Pidana Kerja Sosial: Contoh Jenis Kerja, Batas Jam, dan Akibatnya

Apa itu pidana kerja sosial dan siapa yang terkena

Pidana kerja sosial adalah pidana pokok dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP baru). Terpidana menjalani pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam jumlah jam tertentu. Pasal 65 ayat (1) menempatkannya di urutan terakhir dari lima pidana pokok, sehingga dianggap paling ringan.

Penjelasan Pasal 85 menyebut pidana ini dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Yang terkena adalah terdakwa dari perkara ringan, terutama yang baru pertama kali berbuat, serta pihak yang menerima pekerjaan, seperti panti atau sekolah.

Syarat penjatuhan menurut Pasal 85

Pasal 85 ayat (1): pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara kurang dari lima tahun, dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Dengan kata lain, kerja sosial menggantikan penjara pendek atau denda ringan yang sebenarnya akan dijatuhkan.

Ayat (2) mewajibkan hakim mempertimbangkan:

1. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
2. kemampuan kerja terdakwa;
3. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
4. riwayat sosial terdakwa;
5. pelindungan keselamatan kerja terdakwa;
6. agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa; dan
7. kemampuan terdakwa membayar denda.

Penjelasan menegaskan pentingnya persetujuan terdakwa. Kerja sosial bukan kerja paksa; karena itu terdakwa harus memahami dan menyetujuinya.

Batas jam dan jadwal

Pasal 85 menetapkan batas yang jelas.

Dengan jam sebanyak itu, 240 jam setara 30 hari kerja delapan jam. Namun karena dapat diangsur sampai enam bulan, terpidana dapat tetap bekerja mencari nafkah.

Contoh jenis pekerjaan

Undang-undang tidak membuat daftar rinci. Penjelasan Pasal 85 ayat (1) menyebut pelaksanaan dapat dilakukan di rumah sakit, panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Gambaran umum bentuk pekerjaan yang masuk akal:

• membantu kebersihan dan perawatan taman di panti asuhan;
• membantu administrasi di panti lansia atau rumah sakit bagi terpidana yang bekerja di bidang administrasi;
• mengajar atau membantu perpustakaan di sekolah bagi terpidana yang berprofesi guru;
• memperbaiki fasilitas umum bagi terpidana yang berprofesi tukang;
• membantu kegiatan lembaga sosial.

Daftar ini contoh, bukan ketentuan resmi. Jenis pekerjaan dan tempatnya bergantung putusan dan kerja sama instansi setempat. Penyediaan tempat bergantung pada kerja sama instansi setempat; periksa kebijakan setempat.

Pengawasan dan akibat bila tidak dijalani

Pengawasan dilakukan jaksa, sedangkan pembimbingan dilakukan pembimbing kemasyarakatan (Pasal 85 ayat 8). Penjelasan menyebut pembimbing dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah di bidang pekerjaan sosial.

Pasal 85 ayat (7) mengatur akibat bila terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial. Putusan harus memuat perintah agar terpidana wajib:

1. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
2. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial; atau
3. membayar seluruh atau sebagian denda yang diganti dengan kerja sosial, atau menjalani penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar.

Karena akibat itu harus tertulis dalam putusan, terpidana dapat mengetahui sejak awal apa yang menunggu bila lalai.

Kerja sosial sebagai pengganti denda

Selain pidana pokok, kerja sosial juga muncul sebagai pengganti denda yang tidak dibayar. Pasal 82 ayat (2) huruf c menyebut kerja sosial pengganti paling singkat 8 jam dan paling lama 240 jam. Ukurannya: setiap denda Rp50.000 atau kurang disepadankan dengan 1 jam kerja sosial pengganti (ayat 4). Lihat Denda Tidak Dibayar.

Keselamatan kerja dan hak terpidana

Pasal 85 ayat (2) huruf e menyebut pelindungan keselamatan kerja terdakwa sebagai hal yang wajib dipertimbangkan. Artinya, pekerjaan tidak boleh membahayakan. Terpidana yang kurang sehat tidak semestinya ditugaskan mengangkat beban berat, dan pekerjaan di lokasi berisiko memerlukan perlengkapan pengaman.

Huruf f meminta hakim memperhatikan agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa. Jadi pekerjaan tidak boleh memaksa terpidana bertentangan dengan keyakinannya. Terpidana yang merasa penempatan tidak sesuai dapat menyampaikannya kepada pembimbing kemasyarakatan atau jaksa dan meminta penyesuaian. Sampaikan secara tertulis agar ada catatan.

Karena pidana ini tidak dibayar, tempat pelaksanaan tidak boleh menjadikannya sumber tenaga murah. Penjelasan Pasal 85 ayat (3) menyatakan pidana kerja sosial tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana, sehingga tidak boleh mengandung hal yang bersifat komersial.

Bedanya dengan kerja bakti dan kerja paksa

Orang awam kadang menyamakan pidana kerja sosial dengan kerja bakti kampung atau kerja paksa. Ketiganya berbeda.

• Kerja bakti adalah kegiatan sukarela warga tanpa putusan pengadilan.
• Kerja paksa adalah pekerjaan di luar kemauan yang dilarang. Kerja sosial berbeda karena ada putusan hakim, batas jam yang jelas, persetujuan terdakwa, dan pengawasan.
• Kerja sosial adalah pidana resmi dengan akibat hukum bila tidak dijalani.

