajiban Lapor bagi WNI

Kerja kontrak tiga tahun di luar negeri

Dimas (nama samaran) diterima bekerja sebagai perawat di luar negeri dengan kontrak tiga tahun. Istri dan anaknya ikut. Sebelum berangkat, seorang kerabat berpesan agar ia "mengurus surat pindah ke luar negeri" di Dukcapil. Dimas bingung: apakah KTP-el-nya akan hilang, dan bagaimana nanti saat pulang?

Kebingungan seperti ini wajar karena urusan pindah ke luar negeri jarang dibahas. Artikel ini menjelaskan kewajiban lapor saat pergi dan pulang, dokumen yang terbit, dan hal yang perlu diperhatikan.

Siapa yang dianggap "pindah ke luar negeri"

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan memberi batasan pindah ke luar negeri. Yang dimaksud adalah penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air selama satu tahun berturut-turut atau lebih. Penjelasan itu juga menyebut pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri.

Jadi, perjalanan wisata, umrah, atau tugas singkat beberapa bulan tidak termasuk. Sebaliknya, studi, kerja kontrak, atau ikut pasangan untuk satu tahun lebih termasuk kategori ini.

Kewajiban saat berangkat

Pasal 18 UU 23/2006 mengatur tiga hal:

1. WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kabupaten/kota.
2. Berdasarkan laporan itu, Dukcapil menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN).
3. WNI yang telah pindah dan menetap di luar negeri wajib melapor kepada Perwakilan RI (kedutaan atau konsulat) paling lambat 30 hari sejak kedatangannya.

Pasal 69 UU 23/2006 mewajibkan Dukcapil menerbitkan SKPLN paling lambat 14 hari. Pelaporan ke Perwakilan RI berguna untuk pendataan WNI dan memudahkan pelindungan bila terjadi keadaan darurat.

Kewajiban saat pulang untuk menetap

Pasal 19 mengatur arah sebaliknya. WNI yang datang dari luar negeri untuk menetap kembali wajib melaporkan kedatangannya kepada Dukcapil paling lambat 14 hari sejak tanggal kedatangan. Dukcapil lalu menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

Penjelasan Pasal 19 menegaskan bahwa yang dimaksud adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri, lalu datang untuk menetap kembali. WNI yang hanya mudik liburan tidak perlu mengurus SKDLN.

Ringkasan dokumen dan batas waktu

Peristiwa	Lapor ke	Batas waktu	Dokumen yang terbit
Rencana pindah ke luar negeri	Dukcapil kabupaten/kota	Sebelum berangkat	SKPLN
Tiba dan menetap di luar negeri	Perwakilan RI	Paling lambat 30 hari	Pencatatan WNI di perwakilan
Pulang untuk menetap kembali	Dukcapil kabupaten/kota	Paling lambat 14 hari	SKDLN, lalu KK dan KTP-el

SKPLN dan SKDLN termasuk "surat keterangan kependudukan" dalam Pasal 59 ayat (2) UU 23/2006. Keduanya dokumen kependudukan resmi, bukan sekadar surat pengantar.

Biaya dan denda

Pasal 79A UU 24/2013 menegaskan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Bila ada yang meminta bayaran, Anda bisa menolaknya dan melaporkannya.

Sebaliknya, keterlambatan lapor dapat dikenai denda administratif. Pasal 89 UU 23/2006 menyebut keterlambatan lapor pindah datang ke dan dari luar negeri bagi WNI. Dendanya paling banyak Rp1 juta, dan besarannya ditetapkan dalam peraturan daerah. Sejumlah daerah menghapus atau tidak menerapkan denda ini, jadi tanyakan ke Dukcapil setempat.

Langkah praktis sebelum berangkat

1. Siapkan dokumen. KK, KTP-el, paspor, dan bukti alasan kepindahan seperti kontrak kerja, surat penerimaan studi, atau visa.
2. Datang ke Dukcapil atau gunakan layanan daring daerah. Sampaikan bahwa Anda dan anggota keluarga yang ikut akan pindah ke luar negeri.
3. Tanyakan dampaknya pada KK dan KTP-el. Perlakuan atas KK keluarga yang tetap tinggal dan KTP-el yang dibawa mengikuti ketentuan teknis Dukcapil. Mintalah penjelasan tertulis bila ada yang membingungkan.
4. Simpan SKPLN dengan aman. Bawa salinan fisik dan digital. Dokumen ini akan diminta saat Anda melapor ke Perwakilan RI.
5. Lapor ke Perwakilan RI dalam 30 hari. Banyak perwakilan menyediakan pelaporan daring.

Langkah praktis setelah pulang

1. Lapor ke Dukcapil tempat Anda akan tinggal paling lambat 14 hari setelah tiba.
2. Bawa paspor dengan cap kedatangan, SKPLN lama atau bukti pelaporan di Perwakilan RI, dan dokumen keluarga.
3. Laporkan peristiwa penting yang terjadi di luar negeri, misalnya kelahiran anak, perkawinan, atau perceraian. Peristiwa itu perlu dicatatkan agar data Anda di Indonesia lengkap.
4. Setelah SKDLN terbit, urus KK dan pembaruan KTP-el.

Kembali ke kasus Dimas

Dimas, istri, dan anaknya termasuk penduduk yang pindah ke luar negeri karena kontraknya tiga tahun. Ia sebaiknya mengurus SKPLN untuk seluruh anggota keluarga yang ikut, lalu melapor ke Perwakilan RI setibanya di sana. Bila anak keduanya lahir di luar negeri, kelahiran itu dicatatkan di perwakilan, lalu dilaporkan ke Dukcapil saat mereka pulang.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah KTP-el saya otomatis tidak berlaku setelah SKPLN terbit?

Undang-undang tidak menyebutnya secara langsung. Perlakuan teknis atas KTP-el dan KK diatur dalam ketentuan pelaksana, jadi tanyakan ke Dukcapil sebelum berangkat. Yang jelas, NIK Anda tetap melekat seumur hidup.

Saya kuliah di luar negeri dua tahun. Perlu SKPLN?

Menurut Penjelasan Pasal 18, meninggalkan tanah air satu tahun berturut-turut atau lebih termasuk pindah ke luar negeri. Karena itu, mengurus SKPLN dianjurkan.

Bagaimana jika saya lupa mengurus SKPLN?

Anda tetap dapat melapor ke Perwakilan RI dan menjelaskan keadaannya. Saat pulang, sampaikan ke Dukcapil. Kemungkinan ada denda keterlambatan sesuai perda setempat.

Apakah pekerja migran wajib SKPLN?

Penjelasan Pasal 18 secara tegas menyebut tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri termasuk penduduk yang pindah ke luar negeri.

Apakah mengurus SKPLN dan SKDLN dipungut biaya?

Tidak. Pasal 79A UU 24/2013 menyatakan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

Dasar hukum

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
• Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Dalam kategori yang sama

• Sengketa Hasil Pilkades: Cara Mengadu ke Bupati, Batas 30 Hari, dan Peluang Gugatan PTUN
• ASN Tersangkut Pidana: Kapan Diberhentikan Sementara, Kapan Dipecat, dan Cara Banding ke BPASN
• Diskresi Pejabat Pemerintahan: Kapan Sah, Apa Batasnya, dan Cara Warga Menggugatnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.