Perubahan Nama Anak dan Dewasa: Alur dan Dokumen yang Diurus

Kapan nama boleh diubah

Nama bukan sekadar label. Nama tertulis di akta kelahiran, ijazah, paspor, rekening, dan banyak dokumen lain. Karena itu, hukum mengatur perubahan nama agar tertib dan tidak disalahgunakan, misalnya untuk menghindari utang atau perkara.

Alasan yang lazim diajukan: nama terasa berat atau membawa kesulitan, nama sering salah dipahami, penyesuaian dengan keyakinan atau budaya, atau pengakuan anak oleh ayahnya. Pengadilan akan menilai apakah alasan itu masuk akal.

Dasar hukum: lewat penetapan pengadilan

Pasal 52 UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Setelah penetapan diterima, pemohon wajib melaporkannya ke Dukcapil, dengan tenggat 30 hari sejak salinan penetapan diterima.

Tenggat pelaporan ini sering dilupakan. Menunda terlalu lama bisa membuat dokumen tidak sinkron, misalnya KTP sudah baru tetapi akta lahir masih nama lama.

Perubahan nama anak dan orang dewasa

Untuk anak yang belum dewasa, permohonan diajukan orang tua atau walinya. Dalam perkara anak, hakim akan melihat kepentingan terbaik anak, bukan sekadar keinginan orang tua. Untuk orang dewasa, pemohon sendiri yang mengajukan dan menjelaskan alasannya.

Contoh: Pak Agus (nama fiktif) sejak kecil dipanggil dengan nama berbeda dari yang tertulis di akta. Setiap mengurus dokumen, ia harus membawa surat pernyataan tambahan. Ia lalu mengajukan permohonan ke pengadilan negeri, melampirkan bukti penggunaan nama, dan setelah penetapan, memperbarui seluruh dokumennya.

Setelah penetapan: urus dokumen secara berurutan

Mulailah dari Dukcapil untuk akta kelahiran, lalu Kartu Keluarga dan KTP. Setelah itu perbarui dokumen turunan seperti paspor, NPWP, rekening bank, BPJS, asuransi, sertifikat tanah atau kendaraan, serta ijazah bila memungkinkan. Beberapa lembaga meminta salinan penetapan dan akta yang sudah diperbarui sekaligus.

Simpan beberapa salinan penetapan bermeterai karena sering diminta di tempat berbeda.

Kapan tidak perlu ke pengadilan

Kesalahan penulisan yang jelas, misalnya salah satu huruf pada akta atau KK, umumnya dapat dibetulkan melalui Dukcapil dengan dokumen pendukung yang konsisten. Meski begitu, tiap kantor punya praktik berbeda, sehingga mintalah penjelasan tertulis bila ditolak. Bila nama ingin diubah total atau diubah susunannya, jalur pengadilan hampir selalu dibutuhkan.

Langkah mengajukan permohonan

Permohonan perubahan nama bersifat sepihak, artinya tidak ada lawan, sehingga hakim memeriksanya melalui sidang pemohon. Meski sederhana, kelengkapan dan kejelasan alasan tetap menentukan.

1. Tulis alasan perubahan secara jujur dan terperinci, disertai nama baru yang diinginkan.
2. Kumpulkan dokumen identitas, akta kelahiran, serta bukti pendukung seperti surat dari sekolah atau lingkungan.
3. Daftarkan permohonan di pengadilan negeri sesuai domisili dan bayar panjar biaya perkara yang ditentukan pengadilan.
4. Hadiri sidang bersama saksi bila diminta, dan jawab pertanyaan hakim dengan jelas.
5. Setelah penetapan, ambil salinan dan segera lapor ke Dukcapil.

Pada anak, orang tua perlu menjelaskan bahwa perubahan dilakukan demi kepentingan anak, misalnya karena nama lama bermasalah atau sering salah dieja. Hakim cenderung berhati-hati ketika perubahan berpotensi membingungkan identitas anak.

Ragam situasi khusus

Ada situasi lain yang kerap muncul. Pertama, penambahan nama keluarga setelah pengakuan anak oleh ayah. Kedua, penyesuaian nama sesuai keyakinan setelah perpindahan agama. Ketiga, nama yang tidak sama di KTP, ijazah, dan paspor sehingga perlu diselaraskan. Untuk tiap situasi, mintalah petunjuk tertulis dari Dukcapil atau pengadilan, sebab praktik daerah dapat berbeda.

Satu hal yang sama di semua situasi: perubahan nama tidak menghapus utang, perkara, atau kewajiban hukum orang tersebut. Identitas lama tetap dapat dilacak oleh lembaga yang berwenang.

Biaya dan waktu: tanyakan terlebih dulu

Biaya perkara dan lamanya proses berbeda antar pengadilan dan antar perkara. Jangan percaya pada calo yang menjanjikan penetapan cepat dengan biaya pasti. Tanyakan rincian resmi di meja informasi pengadilan, dan minta tanda terima setiap pembayaran. Perkara yang lengkap dan jelas biasanya lebih lancar dibanding perkara yang berkas dan alasannya tidak konsisten.

Hal yang sering keliru

• Mengira cukup membuat surat pernyataan untuk mengganti nama resmi.
• Lupa melapor ke Dukcapil setelah penetapan terbit.
• Hanya mengganti satu dokumen, sehingga data antar-dokumen tidak sinkron.

Dasar hukum

• UU 23/2006 Pasal 52

Dalam kategori yang sama

• Hak Kunjung Anak Setelah Perceraian: Aturan dan Praktiknya
• Harta Bawaan, Hadiah, dan Warisan: Bukan Harta Bersama
• Harta Bersama: Apa Saja yang Termasuk dan Tidak

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.