Perbedaan ini penting bagi keluarga dan tempat yang menerima terpidana. Penerima harus memahami bahwa ia bukan majikan; terpidana tidak boleh dipekerjakan melebihi jam yang ditetapkan atau untuk kepentingan pribadi.

Peran tempat pelaksanaan dan korban

Lembaga sosial, panti, sekolah, atau rumah sakit yang menerima terpidana sebaiknya memiliki prosedur sederhana: mencatat kehadiran, memberi tugas yang jelas, dan melaporkan kepada pembimbing atau jaksa. Daftar hadir yang rapi melindungi kedua pihak.

Bagi korban, kerja sosial mungkin terasa kurang memuaskan karena tidak berupa penjara. Korban tetap dapat menuntut ganti rugi melalui jalur yang tersedia, misalnya Restitusi Korban Tindak Pidana. Hakim juga wajib menimbang pengaruh tindak pidana terhadap korban (Pasal 54 ayat 1 huruf i) sebelum memilih kerja sosial.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

KUHP lama tidak memuat pidana kerja sosial sebagai pidana pokok. Pengganti penjara pendek biasanya kurungan atau denda. KUHP baru, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, menjadikan kerja sosial dan pengawasan sebagai pidana pokok. Perubahan ini diharapkan mengurangi penjara jangka pendek.

Dampak praktisnya: tempat pelaksanaan, mekanisme pengawasan, dan koordinasi antarlembaga masih berkembang. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pidana diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 111). Karena itu, periksa kebijakan setempat dan aturan pelaksana terbaru. Gambaran lain ada di KUHP Baru: Pidana Alternatif Kerja Sosial.

Langkah praktis

1. Cek syarat. Pastikan ancaman penjara kurang dari lima tahun dan pidana yang akan dijatuhkan paling lama enam bulan atau denda kategori II.
2. Pertimbangkan sendiri. Pikirkan apakah Anda sanggup bekerja jam yang ditetapkan. Persetujuan Anda diminta.
3. Sampaikan keadaan kerja. Jadwal kerja, profesi, dan kondisi kesehatan agar penempatan sesuai.
4. Minta ketentuan tertulis. Putusan harus memuat jam per hari, jangka waktu, dan sanksi.
5. Hadir tepat waktu. Simpan daftar hadir atau surat keterangan dari tempat pelaksanaan.
6. Lapor bila ada halangan. Sakit atau musibah harus dibuktikan dan dilaporkan kepada pembimbing atau jaksa.
7. Minta surat selesai. Simpan bukti bahwa pidana telah dijalani.

Contoh

Contoh: Pak Roni, seorang tukang kayu, didakwa merusak barang dengan akibat kerugian kecil. Ancamannya di bawah lima tahun. Hakim menilai penjara beberapa bulan tidak perlu. Setelah menjelaskan maksudnya dan mendapat persetujuan Pak Roni, hakim menjatuhkan pidana kerja sosial 80 jam, maksimal 4 jam sehari, selesai dalam tiga bulan, di panti asuhan, dengan menggunakan keahlian perbaikan. Putusan juga menyebut penjara yang digantikan dan sanksi bila ia tidak menjalankannya.

Contoh: Bu Yuli, pedagang pasar, dijatuhi kerja sosial 40 jam. Ia sakit demam berdarah dan tidak dapat hadir seminggu. Ia segera memberi tahu pembimbing dan menyerahkan surat dokter. Karena alasannya sah, ketidakhadiran itu tidak dianggap melanggar, dan jadwalnya disesuaikan.

Kesalahan umum

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua orang bisa menolak kerja sosial? Persetujuan terdakwa termasuk yang wajib dipertimbangkan hakim (Pasal 85 ayat 2 huruf c), sehingga terdakwa dapat menyampaikan keberatan. Hakim kemudian memilih pidana lain yang sesuai.

Berapa jam maksimum? 240 jam, maksimum 8 jam sehari, dapat diangsur sampai enam bulan.

Apakah terpidana harus bekerja di luar profesinya? Penjelasan menyebut penyesuaian dengan profesi terpidana sebanyak mungkin, tetapi tidak mutlak.

Apakah kerja sosial dicatat sebagai pidana? Ya, kerja sosial adalah pidana pokok. Dampak pada catatan mengikuti aturan yang berlaku.

Ringkasan

• Pidana kerja sosial adalah pidana pokok paling ringan dalam Pasal 65 UU No. 1 Tahun 2023.
• Syarat: ancaman penjara kurang dari lima tahun dan pidana yang dijatuhkan paling lama enam bulan atau denda kategori II.
• Wajib ada persetujuan terdakwa setelah dijelaskan.
• 8 sampai 240 jam, paling lama 8 jam sehari, diselesaikan dalam enam bulan.
• Tidak dibayar; pengawasan oleh jaksa dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan.
• Lalai tanpa alasan sah dapat berujung pengulangan, penjara, atau denda.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Pidana Pengawasan dalam KUHP Baru: Syarat dan Pelaksanaannya
• Denda Tidak Dibayar dalam KUHP Baru: Sita, Lelang, dan Pidana Pengganti
• Pidana Pokok, Pidana Tambahan, dan Tindakan dalam KUHP Baru
• Pedoman Pemidanaan Hakim dalam KUHP Baru: Apa yang Wajib Dipertimbangkan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.